Kalkulasi Upah dalam Dua Versi

Sesuai hierarki aturan, penetapan upah harusnya mengacu pada Undang undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam praktek, Menaker menetapkan UMP berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Jika itu bukan pelanggaran konstitusi, lalu apa istilahnya?

buruh-china

Pada tanggal 1 November 2016, seluruh kepala daerah atau gubernur mengumumkan secara serentak Upah Minimum Provinsi(UMP) yang telah ditetapkan untuk tahun 2017. Penetapan UMP secara serentak pada 1 November 2016 merupakan instruksi Menteri Tenaga Kerja. Lalu, melalui Surat Edaran (SE) Mendagri, seluruh gubernur diminta menetapkan UMP menggunakan rumusan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan. UMP tahun 2017 dinyatakan naik8,25%.

Pada akhir tahun 2015 lalu, Gubernur DKI Jakarta menetapkan UMP 2016 sebesar Rp 3,1 juta. Dengan kenaikan 8,25% (baca: Rp255.750) untuk UMP tahun 2017, buruh mengantongi Rp3.355.750/bulan.Formula perhitungan yang digunakan versi PP 78/2015 mengacu pada besaran inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang datanya bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Di wilayah DKI Jakarta, penetapan UMP tahun 2017 dengan dasar PP No. 78/2015 tentang Pengupahan hanya disepakati pihak Pemprov dan pengusaha; sedangkan buruh menolak. Perhitungan UMP dengan dasar PP 78/2015. Kepada gubernur di seluruh Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri,menegaskan bahwa penentuan besaran UMP 2017 berdasarkan PP 78 ini.

Aturan PP 78/2015 itu, kataMenteri Dhakiri,sudah adil karena memberikan kepastian upah pada dunia usaha, kepastian kenaikan upah setiap tahun bagi pekerja, dan membuka lapangan kerja. Nyatanya, polemik yang berlanjut dengan demo buruh justru dipicu oleh penerapan dasar hukum ini. Sebab, aturan PP ini bertolak belakangan dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan hierarki hukum lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah/PP.

Penetapan UMP menggunakan PP 78/2015 memiliki akibat yang kurang positif bagi sektor pekerja dan perekonomian. “Kondisi pekerja/buruh semakin miskin dan rezim upah murah dimulai lagi”. Rentetan berikutnya, daya beli menurun, barang yang diproduksi pabrik-pabrik atau industri dan hasil produk yang lainnya tidak laku karena masyarakat tidak punya cukup uang untuk membeli. Ujung-ujungnya, ekonomi lesu dan roda perekonomian tidak berjalan positif.

Dengan penetapan angka UMP 2017, pekerja/buruh merasa pemerintah tidak memberikan keputusan yang pantas untuk kehidupan layak.”Angka Rp3.355.750 sangat jauh dari perhitungan riil kebutuhan hidup layak buruh/pekerja. Kami mita supaya pemerintah melakukan hitungan ulang. Kami juga punya hitungannya dan bisa kami pertanggungjawabkan secara akademis,” ujar Presiden Aspek, Mirah Sumirat.Mudah dikalkulasi, buruh praktis tak bakal menikmati dari kenaikan upah sebesar Rp255.700 tersebut. Lantaran, beberapa kebutuhan buruh, misalnya tarif dasar listrik, sudah diwacanakan bakalsegera naik.

Buruh/pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah menaikkan UMP 2017 sebesar Rp650 ribu. Kenaikan upah tersebut terkait dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh. Pada 2015, “UMP di DKI Jakarta 2015 harusnya Rp3,5 juta. Berarti masih kurang Rp400 ribu,” kata Presiden KSPI Said Iqbal. Jika diakumulasikan dengan kekurangan tersebut, kenaikan UMP 2017 seharusnya Rp 650 ribu. Menurut Said Iqbal, UMP DKI Jakarta pada ‎tahun depan mestinya Rp 3,7 juta.

Senada dengan suara KSPI, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Warnosalam mendesakkan tuntutan serupa.Bahwa seharusnya UMP 2017 menjadi Rp 3.831.690,jika perhitungan yang dilakukan mengacu pada UU No. 13/2003.Elemen buruh seperti Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) menuntut penetapan upah minimum berdasarkan survai kebutuhan hidup layak (KHL) sesuai dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Survai KHL adalah amanah UU 13/2003, bukan kemauan tanpa dasar dari buruh di Indonesia sehingga wajar buruh menuntut penerapan UU tersebut,” kata Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat. “Pemerintah, baik pusat maupun daerah, seharusnya memberi contoh positif bagi penegakan hukum di Indonesia.”

Dasar penetapan upah minimum jadi sumber ‘sengketa’dari tahun ke tahun.Sangat mungkin, hal itu bakal menjadi kisruh berkelanjutan. Mengabaikan aturan yang hierarkinya lebih tinggi dan memilih penerapan aturan yang lebih rendah adalah sikap yang sulit dimengerti. Bagi  Mirah Sumirat,  “Pemerintah lagi-lagi melanggar aturan dengan menggunakan PP No. 78/2015 sebagai dasar perhitungan kenaikan UMP.Jelas sekali pemerintah telah melakukan pelanggaran konstitusi.”●(dd)

Bagikan ke: