Kapital

“Kapitalisme hanya berjalan di Barat,” kata Hernando de Soto.  Ia tidak sedang bergurau ketika menulis kalimat itu dalam bukunya yang terkenal The Mystery of Capital.  Waktu itu, tahun 2000, dunia tengah memasuki  millennium tiga, dan kapitalisme tengah pesta pora dengan mesin ‘perang’nya  bernama pasar bebas.  Kita sebut sebagai mesin perang karena pasar milik kaum neo-liberalisme ini  tidak pernah serius mengajak kalangan negara miskin  masuk setara di pasar global.

animal farmProgram sesungguhnya dari pasar bebas, sindir kartunis politik terkemuka Meksiko, Rafal Barajas Duran alias  El Fisgon hanya untuk  mengontrol kekayaan dan bahan mentah dunia ketiga, dan punya akses pada buruh murah mereka.

De Soto boleh jadi benar, bahwa kapitalisme memang  bukan makanan yang enak dikunyah oleh pelaku ekonomi di dunia ketiga. Kalaupun mereka mampu tampil dengan dandanan kaum kapitalis tak lebih hanya sekadar gaya. Yang muncul kemudian hanyalah kapitalisme semu alias para pengusaha kroni.

Negara di belahan Timur atau tepatnya kawasan dunia ke tiga, kata pemikir  Peru, Amerika Latin itu, masih belum mampu menyulap asetnya menjadi kapital yang legal. Pernyataan ini mungkin agak membingungkan. Gampangnya, kalangan pengusaha di dunia ke tiga  sering lengah  mendata asetnya secara legal. Bahkan mereka tidak sadar jika aset berupa tanah bisa dikonversikan menjadi dokumen properti yang berharga.

Kita merasakan hal itu di Sumatera Barat, misalnya. Di negeri yang menganut sistem kekerabatan garis darah ibu (matrilinear) ini, fungsi tanah jauh dari nilai ekonomis. Tanah lebih bersifat sebagai alat perekat kekerabatan.  Ketidak mengertian masyarakat terhadap fungsi aset  juga terlihat di perkotaan. Lihat saja rumah-rumah yang di bangun di atas tanah dengan izin kepemilikannya tidak jelas, banyak bisnis tidak terorganisasi sehingga pembayaran pajak tidak terdeteksi, serta sejumlah ketidak-tertiban lainnya.

Salah satu misteri ketakberdayaan kapital itu adalah lemahnya pelaksanaan hukum yang  dampaknya di lapang perekonomian berujung pada ketidakpastian berusaha.

 

De Soto memang tidak secara spesifik menyebut salah satu negara di Timur. Tapi karuan saja kita teringat dengan sistem hukum di negeri ini  yang  amat rentan terhadap intervensi kekuasaan.

“Kalian senang meletakkan perundang-undangan, namun lebih senang lagi melakukan pelanggaran,”  kata Kahlil Gibran dalam Sang Nabi.

Implementasi hukum yang rapuh tidak saja mengakibatkan roda kekuasaan keropos dan korup,  juga merusak sendi kehidupan sosial.  Selain  terjadi ketidakpastian berusaha juga  menyebabkan lahirnya kongkalikong antara penegak hukum dan pengusaha. Meski berulangkali aparat kepolisian melakukan sweeping terhadap peredaran narkoba, misalnya, Toh, jumlah generasi muda yang mati karena overdosis kian meningkat.

Tidak ada yang salah dengan segala ketidakwajaran kolektif itu, karena pasal-pasal hukum kita memang baru sebatas pamflet.  Tetapi ada kerusakan permanen yang tidak disadari yaitu ketika   berbagai aset berharga tak lagi bernilai kapital.

Hampir 180 tahun lamanya, kata de Soto, pemerintah di negara berkembang mempermudah sistem properti mereka terbuka bagi orang miskin. Tetapi gagal. Salah satu sebabnya, karena banyak orang yang lebih suka menjalankan sektor-sektor ekstra legal untuk  menghindari pembayaran pajak.

Bagikan ke: