Kadin Indonesia : Ada Dualisme Aturan Penetapan UMP 2023

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. Foto : Istimewa.

Jakarta (Peluang) : Dualisme peraturan UMP sangat berbahaya karena terjadi ketidakpastian hukum bisa mempengaruhi investor dan pelaku industri.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang mengajukan permohonan uji materi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung (MA).

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, adanya dualisme hukum terkait penetapan upah minimum dapat mengurangi kepercayaan investor dan merugikan pelaku industri. Harusnya penetapan upah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 yang menjadi turunan UU Cipta Kerja.

Namun demikian, Arsjad mengaku enggan menanggapi lebih jauh soal kenaikan UMP 2023 yang telah ditetapkan 33 gubernur kemarin Senin (28/11/2022). Menurutnya, Kadin Indonesia harus menghargai proses yang ada 

“Saya nggak mau menyentuh hal tersebut, karena sudah ada bipartit, dewan pengupahan,” ujar Arsjad dalam konferensi pres di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Arsjad memahami langkah Apindo yang mengajukan uji materi Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ke Mahkamah Agung (MA).

Karena menurutnya, memang terdapat dualisme regulasi terhadap penetapan upah minimum, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021, dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

Menurut Arsjad, adanya dualisme seperti itu sangat bahaya karena terjadi ketidakpastian hukum. Sehingga dampaknya akan menimbulkan preseden negatif di mata investor.

“Dualisme ini bahaya membuat ketidakpastian hukum. Kami mendukung karena kami melihat dari perspektif sisi hukumnya bahwa bisa terjadi ketidakpastian yang akan mempengaruhi investor dan pelaku industri. Ini harus clear,” tegas Arsjad.

Dalam kondisi saat ini menurutnya, penetapan upah seharusnya juga mempertimbangkan kondisi di masing-masing industri. Karena tidak setiap industri mengalami performa positif di tengah ketidakpastian ekonomi global, khususnya industri riil atau padat karya.

“Jadi untuk UMP saya rasa lebih baik diserahkan ke mekanisme yang ada,” kata Arsjad.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pembangunan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menyakini bahwa pengusaha tidak akan kalah di MA terkait UMP. Pasalnya PP lebih tinggi dari Permenaker.

“Feeling saya nggak mungkin kalah, karena bagaimana pun PP itu lebih tinggi dari Permenaker,” ujar Sarman.

Lebih lanjut, ia menyebut PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan produk resmi pemerintah dalam menetapkan UMP dari tahun ke tahun yang telah dirundingkan bersama. Sarman pun sangat menyayangkan keluarnya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tidak melalui proses perundingan.

“Pemerintah membuat aturan di atas aturan. Pengusaha itu akan sangat concern apabila dasar penetapan UMP sesuai regulasi dan peraturan yang ada. Karena kita ingin kondisi usaha dan investasi kondusif, salah satunya adalah kepastian hukum,” ujar Sarman.

Maka itu menurut Sarman, kalau Kadin dan Apindo mengajukan gugatan, tentu itu sah-sah saja karena tujuannya supaya ada kepastian hukum.

“Angkanya kita kesampingkan dulu, kalau yang ditetapkan itu sesuai prosedur yang berlaku, kita terima, tapi ini kan tidak sesuai peraturan,” tandasnya.

Bagikan ke: