Gandeng BLUD Strategic Partner LPDB di Daerah

Upaya menggencarkan sosialisasi dan penyaluran dana bergulir ke pelosok Tanah Air, Lembaga Pengelola Dana Bergulir menggandeng Badan Layanan Umum Daerah sebagai strategic partner yang dapat berperan sebagai kunci utama pengawasan dana bergulir di daerah.

strategic partner

MINIMNYA akses informasi merupakan kendala yang selama ini dihadapi sejumlah koperasi, usaha mikro kecil dan menengah di daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan Kota. Melalui program Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang acap digelar Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) agaknya masih belum cukup menjangkau luasnya wilayah Tanah Air. Hal ini lantaran keberadaan LPDB yang masih belum bisa membuka kantor cabang di daerah. Sebagai satuan kerja dari Kementerian Koperasi UKM, LPDB memang tidak diperkenankan untuk membuka kantor cabang di daerah karena hanya masuk kluster tiga. Berdasarkan UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, Kemenkop UKM hanya mengurusi pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah.

Kendala tersebut memang harus disiasati. Terlebih sejumlah pimpinan di daerah belakangan juga mulai gerah dengan makin minimnya kemampuan KUKM di daerahnya mengakses sumber permodalan usaha.

Guna menembus kebuntuan akses modal usaha itu, LPDB melakukan inisiatif menggandeng Badan Layanan Umum Daerah dan Unit Pelayanan Terpadu Pengelola (UPTP) Dana Bergulir sebagai mitra strategis yang dapat menyalurkan sekaligus mengamankan dana bergulir. Tahap awal dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan empat  provinsi (Lampung, Bengkulu, Maluku Utara, Maluku), lima Kabupaten (Kutai Barat, Malang, Purworejo, Tangerang, Sragen ) dan lima Kota ( Kendari, Batam, Payakumbuh, Pematang Siantar, Cilegon).

Langkah strategis ini mendapat dukungan positif Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga. Kendati masih terkendala secara operasional namun, Menkop berharap LPDB dapat menuntaskan penyebaran dana bergulir yang merata ke pelosok Tanah Air.

Dikatakan, dari total jumlah koperasi sebanyak 151.375 unit,  dan 9.668 di antaranya sudah memperoleh Nomor Induk Koperasi (NIK), baru 2.613 koperasi  mampu mengakses dana bergulir. ”LPDB  harus melakukan sosialisasi, koordinasi dan pembinaan yang efektif dan berkesinambungan agar dana bergulir terserap merata ke pelosok Tanah Air, ” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Kerja Sama Program Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB- KUMKM dengan Pemerintah Daerah, Kamis (27/4) di Denpasar, Bali.

Acara tersebut dihadiri sejumlah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi selindo, Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU Kemenkeu, para Kepala Badan/Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan 14 Kepala Daerah BLUD/ UPPT  Dana Bergulir.

Kerja sama  dilakukan dalam rangka persiapan penambahan alokasi dana bergulir dari pemerintah pada tahun 2018 mendatang.  Tahun ini dana bergulir dialokasikan sebesar Rp1,5 triliun, terdiri dari Rp600 miliar untuk pinjaman/pembiayaan syariah dan Rp 900 miliar untuk konvensional.

 

Fungsi Kontrol

Kerja sama LPDB dengan sejumlah lembaga strategis, kata Menkop, sangat positif dan terus ditindaklanjuti khususnya pada fungsi kontrol, sehingga dapat memberi nilai tambah  bagi kemajuan KUMKM ke depan.

“Kerja sama LPDB dengan Pemda merupakan salah satu solusi untuk mempercepat peningkatan akses pembiayaan KUMKM yang masih terkendala modal  pengembangan usaha, dengan mekanisme yang mudah murah dan cepat,” ujar Menkop dalam sambutan tertulis yang diwakili oleh Deputi Kelembagaan Kemenkop UKM Meliadi Sembiring.

Menurut Menkop, modal bukanlah satu-satunya pemecahan, tetapi ketersediaan permodalan yang cepat, murah dan mudah diperoleh masih merupakan kebutuhan vital.  Alternatif lainnya, di sejumlah daerah diperlukan adanya lembaga keuangan yang fleksibel, dapat melayani permodalan sesuai kebutuhan KUMKM dalam bentuk  Pengelolaan Keuangan BLU seperti UPT/BLUD dana bergulir di daerah. Konkretnya, Menkop meminta di setiap kabupaten/kota dapat direalisasikan minimal satu UPT/BLUD Dana Bergulir yang melayani pinjaman/pembiayaan kepada KUMKM. Dengan demikian, KUMKM dapat lebih berperan dalam menumbuhkan investasi dan pembangunan di daerah  dan   berdampak nyata pada pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Di sisi lain, KUMKM penerima dana bergulir diingatkan agar menjaga amanah yang diberikan, yaitu mengelola dana bergulir secara baik dan akuntabel. Dan yang terpenting mengembalikan pinjaman tepat waktu, sehingga dapat digulirkan kembali ke koperasi dan UMKM lainnya.

Sedangkan Meliadi Sembiring menambahkan pembentukan BLUD dana bergulir daerah harus dibarengi dengan pembuatan peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukumnya. Sejauh ini baru ada lima provinsi dan 14 kabupaten/kota yang sudah memiliki Perda. Sehingga perlu sosialisasi yang intens ke daerah-daerah lain.  “ Perda tersebut perlu dukungan pemda, tantangan kita daerah yang belum itu yang harus dibuat sinergi antara deputi pembiyaan Kemenkop, dengan LPDB perbanyak sosialisasi supaya BLUD diperbanyak,” katanya.

 

Kerja Sama Daerah

Bukan hanya kali ini saja, LPDB menjalin kerja sama  dengan Pemerintah Daerah. Sebelumnya juga  berlangsung secara rutin  program Sosialisasi dan Bimbingan Teknis  yang melibatkan peran serta Pemda.  Karenanya, kata Dirut LPDB-KUMKM Kemas Danial, Rakor yang diadakan kali ini,  untuk meningkatkan koordinasi, peran dan fungsi Pemda dalam penyaluran dana bergulir.  Juga untuk sosialisasi program-program strategis LPDB dan pemaparan rencana strategis penyaluran dana bergulir yang disinergikan dengan program di daerah.

Dia mengakui infrastruktur LPDB belum memenuhi standar yang diinginkan seperti tidak memiliki kantor cabang di daerah dan minimnya sumber daya manusia. Karena itu kerja sama dengan berbagai pihak sangat penting untuk mempercepat penyerapan dana bergulir di daerah.

Dari Rakor ini  diharapkan lahir solusi terbaik untuk mengatasi  kendala dan hambatan yang dihadapi Pemda dan LPDB dalam menyalurkan dana bergulir.

Sejak tahun 2008 hingga akhir Maret 2017 total dana bergulir yang telah disalurkan mencapai Rp8.160.894.973 kepada 2.613 koperasi. Dana tersebut dimanfaatkan oleh lebih dari 900.000 UMKM di selindo dan tercatat mampu menyeral sekitar 1,7 juta tenaga kerja. Ke depan, Kemas tetap berharap agar pengelolaan dana bergulir dapat dikelola oleh sebuah badan yang langsung di bawah Presiden, sehingga semua program pemerintahan di bidang pemberdayaan dan pembiayaan UMKM dapat dikendalikan di bawah satu atap.   (Irsyad Muchtar)

 

 

 

Bagikan ke:

2 thoughts on “Gandeng BLUD Strategic Partner LPDB di Daerah

  1. Really enjoyed this blog article.Thanks Again. Much obliged.

  2. Really informative post.Really thank you! Much obliged.

Comments are closed.