Jaminan Distributor Pupuk Subsidi Terlalu Besar

pasar

Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai distributor pupuk bersubsidi seharusnya sudah tingkat nyata. Jika ingin bersungguh membantu petani meningkatkan produktivitasnya. Tingkatnya bukan lagi di wacana. Kesulitan petani mencari pupuk saat musim tanam tiba masih sering terjadi. Pupuk baginya sangat mendesak, sebab unggul tidaknya panen salah satunya tergantung pada ketepatan memberikan pupuk.

Menurut Jatmiko, Direktur Indonesian Club Cooperators (ICC), pemerintah dalam program membantu petani dalam soal pupuk masih setengah hati. Kalau sungguh-sungguh kata dia tidak ada yang sulit bagi pemerintah. Ia menelisik era 1980-an yang bukan omong kosong, pemerintah konsen terhadap programnya swasembada pangan berhasil diwujudkan. Salah satu penunjangnya karena jaminan ketrsediaan pupuk di setiap desa tercukupi.

KUD yang terlibat dalam penyaluran pupuk subsidi cukup banyak. Hampir 80% dari jumlah yang ada atau sebanyak 2.335 unit dari total KUD 2.485 unit melakukan kegiatan itu pada 1984.  Tidak seperti sekarang beritanya banyak diusulkan KUD menjadi distributor pupuk, kenyataanya loss realisasi.

Termasuk pada awal 2015 kemarin Menteri Koperasi AACN Puspayoga juga kembali menggaungkan ratusan koperasi menjadi distributor, tapi lebih setahun gagasannya itu belum terbukti. Menkop saat itu mengusulkan lagi 170 KUD sebagai distributor dan 1.196 koperasi sebagai pengecer. Dalam cacatan Menkop pada waktu tersebut jumlah KUD yang terlibat baru 274, selebihnya adalah pemain swasta sehingga perlu menambah.

Fakta lain terungkap menjadi ditributor pupuk subsidi modalnya pun tidak murah. Produsen mensyaratkan KUD harus menyetorkan Rp 500 juta sebagai jaminan. Mengingat permodalan di KUD masih terbatas, ungkap Jatmiko pemerintah perlu melobi produsen agar bisa menurunkan jaminannya.

“Besaran modal yang ditentukan tersebut pastilah sulit, mengingat tidak banyak KUD yang memiliki dana segar sebesar tersebut. Dampaknya KUD di daerah-daerah sulit untuk mewujudkannya,” ujarnya.

 

KUD Jatim Menggugat

Sebanyak 177 KUD Jatim juga mengih janji Menkop dan UKM. Pasalnya dari jumlah tersebut yang diusulkan dilengkapi proposal lengkap sesuai persyaratan, hanya dua KUD yang diloloskan menjadi distributor pupuk bersubsidi. Dua KUD itu satu di Banyuwangi yakni KUD Dwi Karya dan KUD Dampit di Malang.

Jumlah KUD di Jawa Timur yang mencapai 702 unit ternyata baru 16 KUD yang mendapatkan jatah tentu masih sangat timpang. Apalagi KUD letaknya di desa yang berada di tengah-tengah petani.

Menurut Ketua Puskud Jatim Marjito GA, KUD mempunyai pengalaman menjadi penyalur pupuk bersubsidi, sehingga tidak perlu diragukan lagi. Makanya begitu ada kesempatan pihaknya menyeleksi dari jumlah yang ada dan mengerucut menjadi 177 KUD yang diajukan.

“Kami punya pengalaman sehingga tak perlu diragukan lagi. Masih ingat dibenak kita keberhasilan swasembada saat lalu itu tidak lepas dari peran KUD,” tandas mantan anggota DPD RI. (Saw.)

 

Bagikan ke: