Kerjasama Bidang Hukum Menjaga Wibawa Pemerintah

Lembaga Pengelola Dana Bergulir  masih harus mengandalkan kehadiran aparat kejaksaan dalam menangani pinjaman bermasah yang bergulir ke ranah hukum. Langkah ini sekaligus  upaya untuk menjaga wibawa pemerintah.

LEMBAGA Pengelola Dana Begulir (LPDB) kembali melakukan kerja sama strategis Kejaksaan Tinggi (Kejati) guna menekan risiko pinjaman bermasalah. Kerja sama pada Mei lalu ditandatangani bersama Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan disusul dengan Kejati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Kerja sama strategis itu menyasar pada upaya penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, karena hingga saat ini LPDB memang belum punya aparat khusus yang dapat menangani perkara hukum ketika  harus berurusan dengan tuntutan pengadilan.

Penandatanganan Mou dengan Kejati DIY berlangsung Selasa (09/5) di Yogyakarta oleh masing pimpinan yaitu Dirut LPDB-KUMKM Kemas Danial dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIY Sri Harijati Pujilestari. Sedangkan Mou dengan Kejati Bangka Belitung yang berlangsung Senin (22/5) di Pangkalpinang, dan ditandatangani oleh Kajati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Happy Hadiastuty.

Ini merupakan kerja sama ke tujuh dan delapan dengan instansi yang menjadi ‘pengacara negara‘ itu. Sebelumnya kerja sama serupa telah dilakukan dengan Kejati Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan.

Selain untuk menekan tunggakan dana bergulir, kerja sama dengan Kejati merupakan perpanjangan tangan LPDB  manakala  harus berhadapan dengan mitra usaha yang membandel di ranah hukum (pengadilan). “Mengingat dana bergulir adalah uang negara yang dipinjamkan, maka jika tidak mengembalikan akan berurusan dengan hukum,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial usai menandatangani MoU dengan Kejati DIY.

Data LPDB merilis, total pinjaman dana bergulir untuk wilayah DIY telah terserap sebesar Rp250 miliar dengan debitur sekitar 400 orang, dan  tunggakan bermasalah sekitar satu persen. Kendati jumlah tagihan relatif kecil, namun kerja sama dengan kejaksaan  sangat penting mengingat LPDB  belum punya aparat yang secara khusus menangani tunggakan bermasalah hingga tingkat pengadilan.

Karenanya, kesepakatan antardua instansi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penyaluran dana bergulir agar terserap dengan lancar, cepat dan aman.

Adanya kerja sama tersebut, kejaksaan sebagai pengacara negara akan mengawal pelaksanaan penyaluran dana bergulir dan memberikan pendampingan apabila masuk ke ranah pengadilan.

“Kami akan terus menekan angka tunggakan dalam program dana bergulir. Salah satunya kami menggandeng Kejati DIY sebagai jaksa pengacara negara jika ada perkara perdata,“ tutur Kemas.

Menjaga Itikad Baik

Menjaga itikad baik dari para mitra agar mengembalikan pinjaman dana bergulir tepat waktu adalah landasan awal LPDB menjalin kerja sama dengan Kejaksaan. Fakta yang terjadi selama ini, ada kecenderungan meningkatnya pinjaman pembiayaan yang berpotensi macet, dan berpeluang tidak kembali setelah debitur tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi pinjaman.

“Potensi kredit macet tersebut akibat sistem pemberian pinjaman yang diterapkan pada tahun 2006 hingga 2013, setelah koperasi dapat meminjam dana bergulir tanpa jaminan, akibatnya debitur berpeluang menyalahgunakan dana pinjaman. Kemudian pada 2014 diterapkan perjanjian mengikat untuk setiap koperasi yang mendapat pinjaman,” kata Kemas seraya merujuk pada realisasi MoU dengan Kejati di Sulsel, Bengkulu dan Kaltim yang berdampak positif bagi LPDB, karena koperasi di ketiga provinsi itu mulai menyerahkan aset-aset mereka untuk melunasi pinjaman.

Sebelumnya diberitakan, kasus kredit macet di Makassar, Sulsel melibatkan 21 koperasi bermasalah, total tunggakan mencapai Rp150 miliar, sementara  total kredit macet di Bengkulu dan Kaltim berada di bawah Rp10 miliar.

“Setelah didukung Kejati provinsi dengan penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain maka koperasi-koperasi di tiga provinsi tersebut mulai patuh, dan saat ini jumlah aset yang diberikan menunjukkan tren positif,” timpal Kemas lagi.

Seusai menandatangani MoU dengan Happy Hadiastuty, Kajati Babel, Kemas menegaskan dana bergulir LPDB adalah kredit lunak yang ditujukan untuk menstimulasi permodalan KUMKM. Tetapi bukan dana hibah dan harus dikembalikan ke kas negara.

“ Jika dana LPDB tak dikembalikan, nama dan usaha Anda akan hancur serta ada sanksi yang akan diterima. Pengeloaan dana tersebut  diawasi oleh Kejaksaan sebagai partner dalam pengawasan,” tegasnya.

Kredit lunak dana bergulir ini mematok tingkat bunga hanya 0,3 persen perbulan untuk sektor simpan pinjam, sedangkan untuk sektor rill disiapkan dengan bunga kredit 0,2 persen per bulan.

 

Sosialsiasi Dan Bimtek

Bersamaan dengan Mou dengan Kejati Babel, LPDB juga menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Bergulir yang dihadiri pelaku Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) di provinsi tersebut.

Sosialisasi bertujuan agar  pengelola KUKM mendapat pemahaman yang baik tentang cara mendapatkan bantuan dana bergulir dan bagaimana mengelolanya. Selama ini, kata Kemas, penyaluran dana LPDB tidak gencar disosialisasikan supaya tidak menggangu penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah.

Program KUR maupun LPDB, kata Kemas merupakan upaya pemerintah untuk membantu pelaku KUKM agar tidak lagi kesulitan mencari permodalan usaha. Saat ini, kata dia, terdapat 120 juta angkatan kerja, sekitar 59 juta adalah UMKM yang  merupakan sasaran pembiayaan dana bergulir LPDB maupun KUR. Berbeda dengan KUR yang mendapat alokasi penyaluran sebesar Rp100 triliun, LPDB hanya punya plafon Rp1,5 triliun yang harus disalurkan ke UMKM di seluruh Indonesia. Sementara pelayanan LPDB hingga saat ini masih berada di satu kantor di Jakarta.

Lantaran keterbatasan itu, kerja sama dengan instansi terkait sangat urgen, seperti dengan dinas yang membidangi KUKM di daerah.

“LPDB membangun strategi partner dengan pihak Kejaksaan Babel untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana yang telah digulirkan. Selama prosedur dan pengelolaannya benar, penerima tak perlu takut dengan adanya MoU ini,” tegas Kemas.

Program dana bergulir yang dikelola oleh LPDB bersumber dari dana APBN, dan dimaksudkan untuk menggerakkan sektor UMKM sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Plafon pinjaman yang ditetapkan untuk sektor riil minimal Rp250 juta dan koperasi Rp150 juta dengan bunga sangat rendah.

Tingkat bunga LPDB untuk sektor simpan pinjam 7,0% per tahun sliding atau 0,30% per bulan flat. Sedangkan sektor riil 4,5%per tahun sliding atau 0,19% per bulan flat.

Hingga akhir 2017, LPDB menargetkan dapat melakukan kerja sama dengan Kejati di seluruh Indonesia. Seusai nota kesepahaman di DIY dan Babel,  kerja sama berikut dalam tempo dekat adalah dengan Kejati Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung.   (Irsyad Muchtar)

Bagikan ke: