Harap Cemas Songsong MEA

Masa tunggu pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN akhirnya jatuh tempo. Era pasar bersama komunitas masyarakat di 10 negara Asia Tenggara ini telah dimulai pada 31 Desember 2015, tanpa gong dan pesta meriah kembang api. Siapa untung dan siapa buntung.

MEA roadshow

Hingar bingar suara terompet di malam 31 Desember 2015 lalu tak hanya penanda pesta pergantian tahun. Tanpa banyak yang tahu, malam menjelang dinihari awal 2016 itu era pasar bersama masyarakat ekonomi Asia Tenggara (MEA) atau ASEAN Economic Community resmi berlaku.

Secara harfiah, makna MEA sangat akrab di telinga para pelaku ekonomi karena gaungnya memang sudah menggema sejak awal 2015 lalu. Pemerintah melalui berbagai kesempatan berulang kali mengingatkan agar pelaku ekonomi bersiap-siap menghadapi MEA, sebuah pasar bersama dengan lebih dari 600 juta konsumen yang tersebar di 10 negara kawasan ASEAN.

Pembentukan MEA dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi antara negara-negara ASEAN melalui pasar perdagangan tunggal yang dapat bernegosiasi dengan pengekspor dan pengimpor sesama negara ASEAN ataupun non-ASEAN. Bagi Indonesia, yang unggul dalam jumlah penduduk, momentum MEA tentunya menjadi sebuah peluang besar karena faktor kekayaan alam dan kreativitas usaha kecilnya yang cukup produktif. Dari sisi regulasi juga akan mengurangi hambatan perdagangan yang berdampak pada peningkatan ekspor.

Kendati gaungnya sudah ditabuh sejak tahun lalu, masalahnya apakah masyarakat dan pelaku ekonomi kita memang sudah siap menghadapi MEA? Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang diumumkan Desember lalu agak merisaukan.

Survei di 16 kota di Indonesia itu menyimpulkan, pemahaman masyarakat tentang MEA masih rendah. Dari total 2.500 responden yang disurvei, hanya 25,90% masyarakat umum yang mengetahui MEA, sedangkan kalangan pengusaha dan pedagang hanya 27,80%. Data lain menyebutkan, 82% masyarakat tidak mengetahui kebebasan pergerakan tenaga kerja profesional di wilayah ASEAN. Tidak hanya itu, 80,8% pelaku usaha tidak tahu adanya penghapusan tarif ekspor dalam MEA.

Survei juga mengingatkan beberapa sektor bisnis yang bergerak di bidang jasa, seperti sektor jasa perawat, pilot, dan air traffic control (ATC) riskan menghadapi MEA. Seperti dikatakan, Tri Nuke Pudjiastuti, Peneliti Senior Pusat peneltian LIPI, pasar bebas MEA bisa jadi menguntungkan konsumen karena banjirnya produk dari berbagai negara, tapi bagi dunia usaha apakah mereka sudah siap.

 

Peta Buta MEA

Dilihat dari komitmen awal pendirian MEA pada KTT XII ASEAN di Filipina, Januari 2007, sebenarnya tidak ada alasan negara anggota ASEAN tidak siap menghadapi MEA. Sejak disepakati delapan tahun lalu itu, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai sosialisasi kepada para pengusaha dan pelaku ekonomi di Tanah Air. Bahkan terbit keputusan presiden yang mengatur tentang pembentukan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan MEA 2015.

Namun, langkah Indonesia mempersiapkan MEA dinilai minim. Kesiapan pemerintah diperlukan tidak hanya pada proteksi produk dalam negeri tetapi juga pada sisi tenaga kerja. Menyoal kesiapan negara ASEAN lainnya terhadap MEA, kajian  Sekretariat ASEAN, pada penilaian tahap ke-3 (2012-2013), menarik dikemukakan di sini. Dikatakan, negara paling siap menghadapi MEA adalah Thailand, dengan tingkat kesiapan 84,6%. Selanjutnya, Malaysia dan Laos (84,3%), Singapura (84%), dan Kamboja (82%). Urutan keenam adalah Indonesia (81,3%).

Dalam lalu lintas perdagangan intraregional ASEAN, posisi Indonesia juga belum optimal. Ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Tabel di bawah ini menunjukkan neraca ekspor impor Indonesia ke/dari ketiga negara ASEAN.

 

Ekspor

Negara partner ekspor terbesar Indonesia dengan nilai terbesar di ASEAN
Singapura US$ 16,8 miliar
Malaysia US$ 9,8 miliar
Thailand US$ 5,8 miliar

 

Impor

Negara partner impor Indonesia dengan nilai terbesar di ASEAN
Singapura US$ 25,2 miliar
Malaysia US$ 10,9 miliar
Thailand US$ 9,8 miliar

 

Di pasar bebas ASEAN nanti, masyarakat Indonesia kemungkinan hanya akan menjadi ‘budak’ di negeri sendiri. Pasalnya, 80% pengangguran Indonesia hanya lulusan SMP dan SD. Jika dibandingkan dengan pengangguran negara tetangga, 80% pengangguran Singapura dan Malaysia adalah lulusan perguruan tinggi dan SMA.

Isu liberalisasi arus tenaga kerja ini juga jadi perhatian Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Jumlah tenaga kerja yang kurang terdidik di Indonesia masih tinggi, yakni mereka yang berpendidikan di bawah SD dan SMP mencapai 68,27% atau 74.873.270 jiwa dari jumlah penduduk yang bekerja sekitar 110.808.154 jiwa. Ini menyebabkan masih rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja dalam negeri. Kadin khawatir, nantinya buruh Indonesia akan tersisih, kalah bersaing dengan tenaga kerja terampil asal negeri jiran.

Selain itu, standardisasi dan sertifikasi produk dalam negeri masih sangat kurang dalam menghadapi MEA. Tidak adanya standardisasi ini akan menjadi peluang bagi produk impor untuk menggempur pasar dalam negeri. Jika pemerintah tidak membantu dan memberikan pembinaan dalam hal standardisasi produk, maka ini akan menghancurkan produsen khususnya UKM sebelum MEA. Standardisasi sangat memberatkan karena membutuhkan biaya yang cukup banyak. Saat ini, banyak UKM yang mengeluhkan tidak bisa mengikuti standar internasional.

Kesiapan pemerintah yang tidak optimal jadi kajian dalam Diskusi Indonesian Youth Conferernce November lalu di Jakarta. Umumnya peserta yang mayoritas kaum muda itu menyayangkan informasi yang minim tentang MEA. Kegalauan juga terlontar dari pegiat dunia kreatif dan hiburan, Muhammad Farhan. Menurut dia, anak muda tidak memiliki pemahaman memadai tentang MEA yang sudah di depan mata. Sampai saat ini, mereka tidak paham seperti apa MEA itu karena terpublikasi di kalangan tertentu saja.

Pemerintah bahkan bekerja setengah-setengah dalam sosialiasi MEA. Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri, Ina Hagniningtyas Krisnamurthi, seakan tak membantah tudingan itu. Sejumlah kendala masih dihadapi, terutama terkait upaya menyosialisasikan rasa ke-ASEAN-an di Tanah Air. Kendala juga terkait konsistensi dan keberlanjutan kebijakan yang memengaruhi banyak hal, termasuk koordinasi di tingkat pusat serta antara pusat dan daerah. Kebingungan di Sekretariat Nasional ASEAN adalah karena tidak menduga kemunculan Kemenko Kemaritiman atau perubahan dari Kemenko Kesra menjadi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Menyoal sosialisasi yang gamblang mengenai MEA, Ina memang mengaku sulit menerjemahkan istilah teknis terkait MEA ke dalam bahasa sehari-hari agar mudah dipahami masyarakat. Namun demikian, kalangan masyarakat tetap menyambut positif kehadiran MEA. Survei LIPI menyebutkan 43,7% MEA membuka peluang baru bagi dunia usaha di Indonesia, sementara survei Litbang Kompas mengungkap sebanyak 74,7% responden setuju Indonesia wajib mengikuti MEA.

Dengan diberlakukannya MEA, produk dari negara-negara ASEAN, baik barang maupun jasa, akan bebas masuk ke Indonesia tanpa bea masuk. Begitu juga dengan tenaga kerja dari negara ASEAN yang bebas mencari pekerjaan di Indonesia dan sebaliknya. Sayangnya, seperti dikeluhkan LIPI, program sosialisasi MEA selama ini hanya ditujukan kepada para pemangku kepentingan, terutama para pelaku usaha.

Padahal MEA 2015 hanyalah sebuah awal proses ke arah pasar bebas ASEAN pada 2020 dan 2025. LIPI menyodorkan sejumlah rekomendasi yang perlu dilakukan pemerintah antara lain melakukan sosialisasi terpadu MEA melalui ASEAN Economic Community (AEC) Center, pengaktifan kembali Sekretariat Nasional ASEAN di Kementerian Luar Negeri, dan integrasi pengetahuan mengenai ASEAN dalam kurikulum pendidikan sejak sekolah dasar.

 

Jago Kandang

 

Melihat potensi pasar di dalam negeri yang sangat besar, boleh jadi peluang MEA tak begitu menarik minat kalangan pengusaha lokal yang selama ini sudah nyaman dengan kondisi pasar yang ada. Seperti disinyalir Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Rizal Afandi Lukman, semangat membuka usaha di luar negeri pelaku usaha lokal masih rendah. Pasalnya, ekonomi Indonesia dinilai sedang meningkat, sehingga para pelaku usaha di Indonesia sudah merasa puas hanya dengan pasar domestik.

Pelaku usaha yang oleh Rizal dijuluki “jago kandang” itu mengakibatkan rendahnya pemasukan dari ekspor. “Angka export to GDP menjadi paling rendah. Hanya 24%; sedangkan Malaysia dan Filipina bisa 60%-70%,” ujarnya, sehingga hal itu dinilai tidak menguntungkan.

Menurut dia, MEA harusnya dijadikan kesempatan untuk memacu para pengusaha untuk berani mengekspor produknya. “Kita harus ofensif. Tapi faktanya malah defensif. Buktinya, kalau pasar dalam negeri diotak-atik baru ramai,” ucap Rizal. Padahal, membuka bisnis di luar tidak ada ruginya. Dicontohkannya, ekonomi negara lain di ASEAN pertumbuhannya cukup tinggi. “Negara lain pertumbuhannya bisa sampai 5 persen. Region kita (ASEAN) juga meningkat. Jadi jangan terlalu nyaman dengan comfort zone”.

Di sisi lain, dua segmen untuk meningkatkan daya saing Indonesia di dalam MEA adalah kualitas produk dan mutu sumber daya manusia (SDM). Kualitas produk juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sebagai upaya penyemangat dalam menyongsong MEA, Presiden Jokowi dengan tegas mengatakan pemerintah akan memangkas berbagai regulasi yang dinilai menghambat dunia usaha. “Tidak ada yang perlu dicemaskan dengan berlakunya MEA karena semua kekurangan di berbagai lini bakal diperbaiki,” ujarnya.

Masalahnya bagaimana dengan peluang usaha kecil menengah (UKM)? Sejumlah pihak menyatakan keraguannya bahwa UKM bakal sulit berlaga di MEA. Alasannya, bisnis UKM belum punya standardisasi produk dan belum punya daya saing di pasar internasional. Selain itu, kebijakan pemerintah yang ada selama ini juga belum cukup melindungi pengusaha kecil. Pemerintah punya 16 kementerian dan lembaga yang mengurusi dan membina UKM, tapi mereka jalan sendiri-sendiri. Akibatnya, pembinaan UKM sering salah sasaran dan tak efektif.

Salah satu upaya meningkatkan daya saing UKM, pemerintah menerbitkan paket kebijakan menurunkan bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 22% menjadi 12% pada tahun ini. Targetnya, tahun depan bunga KUR turun lagi jadi 9%. Namun bunga itu dinilai masih terlalu mahal untuk UKM sehingga menghambat ekspansi usaha. Terlebih di negara lain bunga kredit untuk pengusaha kecil sudah single digit.

 

Tabel Suku Bunga Acuan di ASEAN (per November 2015)

 

Negara Suku Bunga (%)
Indonesia 7,5
Malaysia 3,25
Filipina 4
Thailand 3
Vietnam 5
Singapura 0,21

Sumber: Bank Indonesia

 

Bagikan ke: