Gusur Paksa di Kota Beradab

Langsung atau tidak langsung, penggusuran paksa penduduk miskin Jakarta itu langkah awal. Sebuah skenario tak sehat bisa dikaitkan dengan reklamasi di Teluk Jakarta. Secara perlahan, pribumi tersingkir seperti suku Aborigin.

            gusur paksa

Tragedi kemanusiaan di jantung Republik tak semestinya terjadi. Nyatanya tak demikian. Nyatanya, penggusuran demi penggusuran warga miskin terus berlangsung. Bahkan dilakukan dengan makin beringas. Aparat TNI/Polri dilibatkan. Sejak 2013, Pemprov DKI Jakarta telah menggusur paksa 62.036 orang miskin Jakarta. Rinciannya, 17.533 jiwa pada 2013, lalu 15.931 jiwa pada 2014, dan 28.572 jiwa pada 2015.

Dari Januari hingga Desember 2015, terjadi 113 kasus penggusuran paksa” tutur Yunita, peneliti LBH Jakarta. Di wilayah Jaktim dan Jakut masing-masing 31 kasus, Jakarta Pusat 23 kasus, Jakbar dan Jaksel masing-masing 14 kasus. “Jumlah korban yang terdampak oleh semua penggusuran itu mencapai 8.145 KK dan 6.283 unit usaha. Sebelumnya, ditemukan 30 kasus penggusuran paksa terhadap 3.433 KK dan 433 unit usaha terdampak,” ucap Yunita.

Warga miskin tersebut digusur dari tempat tinggalnya karena dinilai menghuni di kawasan yang ilegal untuk bangunan. Sebut saja Kampung Luarbatang, Kampung Pulo, Kalijodo, dan lain-lain. “Padahal, banyak orang kaya yang juga tinggal di kawasan ilegal seperti kawasan Pantai Indah Kapuk dan kawasan reklamasi Pantai Jakarta,” tutur Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta).

Mengapa mereka tergusur? Sebab, penghuni Kampung Luarbatang, Kampungpulo, Kalijodo dan lain-lain itu miskin. Mereka tidak punya uang untuk mengubah lahan yang ilegal menjadi legal, seperti yang dilakukan kalangan berpunya. Keterangan tertulis bahwa warga telah bermukim sejak tahun 1959/1960 diabaikan. Ekskavator dan buldoser kekuasaan tetap menggerus harta benda yang diperoleh warga dari hasil jerih payah selama bertahun-tahun.

Area Pasar Ikan direvitalisasi Pemprov DKI menjadi Kawasan Wisata Bahari Sunda Kelapa. Tercakup ke dalamnya Kampung Akuarium, kawasan Museum Bahari dan Kampung Luarbatang. Rumah warga Pasar Ikan juga berada di antara dua buah apartemen megah, yaitu Apartemen Pluit Sea View dan Mitra Bahari. Sebelumnya, pembongkaran kawasan lampu merah Kalijodo di bantaran Kali Angke (1,5 ha) dikawal ratusan polisi berlangsung tanpa perlawanan.

Keberadaan Kampung Luarbatang setidaknya sudah ada sejak 1630. Masjid Jami’ Keramat Luar Batang didirikan pada abad ke-18, di dalamnya terdapat makam Habib Husein bin Abu Bakar Alaydrus. Sampai sekarang terus menarik pengunjung dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hadramaut, bahkan Amerika.

Padahal, tanah yang sudah dihuni selama lebih dari 20 tahun dapat mengklaim kepemilikan berdasarkan asas rechtsverwerking Pasal 1963  jo Pasal 1967 KUHPerdata. Sebagian warga memiliki alat bukti atas tanah berupa sertifikat hak milik, hak guna bangunan, girik dan lain lain. Di sisi lain, UU Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah melakukan sertifikasi Hak Pengelolaan terhadap lahan yang diklaim sebagai miliknya.

“Penggusuran di daerah itu tidak layak, karena Pemprov DKI tidak memiliki surat tanah,” tutur Yusril Ihza Mahendra, “Berdasarkan UU Perbendaharaan Negara, atau ada tercatat sebagai aset Pemerintah DKI atau tidak? Sertifikatnya atas nama siapa? Saya menentang kesemena-menaan. Pemerintah harus dijalankan berdasarkan keadilan. Kalau pemerintah itu tidak adil saya akan melawan. Saya melawan dengan cara konstitusional dan demokrasi.

Berdasarkan kasus-kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta, pola penggusuran tersebut antara lain (1) tanpa musyawarah, warga tiba-tiba langsung mendapat surat peringatan (84% dari 113 kasus); (2) nilai pajak bumi dan bangunan dibuat menjadi nol alias tidak bernilai sama sekali; (3) penggunaan aparat gabungan yang berlebihan terdiri dari aparat militer, polisi dan Satpol PP yang berjumlah ribuan (57% dari 113 kasus).

Jika merujuk pada Pendapat Umum PBB No. 4 Tahun 1991 tentang Perumahan yang Layak, Pemprov DKI telah pelanggaran HAM yang sukup serius. Bagi LBH Jakarta, Pemprov DKI Jakarta juga tidak bertindak berdasarkan UU No. 11 tahun 2005 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. “Penggusuran merupakan sebuah kejahatan yang tidak pantas dilakukan di kota orang beradab. Rasanya malu menjadi warga kota seperti itu,” ujar cendekiawan Frans Magnis Suseno.

“Orang-orang  yang hampir tidak memiliki apa-apa dari sedikit yang mereka punyai justru diusir dan digusur.  “Para politisi dan pemimpin berani berbuat sebrutal itu karena mereka tahu kita diam. Aksi penggusuran Ahok akan terus terjadi jika warga Jakarta membiarkannya. Diamnya warga DKI yang mapan memberi sinyal bahwa mereka tidak keberatan, berpartisipasi dalam kebiadaban itu,” ujar Romo Magnis.

Lebih jauh, bukan tak mungkin Jakarta tengah disiapkan jadi Singapura kedua. Dengan konsep meritokrasi, PM Lee Kuan Yew memuluskan jalan bagi dominasi ekonomi Cina, pribumi tertinggal. Sebagai presiden, Dr. Mohd Yusuf tak berdaya. Pada 1975, hanya 10 tahun setelah meredeka, pelajaran bahasa dan kebudayaan Melayu dihapus, diganti dengan bahasa Inggris dan Mandarin. Lalu diterapkan pajak tinggi hingga banyak penduduk Melayu tak sanggup membayar dan terpaksa menjualnya kepada puak Tionghoa.●(dd)

Bagikan ke: