Kenaikan BBM, Kemenkeu Catat Kerugian Masyarakat Rp 50,3 Triliun

Foto : Istimewa.

Jakarta (Peluang) : Beban kerugian itu lebih banyak ditanggung oleh masyarakat mampu.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengatakan, Kementerian Keuangan menghitung kenaikan bahan bakar minyak (BBM) memberikan kerugian kepada masyarakat hingga Rp 50,3 triliun.

Namun beban dari kenaikan BBM itu lebih banyak ditanggung oleh masyarakat mampu ketimbang masyarakat rentan dan miskin.

Kemenkeu mencatat beban yang ditanggung masyarakat miskin sebesar 40 persen atau sekitar Rp 8,1 triliun. Sedangkan beban yang ditanggung oleh masyarakat mampu mencapai Rp 42,2 triliun.

“Itu mengapa besar?Karena mereka pengguna Pertalite dan Solar paling banyak masyarakat mampu,” kata Suahasil pada kuliah umum di Falkultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), secara offline dan online, Senin (12/9/2022).

Kendati beban tambahan yang ditanggung masyarakat miskin dan rentan lebih rendah. Namun kata Suahasil, beban tersebut sangat berat.

Maka itu, pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) tambahan senilai Rp 24,17 triliun untuk masyarakat miskin.

Dana itu dialokasikan untuk bantalan sosial tambahan yang akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat (KPM). Dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 12,4 triliun.

Bantuan ini diarahkan oleh kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 150.000 per KPM selama empat kali, yang akan dibayarkan melalui kantor POS di seluruh Indonesia.

Kedua, bantuan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan akan diberikan sebesar Rp 600.000, dengan total anggarannya sebanyak Rp 9,6 triliun.

Adapun ketiga, pemerintah daerah (Pemda) diwajibkan untuk mengucurkan bansos sebanyak 2 persen dari dana transfer umum yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi hasil (DBH) akan diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi.

“Masyarakat yang akan mendapatkan bansos tersebut diantaranya, pengemudi ojek, pelaku UMKM, dan nelayan,” ujar Suahasil.

Kemenkeu berharap kompensasi berupa pemberian tambahan bansos tersebut diharapkan bukan hanya menahan lonjakan angka kemiskinan. Tapi ada peluang kemiskinan terus diturunkan.

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.