Indonesia Makmur Dengan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan Pemerintahan Jokowi sudah berada di jalur yang benar. Buktinya peringkat daya saing global Indonesia menanjak dan biaya logistik menjadi lebih murah.

Sesuai dengan janjinya saat kampanye, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ngebut membangun infrastruktur untuk mendongkrak daya saing. Dengan infrastruktur yang baik maka konektivitas antar daerah dapat lebih ditingkatkan dan mendonkrak efisiensi dalam kegiatan perekonomian. Kebijakan ini bukan hanya hiasan bibir tetapi terlihat dari politik anggaran dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada APBN 2015, yang masih disusun oleh pemerintahan sebelumnya, anggaran infrastruktur sebesar Rp290,3 triliun, naik dari realisasi belanja infrastruktur pada 2014 sebesar Rp177,9 triliun.

Satu tahun kemudian yaitu dalam APBN 2016, saat Pemerintahan Jokowi yang sepenuhnya menyusun APBN ditetapkan belanja infrastruktur sebesar Rp317,1 triliun. Kebijakan anggaran ini kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Ini dilakukan untuk mengakselerasi pelaksanaan proyek strategis agar dapat terealisasi.

Seperti diketahui, Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Infrastruktur yang dikebut yaitu pembangunan jalan tol, jalan nasional strategis non-tol, jalur dan sarana kereta api antarkota dan dalam kota, revitalisasi dan pembangunan bandara baru, pelabuhan, program sejuta rumah, kawasan ekonomi khusus, hingga pembangunan waduk/bendungan.

Jumlah belanja infrastruktur semakin meningkat pada tahun ini yang sebesar Rp387,3 triliun. Proyek infrastruktur yang akan dibangun adalah pembangunan jalan sepanjang 815 km; pembangunan jembatan sepanjang 9.399 meter dan pembangunan 13 bandar udara baru maupun lanjutan. Selain itu, pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 55 lokasi; pembangunan jalur kereta api tahap I dan lanjutan sepanjang 550 kilometer; dan pembangunan terminal penumpang lanjutan di tiga lokasi.

Meski jumlah pos belanja infrastruktur terus meningkat setiap tahun, namun sebenarnya dari sisi rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) masih kurang. Umumnya, rasio belanja infrastruktur terhadap PDB adalah sebesar 5 persen. Ambil contoh, pada 2017, PDB Indonesia sebesar Rp12.500 triliun sementara anggaran infrastruktur “hanya” Rp387 triliun atau baru sekitar 3 persen dari PDB.

Pada praktiknya, kebutuhan pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya berasal dari APBN. Oleh karenanya, pemerintah menggandeng pihak swasta atau pun menjalin kemitraan dengan asing untuk mempercepat pembangunan. Oleh karenyanya, meskipun utang naik namun seluruhnya digunakan untuk kegiatan produktif seperti infrastruktur.

 

Perkembangan Proyek

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk “membangun dari pinggiran”, Kementerian PUPR sebagai Kementerian yang paling banyak ditugasi mengerjakan proyek infrastruktur sudah mengerjakannya.

Dalam keterangan tertulisnya, Kementerian PUPR menggenjot pembangunan daerah pinggiran dan perbatasan melalui pembangunan jalan paralel perbatasan untuk mendukung perekonomian masyarakat di beranda depan negara. Pembangunan infrastruktur fokus pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang telah ditetapkan sebagai basis perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR secara terpadu. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah.

Saat ini pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste yang dilakukan bersama-sama dengan Zeni TNI sepanjang 176 Km dengan 27 buah jembatan yang di kenal dengan istilah Sabuk Merah Sektor Timur yang ditargetkan rampung pada 2019.

Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan Kalimantan sepanjang 1.900 kilometer yang membentang dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Barat, pengerjaannya sudah hampir selesai. Pembangunan infrastruktur yang telah dimulai sejak 2015 itu hingga awal 2017 telah mencapai 1.582 kilometer dan ditargetkan selesai pada 2019.

Kementerian PUPR juga tengah menggenjot pembangunan jalan di kawasan perbatasan Papua dan Trans Papua yang memiliki panjang 4.330 kilometer. Pembangunan yang saat ini telah mencapai 89 persen itu ditargetkan seluruhnya tersambung pada 2018.

Selain jalan, Kementerian PUPR telah menyelesaikan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Ketujuh PLBN yang sudah selesai yakni PLBN Entikong, Badau, Aruk (di Kalimantan Barat), Motaain, Matamasin, Wini (di NTT) dan terakhir Skouw (Papua).

Gesitnya Pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur mulai membuahkan hasil seperti terlihat dari naiknya peringkat indeks daya saing global yang dirilis World Economic Forum (WEF). Pada 2014, peringkat Indonesia di posisi 82; 2015 (75), 2016 (62), dan 2017 di posisi 60. Ini tentu menggembirakan karena dapat menarik minat investor untuk berinvestasi.

Selain dukungan dana, pengerjaan infrastruktur membutuhkan teknologi yang efektif dan efisien. Ini pun sudah dilakukan untuk menggenjot proyek agar sesuai dengan target. Misalkan dalam program sejuta rumah, Kementerian PUPR telah menggunakan beton precast yang unggul dalam kecepatan dan kontinuitas proses produksi beton. Beton pracetak digunakan untuk pembangunan RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat), rumah susun, rekonstruksi sekolah sementara pasca bencana, seperti diterapkan di Pidie Jaya awal 2017 lalu, serta pembangunan jalan dan jembatan.

Selain itu, dalam teknologi pembangunan jembatan, menggunakan Corrugated Mortarbusa Pusjatan (CMP) yang dicampur dengan baja gelombang. Dengan teknologi ini bisa menghabiskan waktu lebih cepat 40 persen seperti dalam pembangunan fly over Antapani di Bandung dan menghemat biaya hingga 60 persen.

Meski telah mencapai banyak kemajuan dalam pembangunan infrastruktur, namun pada praktiknya bukan berarti tanpa hambatan. Tantangan yang dihadapi antara lain tingginya urbanisasi, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi, serta daya saing nasional yang masih belum kuat. Selain itu, mengenai pendanaan yang diperkirakan sampai 2019 dibutuhkan biaya sebesar Rp4.796 triliun.

Pembangunan infrastruktur akan terus digenjot sesuai dengan yang direncanakan. Meski membutuhkan dana yang tidak sedikit, namun manfaat yang diperoleh nantinya akan sangat besar untuk menopang pertumbuhan dan daya saing bangsa. (drajat).

Bagikan ke:

One thought on “Indonesia Makmur Dengan Infrastruktur

  1. Really wonderful info can be found on website. “I don’t know what will be used in the next world war, but the 4th will be fought with stones.” by Albert Einstein.

Comments are closed.