Joko Kundaryo Bisnis koperasi harus berani ubah mindset

Mengurus koperasi harus layaknya mengelola bisnis pada uumnya. Bahkan harus lebih fokus, konsisten dan profesional karena dimiliki dan diawasi orang banyak. Ah ..itu kan cuma teori.

Sejatinya bisnis koperasi memang harus besar. Lihat saja koperasi-koperasi di Eropa dan Amerika yang tumbuh besar dan merambah ke mancanegara. Rabobank Belanda atau Ace hardware Amerika tu kan contoh koperasi yang go global. Bahkan di Amerika banyak koperasi yang sahamnya listed di bursa saham.

Bagaimana dengan di Indonesia? Ketika perbincangan itu sampai pada konsisi perkoperasian di tanah air. Joko Kundaryo, hanya melepas senyum sambil mempersilakan PELUANG menyerup secangkir teh yang terhidang hampir dingin “Yuk minum dulu tehnya,” sergah Kepala Dinas Koperasi ,UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta itu di ruang kerjanya pekan lalu.

Sebagai baromerer ekonomi nasional, DKI Jakarta masih belum menjadi lahan subur bagi bisnis koperasi. Masalahnya kompleks. Kendalanya menurut Joko adalah kondisi internal koperasi itu sendiri, yang sejak awal kelahirannya tidak disiapkan untuk berkompetisi dengan pasar. “Koperasi yang tumbuh subur di masa lalu, kan hanya melulu menunggu uluran program pemerintah. Kini zaman berubah, subsidi sudah barang langka, Nah koperasi yang cuma tengadah kan langsung ambruk,” timpal Joko lagi penuh semangat. Jadwal wawancara yang direncanakan hanya 30 menit lantaran kesibukan Joko, akhirnya melebar ke berbagai soal, namun masih dalam koridor perbincangan mengenai UMKM dan Koperasi di DKI Jakarta. Berikut petikannya.

 

Kendati kue ekonomi demikian besar di DKI Jakarta, namun tampaknya kota ini kurang ramah dengan usaha berbasis perkoperasian.

 

Joko-Kundaryo

Jakarta ini pusat segala urusan baik politk, ekonomi, budaya bahkan isu lingkuhan dan pelanggaran HAM, karena ibu kota negara memang di sini. Semua jenis usaha diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkompetisi. Kalau Anda menilai koperasi kurang dapat tempat, saya kira tidak sepenuhnya benar. Yang terjadi adalah banyak koperasi yang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman karena mindset nya memang sudah salah sejak awal didirikan.

Yang sama amati koperasi itu akan kelihatan bekerja, akan kelihatan kompak kalau sedang berjuang. Begitu selesai katakan 5 sampai 6 tahun maka hanya dua kemungkinannya, maju atau bangkrut, yang maju biasanya berantem dan yang bangkrut selesai.

Apa bedanya dengan bisnis yang lain?

 

Yang beda karena suka berantemnya itu, karena memang dimiliki orang banyak. Kalau dia berhasil diam-diam saja, tapi kalau gagal biasanya pengurusnya ribut dan menyalahkan pemerintah yang dianggap tidak melakukan pembinaan. Di usaha swasta lainnya mana begitu, sukses ya nikmati sendiri, kalau gagal ya introspeksi.

Di koperasi seolah ada trap (jebakan). Pada saat berjuang atau masih menata usaha, jalannya oke-oke saja, coba perhatikan kalau koperasi maju pasti pengurusnya sampe tua itu-itu saja. Saya sering kali mengingatkan kepada yang tua : “dosa pak tidak mau berbagi ilmu atau yang muda memang tidak mau?” . Baru pada tepuk tangan yang muda. Ini berarti yang muda mau juga.

Cuma disetting agar dalam RAT tidak melebar ke masalah penggantian, karenanya saya suka sedih kalau ketemu sejumlah koperasi, semua sepuh-sepuh (tua). Yang kayak begini bagaimana diharapkan mau lagi bergerak lebih dinamis.

 

Kenapa tidak bikin surat edaran saja, supaya jabatan pengurus dibatasi?

 

Itu urusan Rapat Anggota, bukan kavling pemerintah

 

Tapi pemerintah bisa keluarkan aturan?

 

Gak gitulah …kalau anggota koperasi itu memang merasa memiliki dan ingin berubah ya bikin dong aturan main yang jelas seperti, pergantian pengurus secara periodik. Tugas kami hanya mengingatkan saja.

Apa yang salah dengan pengelolaan koperasi kita kini?

Ini cuma soal mindset aja koq. Kebanyakan sistem dan organisasi koperasi itu warisan zaman lalu. Dulu ukuran pembinaan koperasi sukses kalau bisa tumbuh subur sehingga setiap tahun selalu diumumkan jumlah koperasi yang meningkat. Padahal kualitasnya banyak yang jeblok. Di DKI Jakarta, katakanlah sekarang ada 7.500 unit koperasi. Bisa hidup 50% nya saja sudah bagus ketimbang menyebut angka besar tapi banyak yang mati suri.   Makanya, saya minta kepada sudin-sudin seksi koperasi untuk mendata berapa banyak sebenarnya koperasi yang benar-benar hidup dan menjalankan bisnisnya. Saya juga mau bikin surat edaran koperasi yang tidak RAT akan dikeluarkan dari buku besar pendaftarannya.

 

Menteri Koperasi dan UKM sudah beri ultimatum, koperasi tidak aktif bakal dibubarkan jika hingga Maret 2015 tidak menggelar RAT ?

 

Detailnya statemen pak Menteri itu saya tidak tahu, tapi kalau mengacu pada aturan main di koperasi maka keputusan tertinggi kan ada di rapat anggota dan itu tidak bisa diintervensi, pembubaran harus dari dalam. Masalahnya, kita menerima warisan yang salah dalam mengelola koperasi. Di masa lalu campur tangan birokrasi kelewat jauh. Sehingga koperasi acapkali identik dengan urusan dan kewenangan pemerintah. Akibatnya ya sepeti saat ini, waktu mendirikannya sangat gampang tapi bubarnya setengah mati.

 

Intervensi pemerintah juga masih kuat saat ini?

Ini sudah zaman reformasi Bung dan tidak bisa begitu lagi. Walau belum sepenuhnya berubah tapi saya kira masyarakat koperasi juga makin cerdas. Pemerintah juga gak bisa memaksakan kehendak seperti halnya zaman KUD dulu.

Yang harus diubah adalah mindset orang koperasi. Masih banyak di Jakarta ini koperasi yang maunya minta melulu, kalau diundang rapat selalu minta transport dan uang makan. Kalau tidak dikasih transport tidak mau datang lagi. Seolah mereka memang senang jadi binaan atau berada di bawah ketiak pemerintah. Dan ini masalah warisan masa lalu lagi.

Apakah koperasi seperti itu jumlahnya cukup banyak?

 

Banyak banget, hampir setengah jumlah koperasi yang ada di Jakarta mentalnya seperti itu

Apa benar tidak ada koperasi yang hebat di Jakarta?

Pasti ada dan cukup lumayan jumlahnya walau prosentasenya kecil dibanding total koperasi yang ada.   Kalau dikelompokkan, kebanyakan koperasi bagus itu yang hidup di lingkungan perusahaan, Koperasi karyawan (Kopkar). Ditilik dari sejarahnya, Kopkar juga ulah rezim masa lalu. Dulu, supaya perusahaan tidak kena pajak besar, maka penyertaan modalnya ditaruh di koperasi. Jadi yang mereka lakukan itu adalah penyelundupan hukum supaya tidak kena pajak. Nah, kopkar itu sebenarnya bisa dibilang koperasi semu karena hanya nyantol sama induk perusahaannya. Besar perusahaannya, besar pula kopkarnya.

Koperasi yang pertumbuhannya juga hebat adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), tetapi untuk menjadi besar dia harus memperbanyak anggota. Beda dengan Kopkar yang ukuran besarnya adalah pada skala usahanya.

Mimpi kita, ke depan harus muncul, koperasi-koperasi yang memang dari masyarakat berupa produsen, jasa, perdagangan.

 

Bagaimana dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) yang bisnisnya makin tergencet oleh pasar modern?

Untuk KSU saya harus mohon maaf. Koperasi ini kurang berorientasi pasar, bisnisnya hanya untuk kalangan anggota saja dengan layanan seadanya. Sementara di kiri kanannya tumbuh minimarket atau pasar modern yang lebih memahami selera masyarakat. Lihat saja outlet minimarket yang disetting terang benderang, produk lengkap, harga kompetitif dan nyaman, sementara KSU melayani apa adanya dan condong hanya untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan anggotanya saja. Bagaimana bisa bersaing?

 

 

Apakah ada   komplain dari KSU ?

 

Tidak ada KSU yang komplain tuh, tetapi kalau dari perorangan banyak. Sekarang ini persaingan di ritel modern lebih kepada brand (merk). Kalau Anda mendirikan sebuah minimarket dengan nama Alfamart atau Indo Maret pasti dimusuhi, tapi coba dengan merk lain, masyarakat tidak peduli. Jadi masalahnya bukan pada persaingan usaha.

Kehadiran mini market sesungguhnya membantu pemerintah dalam stabilisasi harga, mana ada minimarket besok naik segini besoknya naik lagi segini tidak ada. Walau harga bensin sudah naik berkali kali, dia tetap karena harga produk itu stabil yang naik itu cost of distribution atau logistik cost-nya karena partai besar.

 

Tetapi KSU kan juga harus dilindungi dari persaingan tak sehat itu?

 

Kita memang sedang menyiapkan Perda baru untuk merevisi Perda No 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran. Alfamart dan Indomaret itu kan franchise yang dalam SK Menteri Perdagangan sudah masuk di KPPU (Komisi Pengawasan Pesaingan Usaha).

Setiap pemegang franchise dibatasi paling banyak 150 unit, jadi yang ke 151 itu harus dikerjasamakan dengan pihak lain baik koperasi, masyarakat setempat ataupun investor lainnya perorangan.

 

Komposisinya memang belum terlalu jelas dan cara menghitungnya juga masih ribet. Saya lagi usulkan ke Kementerian Perdagangan agar dibuat penomorannya. Misal, Alfamart 1 (satu) itu dimana? Di Tanggerang, di Jakarta apa dimana? Sehingga nanti untuk menconteng yang nomor 151 nya misalnya di Jakarta Utara, harus dikasihkan ke pihak lain, misalnya ke koperasi setempat. Jadi penomoran nasional itu harus muncul. Hanya saja terknis penomorannya yang lebih simple belum ketemu. Memang paling aman mulai dulu di DKI Jakarta, kalau Jakarta sudah mengatur, semua beres dan semua mengikuti.

Pesan Anda untuk KSU?

Kalau KSU mau eksis, kuasai atau setidaknya jaga jaringan distribusi barangnya agar tidak macet di tengah jalan. Jangan cuma sekadar bangun tokonya saja tapi lupa dengan distribusi dan jaringan. Kini kan sudah gak model, pengurus terjun langsung mengelola ritel. Kalau perlu cukup bertindak sebaga inbestor saja, dan operasionalnya kerja samakan dengan yang ahli mengusai pasar dan jaringan usaha.

KSU jangan melulu nunggu bantuan pemerintah, sudah bukan jamannya lagi. Tetapi harus mampu membaca selera pasar. Kenapa hal itu saya tegaskan, karena jujur

saja harus saya bilang bahwa pasar tidak dapat dibentuk. Dan salah kalau dibilang pemerintah tidak turun tangan untuk membantu koperasi dan UKM. Pasar itu maju karena memang ada permintaan dan penawaran yang tinggi di sana. Kalau Anda ingin masuk tapi nggak kreatif ya mana mungkin bisa menguasai pasar.

Bagikan ke: