Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK)

Pemeringkatan yang diberikan lembaga pemeringkatan independen, memberikan referensi bagi regulator untuk melakukan pembinaan kepada koperasi dan mitra lembaga keuangan untuk memberikan kredit. Ratingnya Sangat Berkualitas, Kualitas, Cukup Berkualitas dan Tidak Berkualitas.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang paling sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejaterahannya, sekaligus soko guru perekonomian.  Untuk bisa mewujudkan amanat itu perkembangan dan kualitas koperasi merupakan tanggung jawab bersama antar pemangku kepentingan, yaitu pelaku koperasi, Pembina (pusat dan daerah) regulator, asosiasi industri dan profesi.

Koperasi berkualitas menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 21 Tahun 2015 adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta manfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial serta dikelola secara akuntabel.

Mantan Deputi Koperasi Kemenkop UKM Setyo Heriyanto menyampaikan, sesuai permennya pengukuran kualitas dilakukan oleh lembaga independen, di antaranya Naynau Jasa Utama yang memperoleh lisensi dari Kemenkop UKM. 

“Lembaga independen memberikan penilaian obyektif, juga dilengkapi catatan manajemen, yang memberikan bahan untuk pembinaan. Untuk melakukan pembinaan tidak bisa dilakukan secara massal, tetapi satu demi satu, karena kelemahannya berbeda-beda,” ungkap Manajer Pemasaran Naynau Jasa Utama ini.

Sasaran koperasi yang diperingkat antara lain koperasi yang akan mengajukan kredit/pembiyaan ke Perbankan/Lembaga Keuangan Non Bank, Koperasi yang akan melaksanakan Rapat Anggota, serta koperasi yang akan diusulkan untuk memperoleh Penghargaan baik skala regional maupun skala nasional.

Pemeringkatan koperasi dilakukan oleh Lembaga Independen memberikan hasil penilaian pemeringkatan dipastikan obyektif sebagai gambaran dan potret terhadap Koperasi yang dinilai. Pihak-pihak yang berkepentingan dapat menjadikannya sebagai gambaran atau referensi terhadap kebijakan yang akan diambil.

1.            Bagi Pejabat Pembina, pemeringkatan koperasi  bermanfaat sebagai tolok ukur keberhasilan pembinaan, starting point terhadap pembinaan yang lebih fokus pembenahan pada aspek koperasi yang lemah, sebagai bahan evaluasi rencana tindak lanjut pembinaan selanjutnya, sebagai alat ukur pemberian penghargaan kepada koperasi.

2.            Bagi Bank/Lembaga Keuangan Non Bank, hasil pemeringkatan koperasi sebagai salah satu bahan pertimbangan dan jaminan untuk pengambilan keputusan dalam rangka pemberian kredit. Dengan mengetahui kinerja koperasi calon mitra tersebut, maka bank atau lembaga keuangan non bank akan dapat memastikan pemberian kredit kepada koperasi tepat sasaran dan menghidari risiko pinjaman  bermasalah.

3.            Bagi Pengurus Koperasi, hasil pemeringkatan koperasi memberikan potret kinerja koperasinya dan dalam rangka perbaikan pengelolaan manajemen atau rencana tindak lanjut peningkatan kinerja koperasi.

4.            Bagi Pengawas Koperasi, hasil pemeringkatan digunakan sebagai indikator dan bahan evaluasi yang obyektif dari pihak eksternal hasil pelaksanaan perencanaan dan kepatuhan.

5.            Bagi Anggota. Selain sebagai pengguna jasa, anggota juga sebagai pemilik koperasi. Hasil pemeringkatan koperasi adalah untuk mengetahui perkembangan koperasi dan bahan evaluasi dan monitoring kinerja koperasi sehingga akan menimbulkan kepercayaan dan akuntabilitas pengelolaan koperasi.

Sementara hasil pemeriksaan terdiri dari:

1.            Sangat Berkualitas (AAA)

2.            Berkualitas (AAB)

3.            Cukup Berkualitas (ABB)

4.            Tidak Berkualitas (BBB)

Direktur Utama PT Naynau Jasa Utama Jody Pamungkas Akbar mengatakan, perusahaanya mendapatkan lisensi oleh Kementerian Februari 2018. Selama 2 tahun Naynau telah memeringkatkan 755 koperasi seluruh Indonesia, baik dari anggaran APBD maupun mandiri.

“Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 lembaga independen pemeringkat koperasi. Kami ingin agar dinas itu tahu pentingnya lembaga independen pemeringkat koperasi,” ujar Jody.

Naynau melakukan pemetaan bidang usaha, keuangan, manfaat bagi anggota dan masyarakat. Hasil pemeringkatan itu terdiri dari empat kategori.

1.            Sangat Berkualitas dengan skor 1.200

2.            Berkualitas antara 1.000 hingga 1.199

3.            Cukup Berkualitas skor 800-999.

4.            Tidak Berkualitas skor hingga  799.

“ Kami juga menilai secara obyektif perencanaan strategis empat tahun, mana, neraca mana? Ada penyusutan sesuai aturan laporan keuangan koperasi,” imbuhnya.

Sayangnya, kata Jody,  sosialisasi saat ini belum massif, sehingga banyak koperasi belum mendapatkan informasi atau pemahaman tentang pemeringkatan koperasi. Di sisi lain Kepedulian dinas yang membidangi koperasi terhadap manfaat pemeringkatan masih rendah. Sementara pengurus maupun pengawas koperasi masih rendah dan belum menjadikan pemeringkatan ini menjadi kebutuhan secara swadaya.

Sementara Manajer Pemeringkatan dan Pelatihan Bagyo Sudarsono, menyatakan pemeringkatan ini membantu pengguna bank untuk menentukan kebijakan terhadap koperasi. Karena adanya rating sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas, tidak berkualitas, bisa jadi pertimbangan dalam pemberian kredit. 

Sementara Manajer Pengendalian Mutu LSS Wahyu menyampaikan jaminan pemeringkat ini sesuai dengan SOP. Pelaksanaan pemeringkatan berdasarkan temuan dan fakta sebenarnya, didukung bukti-bukti yang kuat. Hasilnya jadi acuan obyektif bagi pemerintah dan regulator dalam pembinaan.

“Bisa diketahui Aspek mana yang perlu ditingkatkan. Jadi obyektif dan terukur. Lalu kami berikan rekomendasi  panduan apa yang perlu diperbaiki. Pemeringkatan ini akan jadi referensi oleh lembaga mitra koperasi,” tutupnya.  (Adv)

Boks Acuan Normatif:

1. Peraturan Pemerintah No. : 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada BAB II yang mengatur kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi.

2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pemeringkatan Koperasi.

3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian

4. Surat Edaran Deputi Bidang Kelembagaan Nomor 09 Tahun 2018 tanggal 19 Juli 2018 Tentang Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi dan Lembaga Independen  Pemeringkat Koperasi (LIPK).

Bagikan ke: