Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Barat Ir. Marsianus Sy Mengawal Ikon Koperasi Kredit Kalimantan Barat

Menempati posisi kedua sebagai penyumbang koperasi besar Indonesia merupakan prestasi bergengsi yang ditoreh provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Berdasarkan data Buku 100 Koperasi Besar Indonesia yang diluncurkan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga pada 12 November lalu, Kalbar menyumbang 14 koperasi, seluruhnya jenis usaha simpan pinjam atau popular dengan koperasi kredit (Kopdit).

Di luar kopdit pemuncak tersebut, tersebar sebanyak 44 kopdit lainnya serta 4.800 koperasi di seantero provinsi bumi khatulistiwa itu. “Kopdit berhasil mengimplementasikan diri sebagai soko guru perekonomian rakyat di Kalbar, sekaligus menjadi ikon kebanggaan masyarakat yang harus kita jaga kelangsungannya, cetus Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Barat, Marsianus Sy. Sebagai orang baru di Dinas Koperasi, Marsianus memang harus lebih banyak mendengar perkembangan koperasi di Kalbar. Namun demikian dia mengaku tidak asing dengan Kopdit yang tumbuh di berbagai pelosok kabupaten/kota. Salah satu sarana mendengar kinerja perkoperasian, terutama Kopdit, Marsianus mengambil inisiatif dengan melakukan berbagai pertemuan dengan para pengelola koperasi. “Kita ajak para pengelola untuk bicara mengenai pembinaan ke depan. Saya harus lebih banyak menampung aspirasi mereka, sehingga dapat mengambil keputusan terbaik bagi tindak lanjut perkoperasian di Kalbar,” tuturnya saat berbincang dengan wartawan Majalah PELUANG, Yuni Hegarwati di kantornya, di Kota Pontianak. Berikut petikannya.

rapat pembinaan kalbar

Akhir November lalu Anda mengumpulkan sejumlah Kopdit di Pontianak, apa saja agenda pertemuannya?

Hanya pertemuan biasa saja. Saya memang senang mencari masukan dari pengelola koperasi agar kantor dinas ini tidak keliru dalam mengambil kebijakan. Pertemuan pada 24 November lalu itu temanya adalah Rapat Pembinaan dan Pembiayaan KUMKM dengan peserta sejumlah kopdit dan puskopdit. Ini hanya pertemuan biasa saja yang rutin kita lakukan guna konsolidasi dengan koperasi yang kita bina.

Hasilnya apa saja?

Positif lah. Kita bicara prospek Kopdit ke depan dan dukungan apa saja yang bisa diberikan pemerintah agar Kopdit berjaya dan tetap jadi ikon Kalimantan Barat dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Yang saya lihat, walaupun kebanyakan kopdit yang hadir adalah yang sudah sukses masuk kelas koperasi besar tingkat nasional, tapi mereka sangat antusias merespon pertemuan itu, terutama dengan adanya berbagai masukan kepada pemerintah untuk membenahi regulasi perkoperasian. Salah satunya masukan mengenai regulasi perpajakan, yang akan mereka sampaikan langsung ke Menteri Koperasi dan UKM di Jakarta.

Tampaknya cukup serius?

Dalam pertemuan kemarin itu, memang tersirat bahwa kebijakan perpajakan dinilai tidak fair karena adanya pungutan berganda yang merugikan koperasi. Menurut mereka koperasi itu berbisnis dengan anggotanya sendiri, masak sih ada orang membeli barang miliknya sendiri dikenai pajak.

Komentar Anda?

Saya ini kan petugas pemerintah dan harus bersikap netral, tetapi masukan tersebut akan kita terima untuk disampaikan kepada strata yang lebih tinggi di tingkat pusat.

Koperasi- koperasi yang Anda kumpulkan baru kopdit, bagaimana dengan koperasi lainnya?

Jumlah kopdit di Kalbar itu tak lebih dari 3% dari total koperasi sebanyak 4.800 an. Bahkan koperasi-koperasi berbasis syariah juga berkembang di sini, juga KUD maupu koperasi karyawan. Mereka itu semua akan kami ajak untuk berbicara, namun untuk tahap awal ini kami mengundang kopdit karena keterbatasan pendanaan. Sebenarnya kami bisa menjalin kerja sama dengan kabupaten/kota dengan cara sharing pembiayaan. Masalahnya di kabupaten/kota juga sama, terbentur pendanaan. Bupati di kabupaten hanya menganggarkan puluhan juta saja untuk membina koperasinya per tahun, untuk menghadiri RAT saja susah.

Menurut Anda bagaimana idealnya pembinaan terhadap koperasi?

Jika terjadi interaksi yang kontinyu antara pemerintah dengan koperasi maka saya kira kami sudah berhasil melakukan pembinaan terhadap koperasi, utamanya kopdit. Mengapa kami cukup menjaga interaksi yang kontinyu itu, karena rata kopdit sudah mempunyai flatform pembinaan sendiri terhadap usaha dan pendidikan anggotanya. Jujur saja, dengan mekanisme organisasi di internal kopdit, pemerintah sangat terbantu dalm tugasnya sebagai Pembina koperasi. Ibaratnya pelatih sepakbola, para pemain kami adalah kelas profesional yang mengerti tugas dan posisinya masing-masing sehingga tugas kami cukup menjaga kekompakan tim.

Pembinaan anggota di Kopdit sangat mengutamakan aspek pendidikan, apakah ini juga menular ke jenis koperasi lain seperti koperasi pegawai, koperasi konsumsi atau koperasi produsen?

Seyogyanya koperasi lain bisa mencontoh cara kopdit dalam membina anggotanya, karena kekuatan koperasi itu memang pada soliditas anggota atau member based. Yang menarik dalam pertemuan kemarin itu ada kesepakatan tak tertulis bahwa kopdit akan memprogramkan pendidikan moral kepada pengurus, pengawas dan pengelola sehingga tidak terjadi kerugian keuangan karena tidak terkontrol. Pendidikan manajemen keuangan dan diklat ketrampilan mengelola usaha memang penting, tetapi hatinya juga harus di diklatkan supaya tidak mementingkan diri sendiri.

Apakah pendidikan berbasis keagamaan itu tren baru di kopdit?

Sejak awal berdiri, kopdit di Kalbar didukung oleh moral gereja dan diawasi oleh pemuka agama, sehingga saya kira pendidikan berbasis agama yang diusulkan itu hanya stressing untuk mengingatkan kembali fungsi kopdit sebagai wahana pemberdaya dan penyejahtera ekonomi anggota, bukan kepentingan orang per orang.

Harapan Anda terhadap pembinaan koperasi di Kalbar?

Saya berharap dalam jangka pendek semua usaha koperasi sudah mempunyai izin usaha sebagaimana disyaratkan dalam Perpres No 98 Tahun 2014 tentang Izin untuk Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Memang tahun 2015 ini belum bisa direalisasikan karena tidak semua bupati, walikota mendelegasikan kewenangan itu kepada camat untuk mengeluarkan IUMK.   Kami berharap semua bupati bisa menerbitkan pendelegasian kepada camat di 2016. Artinya, cukup di kecamatan pelaku usaha bisa mengurus izinnya dan jika mempunyai IUMK bisa mengakses perbankan. Untuk program jangka panjangnya, kami akan lakukan pelatihan yang kontinyu sehingga mimpi besar kami menjadikan Kalbar sebagai provinsi koperasi segera terujud. Ke depannya, kami ingin koperasi besar di Kalbar bukan hanya kopdit, tetapi semua koperasi, seperti koperasi produsen dan konsumen. Karena kita tahu bahwa berkoperasi itu baik untuk mensejahterakan anggota, sepanjang dikelola dengan benar tidak mementingkan diri sendiri.

Harapan Anda untuk pemerintah pusat?

Tentunya kita harapkan pemerintah di tingkat pusat lebih banyak memberikan perhatian ke daerah-daerah. Hendaknya segala program direncanakan lebih matang sehingga tidak ada lagi kebijakan yang seolah tiba-tiba turun dari langit dan kami kelabakan menjalankannya.

Bagikan ke: