Kemenperin Proyeksikan Industri Pengolahan Tumbuh 4,8 hingga 5,3 Persen

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita-foto:Tahukau.com

JAKARTA—-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memproyeksikan industri pengolahan non migas pada 2020 ini  berkisar antara 4,8 hingga 5,3 %, dengan kontribusi mencapai 17,95% pada Produk Domestik Bruto.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan ada dua skenario yang mendasari angka pertumbuhan itu. Pada asumsi  5,3 persen terpenuhi, dengan meningkatkan daya saing  seiring dengan peningkatan produktivitas sektoral.

“Juga didukung oleh efisiensi investasi sehingga ada jaminan bahan baku, serapan teknologi, kondusivitas, iklim usaha serta inovasi produk mengikuti tren preferensi konsumen global,” ujar Agus di Jakarta pada Senin, (6/1/20).

Sementara pada skenarip lain  pertumbuhan industri hanya sebesar 4,8 persen, jika Indonesia tidak mampu menghadapi tantangan global dan tantangan domestik.

“Kita masih optimistis terhadap kinerja industri manufaktur pada tahun ini masih akan bertumbuh di tengah ketidakpastian kondisi global,” imbuh Menteri.

Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas terhadap PDB nasional diprediksi mencapai  17,80 persen hingga 17,95 persen. Tergantung pula dengan kondisi yang terjadi nantinya.

Pada 2019, pemerintah melakukan berbagai langah memikat  investasi, khususnya bagi sektor industri yang berorientasi ekspor. Hal itu meliputi menghasilkan produk substitusi impor, berbasis teknologi tinggi, dan sektor padat karya.

Pada periode Januari sampai September 2019, nilai investasi sektor industri menembus Rp147,3 triliun. Dengan demikian secara kumulatif  sejak 2015 total nilainya Rp1.216,2 triliun.

Agus menaksir nilai investasi pada 2019 lalu menembus Rp188,8 triliun sampai Rp 204,6 triliun. Sedangkan pada 2020, investasi sektor industri ditargetkan menyentuh Rp 307 triliun hingga Rp 351 triliun.

“Untuk itu penyelesaian kendala investasi diperlukan,  salah satunya pemangkasan aturan lewat omnibus law. Racangan Undang-Undang Omnibus Law kini sedang dimatangkan pembahasannya oleh pemerintah,” tutup dia.

Bagikan ke: