Kemenkop UKM  Menambah Tujuh PLUT lagi.

plut-1

JAKARTA, (04/02). Pemerintah akan menambah tujuh lagi lokasi  Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT) di tiga provinsi, yakni Lampung, Sulawesi Tengah dan Bengkulu. Empat lokasi lainnya  adalah di Kabupaten Belitung, Malang, Tulung Agung dan Sumba Barat Daya.

Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Setyowati Barnas  mengatakan hal itu  kepada wartawan, di sela acara temu teknis Pengendalian Program PLUT KUMKM, kamis (4/2/3016), di Jakarta.

Sejak tahun 2013 pemerintah telah membangun PLUT sebanyak 42 unit di 21 provinsi dan 21 kabupaten/kota dan proses hibahnya dari pusat ke daerah telah selesai sebanyak 19 lokasi. Sedangkan proses di Kemenkeu sebanyak 11 lokasi dan belum proses hibah sebanyak 12.

“Ini yang kita lakukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan PLUT, yaitu rebranding PLUT, capacity building pengelola dan pendampingan bidang pemasaran dan rekruitmen konsultan pendamping,” kata Yuana Setyowati.

Terkait pendampingan, saat ini juga sudah terbit Peraturan Menteri (Permen) No 02/Per/M.KUMKM/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang pendampingan KUMKM. Permen ini diterbitkan sebagai payung hukum bagi semua deputi yang akan melakukan aktivitas pendampingan KUMKM.

Selain itu, untuk menindaklanjuti  Permen tentang pendampingan yang merupakan penyempurnaan Perdep sebelumnya juga sudah disusun draf Perdep tentang program PLUT.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap pendampingan KUMKM dan sekaligus memotivasi masyarakat akan diadakan pemberian penghargaan kepada konsultan pendamping. Ini dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengembangkan profesi konsultan pendamping.

“Untuk memperluas kerja sama pendampingan, kami telah melakukan inventarisasi BUMN/BUMS/Lembaga yang memfasilitasi pendamping,” tutur Yuana.

Ditambahkan,  hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah, antara lain  SKPD segera mempersiapkan dana operasional untuk tahun 2017 khususnya program PLUT 2013, terhadap 12 PLUT yang belum melengkapi persyaratan hibah, agar segera melengkapi dokumen persyaratan, sehingga ke depan aktivitas PLUT pendanaannya bisa diajukan dalam APBD.

Selain itu kelembagaan SKPD segera menyiapkan pengelola PLUT ke dalam struktur di SKPD atau setara eselon 3,4 dan UPT. Serta agar SKPD menyiapkan SOM pengelola PLUT yaitu hubungan Kepala Dinas dengan penanggung jawab PLUT dan konsultan pendamping. (Ira)

Bagikan ke: