Kabupaten Bulungan Menatap ke 2035  

 

pukul-gong

Menuju Lumbung Ketahanan Pangan Nasional

Pengembangan kawasan Delta Kayan Food Estate diproyeksikan jadi salah satu pilar pendukung kebijakan ketahanan pangan nasional, yang ruang lingkupnya mencakup subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Kabupatn Bulungan pun melangkah maju ke arah pusat pangan berbasis industri.

Paradigma baru dalam memenuhi kebutuhan pangan dapat dilaksanakan melalui opsi program food estate. Ini (food estate) konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas. Implementasi konsep ini adalah dibukanya lahan-lahan pertanian baru yang berorientasi pada peningkatan hasil pertanian.

Secara tradisional, Kabupaten Bulungan merupakan salah satu wilayah basis pangan di Provinsi Kalimantan Utara. Cukup banyak kebutuhan masyarakat Kaltara dipasok dari sini. Komoditas utama tanaman pangan adalah padi sawah, kedelai, dan jagung. Komoditi unggulan Kabupaten Bulungan yaitu sektor perkebunan dan jasa sub sektor perkebunan yaitu kopi, kelapa sawit, lada, kakao, kelapa, dan karet.

 

Ditopang Banyak Keunggulan

Di Bulungan, program food estate mulai diwujudkan di Kecamatan Delta Kayan pada tahun 2011. Sebutannya “Delta Kayan Food Estate, yang disingkat menjadi “DeKaFE”. Program prioritas dalam RPJMD 2014-2019 ini merupakan moda produksi terobosan yang diperkenalkan dan diimplementasikan untuk mengejar pemenuhan kebutuhan pangan daerah, provinsi, bahkan nasional. Hasilnya akan berkontribusi bagi penguatan sendi-sendi ketahanan pangan nasional.

Dalam kaitan kawasan pengembangan food estate, telah ditetapkan areal seluas 50.000 ha sebagai kawasan pencadangan (SK Bupati Bulungan No. 490/K-VI/520/2011). Kawasan yang dimaksud meliputi wilayah Delta Kayan seluas 30.000 ha di Tanjung Buka, termasuk 10.000 ha di Desa Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan, yang dicadangkan untuk lokasi transmigrasi umum (SP 1 – SP 10), sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur No. 39/BPN-16/Um-39/III-1998; selebihnya berada pada kawasan rice estate.

Pertimbangan teknis obyektif untuk itu mengacu pada beberapa keunggulan. Antara lain, klimatologis sesuai untuk pangan; irigasi pasang surut sehingga tidak terpengaruh anomali iklim serta bisa untuk lahan basah maupun lahan kering; sungai berfungsi untuk irigasi dan sarana transportasi; geologi lahan yang berupa tanah aluvial yang relatif subur; lokasi strategis dan mudah dijangkau; dan tersedianya SDM yang cukup (42 kelompok tani).

Selama lima tahun terakhir, Pemkab Bulungan telah melaksanakan program dan kegiatan dalam pembangunan kawasan Delta Kayan Food Estate. Antara lain,pelaksanaan transmigrasi untuk 10 SP (SP 1-10) di Tanjung Buka dengan jumlah tenaga kerja 10.466 jiwa; peningkatan mekanisasi pertanian berupa bantuan sarana produksi dan alat mesin pertanian; pencetakan sawah baru sebagai upaya ekstensifikasi pertanian.

Juga ada pembangunan jalan usaha tani; pembangunan saluran primer, saluran sekunder dan pintu air irigasi; pembangunan jembatan penghubung antar-satuan permukiman; pengembangan kawasan strategis sentra-sentra komoditas pertanian; pengembangan dan pembangunan sistem infrastruktur wilayah yang terpadu dengan sentra-sentra pengembangan dan pusat-pusat pengembangan; pembangunan sistem jaringan prasarana energi dan air bersih; dan pengembangan pariwisata berbasis pertanian (agrowisata).

menuai-panen

Pusat Pangan Berbasis Industri

Di dalam visi RPJMD Kabupaten Bulungan 2016-2021, digarisbawahi hasrat mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai ‘Pusat Pangan Berbasis Industri’. Instrumen penjabaran atas visi tersebut dinyatakan dalam salah satu misinya. Yakni mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai sebuah pusat pangan nasional dan mewujudkan industri berbasis masyarakat yang berdaya saing tinggi.

Guna memastikan terwujudnya visi, misi pertama concern pada pengembangan budidaya dan peningkatan produksi berbagai komoditas pangan. Jabaran operasionalnya berupa program pembangunan kawasan food estate, yang didukung sistem agribisnis dan pertanian terpadu. Misi kedua adalah program pembangunan melalui pengembangan industri pertanian dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia secara lokal di daerah seluas 13.181,92 km²  tersebut.

Potensi daerah berpenduduk 120 ribu jiwa ini juga menonjol di bidang lainnya seperti  pertambangan batubara (di Pulau Bunyu),  perikanan, perkebunan/kelapa sawit, jasa transportasi, dan pariwisata. Selain itu sektor perikanan juga sangat menjanjikan dan boleh jadi andalan  bagi masyarakat  di kabupaten  yang bercikal bakal dari Kerajaan Bulungan dan kini terbagi dalam 10 kecamatan ini.

Secara kasat mata, kinerja kabupaten di provinsi pemekaran ini ditandai pertumbuhan yang membangkitkan optimisme. Pertambahan penduduk di di “Bumi Tenguyun”–sebutan Kabupaten Bulungan—diikuti dengan perubahan fisik di sana sini. Khususnya jika dicermati perkembangan ibukota Tanjungselor. Siapa pun bisa menyaksikan gairah pertumbuhan toko-toko, rumah makan, dan hotel/penginapan.

Pemkab Bulungan membangun “Smart city” sebagai program kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia/Telkom Witel Kaltara yang diluncurkan Agustus 2015 dengan memberi fasilitas berupa free hotspot wifi 64 spot kepada masyarakat yang terpasang di 25 titik tersebar di kota tanjung selor.

Selain itu Pemkab Bulungan juga meluncurkan Kampung UKM Digital yang merupakan implementasi dari program Smart City pada agustus 2016. Pemkab Bulungan memperoleh Penghargaan Smart City Nusantara (SCN) dari PT Telekomunikasi Indonesia pada 17 Agustus 2016.

Reward Smart City Nusantara memberikan pelayanan pemasangan  free hotspot wifi gratis salama pemakaian satu tahun sebanyak 10 spot (5 titik di antaranya di Tanjung Palas; Tanjung Selor, Perpustakaan, Kampung UKM Sabanar Raya dan Jelarai serta PLUT UMKM Bulungan). Selain itu, juga pemasangan aplikasi PADI (Pustaka Digital, layanan Q baca, dan layanan U data. Penghargaan yang sama juga diberikan kepada 71 Pemda lain di Indonesia yang sukses mengimplementasikan aplikasi ini.

Smart City Nusantara merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan dan pengelolaan sebuah kota atau daerah dengan tujuan meningkatkan kemampuan kerja dan kinerja pemerintah, mampu memberikan pelayanan berkelanjutan, efektif serta dapat meningkatkan kenyaman dan keamanan kehidupan masyarakat dan mengutamakan kearifan lokal.

Terkait program penempatan transmigrasi, sepanjang 1973-2015 diikuti 7.989 KK/30.615 jiwa. Komponennya terdiri dari transmigrasi penduduk setempat (TPS) dan transmigrasi penduduk asal (TPA), yang penempatannya tersebar di 5 satuan kawasan permukiman (SKP): Salimbatu, Selimau, Jelarai, Sekatak, dan Tanjung Buka. Alokasi transmigran tahun 2016 sebanyak 1.100 KK ditempatkan di Tanjung Buka dan Sepunggur. Untuk ini, pihak Pemkab Bulungan memperoleh sharing anggaran Rp42.988.633.000 dari Pemprov Jatim, Jateng dan DI Yogyakarta.

Dewasa ini, 13 dari 29 UPT telah berkembang menjadi desa definitif, 1 lokasi menjadi kelurahan, 15 lokasi menjadi desa setempat, dan 9 lokasi lain dalam status binaan. Dampak positif lainnya juga dirasakan 4 kecamatan pemekaran, yatu Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Tengah dan Tanjung Selor. Beberapa daerah terisolir pun kini mulai terbuka/terhubung dengan Kota Tanjung Selor.

 

Malaysia Cenderung Mempersulit Akses

Sasaran dicanangkannya program 10 aspirasi Kaltara dalam pemba­ngunan infrastruktur memang menjadikan Kaltara provinsi terdepan di Pulau Borneo. Namun, realisasi untuk itu tidak mudah. Sebab, topografinya perbukitan dan pegunungan terjal; kemiringan rata-rata di atas 40%. Kawasan tersebut meliputi Kecamatan Lumbis, Kecamatan Krayan, Kecamatan Mentarang, Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Hulu, Desa Long Pahangai dan Desa Long Apari, sehingga sulit membangun transportasi darat.

Menurut Suheriyatna, Kepala Dinas PU Pemprov Kaltara, membuka isolasi daerah pedalaman dan perbatasan sangat perlu, bahkan mendesak. Untuk itu, Pemprov Kaltara bersama Kementerian PUPR meluncurkan program prioritas, yaitu membangun jaringan jalan dari ibukota kabupaten menuju kecamatan pedalaman dan perbatasan. Di beberapa kecamatan, karena terjalnya kemiringan lahan rata-rata, sarana transportasi darat sulit dibangun.

Jaringan jalan di pedalaman/perbatasan dibagi menjadi tiga poros jalan. Pertama; poros utara antarkabupaten; Kedua; poros tengah antarkecamatan: Ketiga, peremajaan Jembatan Jelarai yang kondisinya rentan. Jembatan ini akses utama dan pintu masuk transportasi darat menuju Kota Tanjungselor ke pusat-pusat kegiatan di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Problem yang timbul selama ini, jika pemerintah Malaysia menutup jalan lintas, masyarakat tidak bisa meng­akses lewat jalur darat. Hanya melalui jalur udara dari Nunukan dan Tarakan. Akibatnya, bahan-bahan kebutuhan pokok sulit didapat, kalaupun ada har­ganya meroket. Kendala lain, masih terbengkalainya pembangunan jalan sabuk perbatasan.

Solusi percepatan pembangunan jalan perbatasan adalah dengan  membuat jalan penghubung atau koridor terlebih dahulu. Dengan jalan tembus itu, alat berat bisa dibawa dari Kaltara, memang enam kali lebih jauh dibanding melalui akses Malaysia (50 km). Acapkali Pemprov Kaltara memohon kepada Pemerintah Malaysia agar membuka kembali jalan akses di perbatasan. Namun, kata Suheriyatna, mereka cenderung mempersulit dengan berbagai macam alasan.

Bagaimanapun “Berbicara perbatasan, bangun koridornya dulu untuk menuju ke perbatasan, baru mengerjakan jalan perbatasan,” katanya. Jalan dari Tanjung Selor menuju Tanjung Redeb yang ada saat ini kondisinya berbelok-belok dan naik turun perbukitan. Karenanya, perlu dilakukan perbaikan alinyemen berupa pengkondisian track jalan yang lurus, lebar dan relatif datar, sehingga pengguna jalan dapat melintas dengan cepat dan lancar, dan waktu tempuh menjadi efisien.

 

Positif di Tanjung Palas

Dengan program rice and food estate. pengembangan DeKaFE, Kaltara, bisa menjadi lumbung ketahanan pangan secara nasional. Adapun desa yang dicakup kawasan Delta Kayan adalah Tanjung Palas Hilir, Teras Baru, Teras Nawang, Salimbatu, Tanjung Buyu, Lubek Kapuk, Medeng Beru, Lubek Nangka, Sabanar Baru, Selimau, Tanjung Buka, Salangketo dan Sebudak.

Beberapa bulan lalu, Bupati Kabupaten Bulungan Sudjati memastikan, ibukota kabupaten berpenduduk 138.227 jiwa (2015) itu positif di Tanjung Palas. “Berdasarkan kesepakatan pertama (sejumlah tokoh masyarakat dan puluhan kepala desa) masih di Tanjung Palas. Lahannya pun sekarang sedang disiapkan. Kalau ada yang bilang Tanjung Palas Utara, itu rumor,” ujar Sudjati. Bahwa relokasi masih belum segera terlaksana, segenap gugus tugas Pemkab masih berfokus pada persiapan pemekaran Tanjung Selor menjadi kota madya.●(dd)

Bagikan ke: