Grab, Gojek, Tokopedia Bukan Koperasi

Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Startegis (Akses), membantah keras pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang menyebut Gojek, Grab, Tokopedia menerapkan konsep koperasi.

AKHIR-AKHIR ini tersiar pernyataan pejabat pemerintah yang secara keliru dan menyesatkan. Dikatakan bahwa Gojek, Grab, Tokopedia dan lain-lain sebagai konsep koperasi baru. Beda paling mendasar koperasi dan korporasi itu dalam soal kepemilikan dan pengambilan keputusan. Mereka itu adalah model korporasi bisnis swasta kapitalis. Secara fundamental tak ada yang beda dari model perusahaan biasa.

Gojek dan Grab hanya libatkan para driver atau agen hanya sebagai obyek kebijakan bisnis pemiliknya. Bukan terlibat sebagai pemilik saham perusahaan. Selama ini mereka yang menjadi agen, yang diistilahkan mitra, hanya menjadi obyek kebijakan pemilik bisnis platform. Itu kenapa berulang kali Driver Gojek dan Grab demo.

Model bisnis platform koperasi itu adalah melibatkan user, agen dan pekerjanya sebagai pemilik saham perusahaan, selain investornya. Contoh kongkretnya Resonate, koperasi platform dalam bisnis content ini libatkan para viewwers (penonton), artis (agent) dan pekerjanya sebagai pemilik perusahaan. Mereka terbentuk karena proses pengambilan kebijakan tidak adil dan minus partisipasi dari bisnis platform content konvensional semacam Spotify. Contoh lain paling mutakhir adalah Koperasi Stocksy.

Bisnis Grab, Gojek, Tokopedia dan lain-lain itu dikuasai oleh perusahaan venture capital asing semua. Dari segi pengamanan data, nilai tambah ekonomi, dan lainnya jelas merugikan kepentingan nasional. Saat ini, misalnya, 90% bisnis market place yang beroperasi di Indonesia isinya adalah importasi. Ini menciptakan defisit neraca perdagangan bagi negara. Kontribusinya terhadap PDB cuma 2%. Melihat penetrasinya yang ekspansif, ini akan membahayakan ekonomi kita dalam jangka panjang.

Mempercepat proses ketergantungan ekonomi kita pada importasi berarti mendorong defisit neraca perdagangan lebih parah, karena pemerintah belum menunjukkan kebijakan untuk dukung persiapan content-nya. Masyarakat kita hanya diposisikan jadi pasaran empuk produk-produk importasi.

Kalau pemerintah mau serius sikapi perkembangan bisnis platform mestinya concern dalam soal content. Buat kebijakan pengembangan industri basis rumah tangga dan pengembangan talent baru dan kelembagaannya. Pernyataan pemerintah di atas itu tak hanya menyesatkan tapi juga manipulatif. Masyarakat dibodohi hanya diberikan kebangaan atas karya bisnis plaformnya anak-anak negeri. Mereka dibiarkan liar diterkam investor asing yang mempenetrasi masyarakat semata sebagai pasar.

Satu saat, kalau masyarakat sudah dalam posisi ketergantungan terhadap produk-produk dan jasa tersebut, kita akan dihadapkan pada posisi dilema. Kalau lalukan suspend, maka yang akan terjadi adalah inflasi dan ini akan tempatkan kita dalam posisi yang sulit. Ini aksiomanya koperasi, apa yang tak kamu miliki itu tak akan dapat kamu kendalikan. Saya curiga pernyataan pejabat-pejabat itu muncul karena proses lobi terselubung pemilik bisnis platform korporatif asing itu. Kalau pemerintah mau benar dalam menaruh kebijakan, harusnya paksa mereka untuk jadikan korporasi bisnis platform itu agar di public servise obligation (PSO)-kan. Format seperti itu akan berdampak positif pada masyarakat luas.

Bagikan ke: