Kisah Pengampunan di Kantor Pajak

kartun SP

Senèn kemarin, saya ke Kantor Pajak Pratama Bekasi.  Di “help deskTax Amnesty, saya kebagian nomor urut antrean 50. Petugas di sana sedang melayani pengantre nomor 38. Satu demi satu, petugas menyelesaikan tugasnya menyampaikan informasi plus konsultasinya sampai dengan nomor urut 46.

Pas giliran nomor 47, yang maju bapak sepuh 74tahun. Pensiunan tentara.
Setelah ditanya NPWP-nya (Nomor Pokok Wajib Pajak), petugas help desk menyebut, yang sudah dilaporkan dalam SPT PPh tahun 2015 adalah bla..bla..bla…. Bapak tersebut bilang, “Benar”.

Tapi, katanya, selama ini beliau saat bertugas di beberapa kota. Ia sempat beli tanah, kebun/dadah dan sawah serta rumah yang ditempati oleh famili agar terawat tidak rusak. Semua sertifikat kepemilikan harta benda tersebut atas nama beliau.

Sekarang ini, penghasilan beliau hanya terima uang pensiun sebesar Rp1.580.000, ditambah kalau ada hasil panen sekitar Rp2,6 juta setiap 3 atau 4 bulan. Kebon ditanami sembarang oléh yang diserahi jaga dan hasilnya terserah yang jaga kebon. Hanya kadang-kadang paling tidak setahun sekali dikirim pakai pakèt, buah atau makanan.

“Asèt” tersebut ingin dilaporkan, karena selama ini beliau tidak “ngeh” dan merasa sudah OK-OK saja, karena sudah bayar PBB.

Singkat cerita, dihitung oleh petugas help desk Tax Amnesty. Atas penjelasan nilai perkiraan oleh bapak tersebut, tanah, rumah di daerah dan ditambah 1 mobil dan 2 sepeda motor yang dibeli tahun 2013 dan 2014, yang belum dimasukkan dalam kolom harta yang dimiliki pada SPT 2015, *keluar* angka Rp4,7 miliar.

Karuan saja, rona wajah si bapak mendadak terbelalak. Takjub barangkali. Kemudian, oleh help desk diberitahukan bahwa kewajiban veteran tersebut atas harta yang diikutkan dalam program TA ini adalah 2% dari nilai harta yang belum atau tidak dimasukkan dalam lampiran SPT PPh terakhir. Artinya, jumlah pajak yang harus dia bayarkan sebesar Rp94 juta. Bapak tersebut lagi-lagi terbelalak. Kagèt, badan bergetar, kemudian lunglai, nglokro dan….menangis sambil bergumam sesambat.

“Dari mana bisa dapat duit segitu? Kenapa pemerintah memeras pensiunan seperti saya ini? Apa gak ada maknanya perjuangan dan tugas-tugas negara yang sudah saya lakukan selama ini? Beginikah cara memperlakukan warga negara yang dianggap sudah ‘tidak lagi berguna’ seperti saya?”
Seorang saksi mata

Identitas pada Redaksi. Yang bersangkutan hanya ingin apa yang disaksikannya dengan mata kepala sendiri tersebar secara luas. Kasus ini diyakininya mewakili ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan ‘pasien’ yang sudah dan akan terus berlangsung di seluruh kantor pajak di seluruh Indonesia.

Bagikan ke: