Genjot Pelatihan bisnis, untuk kejar target 2% wirausaha

“Mau kaya?” ya kerja.  Masalah kerja apa? Dan dimana?. Pertanyaan itu acapkali menyerbu benak angkatan muda potensial kita tamatan kuliah perguruan tinggi ternama.  Kemudian jawabnya terlihat pada antrean panjang di bursa tenga kerja.  Hasilnya, setelah puluhan tahun bekerja, mereka tetap saja menjadi karyawan dengan gaji yang ditakar oleh perusahaan. Masalah keliru selama ini adalah bahwa bekerja selalu identik dengan sebuah kantor pemerintahan atau kantor swasta yang nyaman.  Pengeritan bekerja dalam kontek menjadi wirausaha memang masih sangat langka sehingga tidak heran jika  jumlah wirausaha Indonesia jauh tertinggal dibanding negara lainnya.

Keresahan itulah yang acapkali dikemukan Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso Budi Susetyo. Anak muda negeri ini, ungkapnya lebih suka jadi pegawai negeri ketimbang wirausaha yang bekerja keras untuk menundukkan pasar.  “Keluarga saya saja enggak ada yang mau. Walaupun saya berkoar dengan Oneintwenty,” ujarnya. Oneintwenty  adalah sebuah gerakan nasional wirausaha yang murni dilakukan oleh para relawan dengan menggunakan filosofi Learn-Success-Share, gerakan ini  bertujuan menciptakan dan mengembangkan UMKM.

Menyimak keluhan Prakoso, maka yang terjadi sesungguhnya adalah  pola pikir (mindset) keliru yang kadung ditanamkan oleh para generasi terdahulu. Bahwa menjadi ambtrenaar (pegawai negeri) jauh lebih terhormat ketimbang pedagang.  Para orang tua kita juga mewanti-wanti agar  menghindarkan sektor perdagangan yang dinilai kotor dan penuh tipu daya.  Akibatnya dunia usaha menjadi asing dari keseharian kaum pribumi.   Dalam tulisan ini saya tidak akan mengulas betapa berbedanya mindset wirausaha di belahan  dunia barat, seperti di Eropa dan Amerika Serikat. Dimana orang melakukan aktivitas wirausaha karena mereka memang ingin hidup berkecukupan, sementara di negeri kita, orang terjun ke dunia usaha karena kepepet alias tidak mendapat peluang kerja di perkantoran atau dipecat dari pekerjaannya.

Jika ukuran kemakmuran suatu negara ditandai dengan jumlah minimal 2% pengusaha dari populasi penduduknya, Indonesia patut khawatir karena data terkini masih menyebutkan jumlah pengusaha kita  berada di angka 1,6% dari populasi penduduk.

Jika menengok peta wirausaha di negara tetangga, kita akan semakin miris.  Singapura misalnya, sudah mencapai 7%, Malaysia 5% dan Thailand 3% . Sedangkan negara dengan jumlah wirausaha unggul, antara lain  Jepang 15%, China 16% dan Amerika Serikat 18%.

Lantaran itu   Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bertekad mencetak sedikitnya 2,5% pengusaha hingga tahun 2025.  Cara yang dilakukan selama ini adalah dengan menggelar berbagai pelatihan kewirausahaan serta pemberian bantuan modal kerja dengan pola hibah maupun kredit murah.

Untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga yang makin melesat maju dengan perekonomiannya, Indonesia sedikitnya harus menciptakan 5%  atau sekitar 12,5 juta wirausaha.   Mencapai standar itu tentu tidak mudah, karena seperti dikeluhkan Prakoso Budi Susetyo, masalah wirausaha di Indonesia adalah masalah  pola pikir (mindset).  Menurut International Finance Corporation (IFC), anggota Bank Dunia dalam laporan bertajuk Doing Business 2015 tentang kemudahan berbisnis di suatu negara atas berbagai faktor, Indonesia menempati posisi ke-114, naik 3 peringkat dari posisi ke-117 pada periode 2014.

nelayan

Sosialisasi  Wirausaha

Salah satu program rutin di Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi yang hingga kini masih berlanjut adalah gelar pelatihan wirausaha di berbagai daerah di tanah air.  Pesertanya beragam, seperti  dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat,  Organisasi Massa, sekolah bahkan kelompok pengajian. Intinya adalah menyosialisasikan wirausaha sebagai jalan mengatasi pengangguran dan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Peserta pelatihan wirausaha ada yang sama sekali asing dengan istilah wirausaha dan ada pula yang tengah merintis usaha kecil-kecilan. “Kalau saya ngojek, namanya juga wirausaha ya,” pertanyaan lugu seperti itu dengan ragam usaha lainnya, seperti tukang bakso, loper koran, acapkali terlontar di tengah ajang pelatihan.

Bagi wirausaha pemula atau start up diberikan kemudahan kredit dengan bunga murah, baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).  Langkah tersebut oleh Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayaoga dikatakan sebagai upaya menjadikan “UKM Naik Kelas’. Dari   usaha mikro ke kecil dan usaha kecil ke menengah. Misalnya, usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil dengan omset Rp 300 jutaan per tahun. Usaha kecil naik dalam usaha skala menengah dengan omset Rp 2,5 miliar per tahun.

Selanjutnya pada level usaha kecil juga diberikan pelatihan cara memasarkan produk, terutama memasuki pasar global. Dengan demikian program penciptaan wirausaha ini dibagi dua basis, kontek dan konten. Kontek artinya menciptakan atmosfir mindset perspektif bisnis global. Sedangkan konten lebih pada produk untuk wirausaha baru.

Menggalakkan Program Diklat

Khusus bagi mereka yang sudah menjadi wirausaha juga ditingkatkan kapasitas dan kemampuan profesionalnya.  Seperti dijelaskan Prakoso Budi Susetyo, bahwa instasinya melansir 14 program pelatihan yang dilaksanakan kontinyu pada tahun 2016 ini.   Pelatihan tersebut antara lain pemasyarakatan kewirausahaan dengan menyasar 4.000 orang, pelatihan kewirausahaan‎ untuk 5.000 orang, pelatihan technopreneur diharapkan bisa diikuti oleh 400 orang dan pelatihan perkoperasian kepada 2.000 orang. Selain koperasi konvesional pelatihan perkoperasian juga diberikan pada yang berbasis syariah untuk 420 orang, pelatihan vocational untuk 2.100 orang, pelatihan melalui magang 500 orang dan pelatihan melalui beasiswa untuk 100 orang.

Terkait dengan penumbuhan wirausaha baru  itu, Kementerian Koperasi dan UKM  memfasilitasi pelatihan bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)  dan pendamping 1.050 orang, pelatihan bagi aparatur 660 orang, pelatihan TOT bagi fasilitator 1.500 orang, pelatihan kewirausahaan sosial 1.000 orang, pelatihan usaha mikro 1.200 orang dan pelatihan bagi UMKM sebanyak 24.497 orang. Target wirausaha yang akan dilatih pada 2016, minimal 44 ribu orang.
Selain itu juga diberikan pelatihan untuk mengenal standardisasi dan sertifikasi SDM Koperasi dan UKM. Tahun ini ditargetkan 3.900 orang. Untuk pelaksanaan semua program ini, dialokasikan anggaran Rp 175,9 miliar . Anggaran ini meningkat dari sebelunya Rp 139,4 miliar.

Meningkatkan kapasitas sumber daya usaha mikro, kecil dan koperasi memang menjadi kewajiban pemerintah, yang dilaksanakan melalui  Kementerian Koperasi dan UKM.   Selain menyediakan berbagai modul dan standar pelatihan kewirausahaan, instansi ini juga mendapat beban khusus dalam penciptaan wirausaha baru.  Salah satu program unggulan yang mencuat secara nasional adalah Gerakan Kewirausahaan Nasional. Program ini dinilai sukses dan spektakuler dalam meningkatkan angkatan kerja dan pengentasan kemiskinan.  Lantaran itu, pemerintah belakangan ini menyiapkan Rancangan Undang-Undang Wirausaha. Tujuannya agar gerakan kewirausahaan yang berkembang masif selama ini tidak hanya sekadar gerakan sporadis. Karena kewirausahaan harus tumbuh dan dikembangkan secara berkelanjutan dan progresif.    (Slamet A Wijaya)

Bagikan ke: