Koperasi sumbang PDB  Rp 2.667 triliun 

Untuk kali pertama pemerintah dapat menghitung kontribusi koperasi terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Sumbangan koperasi sebagai lembaga tercatat 4,41%  atau Rp 508,5 triliun dari  PDB nasional tahun 2015  sebesar Rp 11.541 triliun.  Angka yang cukup signifikan itu diyakini kesahihannya setelah pemerintah melakukan ‘sapu bersih’ terhadap puluhan ribu  koperasi yang dinilai abal-abal alias cuma papan nama.

kop-sumbang-pdb-1

Dalam konferensi pers akhir tahun, Menteri Koperasi UKM AAGN Puspayoga mengatakan program reformasi koperasi yang dilakukan sejak dua tahuin terakhir   berdampak positif bagi pertumbuhan koperasi. Kebijakan tersebut diawali dengan pembenahan data koperasi aktif dan tidak aktif yang sesungguhnya. Hasilnya sebanyak 60 ribu lebih koperasi yang statusnya ‘abu-abu’ dikeluarkan dari  Online Data System (ODS) di Kementerian Koperasi dan UKM.

Setelah aksi bersih-bersih koperasi itu, pemerintah mengumumkan jumlah  koperasi terkini hanya 150.223 unit per Desember 2015 dengan   anggota aktif 25.497.467 orang sedangkan jumlah Anggota Koperasi yang menyumbangkan kontribusi terhadap PDB sebanyak 20.541.513 orang. Jumlah anggota sebesar itu berkontribusi terhadap PDB sebesar 18,71% atau Rp 2.159 triliun. Rinciannya adalah sebagai berikut:  Anggota Koperasi Skala Usaha Mikro Rp 1.331,6 triliun  atau 11,54%;  Anggota Koperasi Skala Usaha Kecil Rp 341, 349 triliun  atau 2,96%;  Anggota Koperasi Skala Usaha Menengah Rp 485,834 triliun  atau 4,21%.

Dengan demikian total kontribusi koperasi secara kelembagaan ditambah peran anggota tercatat sebesar 23,12% dari total PDB nasional atau sebesar Rp 2.667 dari total PDB 2015.  “ Ini angka yang mungkin baru pertama kali dan sangat signifikan bahwa kontribusi koperasi terhadap ekonomi sangat besar,” kata Puspayoga saat membeberkan kinerja Kementerian Koperasi UKM sepanjang 2015 di Kamis (29/12/16) Jakarta.

Kontribusi signifikan juga terlihat dari peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)  yang mencatat  angka  61,41% atau Rp 6.228 triliun dari  total PDB nasional. Jika diperhitungkan menurut skala usaha, komposisinya  adalah 37,88% Usaha Mikro, 9,71% Usaha Kecil dan 13,82% Usaha Menengah.

kop-sumbang-pdb-2

Dari Kuantitas ke Kualitas 

Tak terpungkiri bahwa peningkatan kontribusi PDB dari Koperasi dan UMKM yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini didorong oleh sikap tegas pemerintah dalam mereformasi koperasi. Seperti acapkali dikatakan oleh Puspayoga bahwa ia tak kagum dengan besarnya jumlah koperasi. “Yang harus diperbanyak adalah anggotanya, bukan jumlah koperasinya,” tegasnya.   Selain itu, kinerja koperasi yang banyak itu, selama ini nyaris tidak diketahui secara pasti keberlangsungan usahanya.  Akibatnya sistem koperasi dan UKM tidak terukur dan banyak yang fiktif. “Dengan data base yang jelas sudah bisa kita hitung PDB koperasi. Sumbangan koperasi terhadap PDB  yang kita hitung selama ini 1,65 persen. Setelah kita hitung lagi dengan mengeluarkan koperasi non aktif  jadi 4,41 persen,” tutur Puspayoga lagi.

Mengenai kondisi koperasi yang terjaring tidak aktif lagi, memang tidak serta merta dibubarkan.  Pemerintah  terlebih dulu mengirimkan surat klarifikasi terhadap koperasi yang bersangkutan melalui dinas koperasi di daerah untuk memastikan keaktifan usahanya. Jika dalam 6 bulan setelah surat tersebut dikirim tidak ada gugatan, secara otomatis koperasi tersebut adalah fiktif atau tidak aktif sehingga layak untuk dibubarkan.

Kendati  gencar dilakukan pembubaran,  pemerintah juga mempermudah berdirinya koperasi baru dengan mengeluarkan Badan Hukum Koperasi secara online.   Sejak dikeluarkan pada  15 April 2016, hingga 27 Desember 2016 telah dikeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian sebanyak 1.627 Badan Hukum Koperasi, dengan rata-rata waktu pemrosesan 1,65 hari (kurang dari 2 hari), artinya  pemerintah mengeluarkan  izin  200 koperasi baru per bulan.

Agar program reformasi koperasi tidak terkesan hangat-hangat tahi ayam, Puspayoga menambah ‘pasukan’ nya, yaitu Deputi Bidang Pengawasan. Posisi baru yang dipimpin oleh Suparno ini membentuk sebanyak 3.010 Satgas Pengawas Koperasi, dengan target lima Koperasi di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.  Puspayoga mengingaatkan, deputi ini tidak akan bekerja sendirian melainkan butuh dukungan dan kerja sama berbagai pihak terutama pemerintah daerah.

Sejumlah langkah positif yang telah dilakukan Deputi ini antara lain menandatangani kerja sama dengan: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Perluasan Akses Keuangan Dalam Rangka Pengembangan KUMKM.  Dalam hal ini,  Deputi Bidang Pengawasan sebagai anggota Tim Satgas Waspada Investasi bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, BKPM.  Kerja sama strategis lainnya dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan KUMKM, diikuti dengan pembentukan Satgas Kemitraan Pusat / Provinsi / Kabupaten / Kota; disamping itu juga dilakukan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang Kerja sama Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Koperasi. (Irsyad Muchtar)

Bagikan ke: