Dua Dekade Mengejar Buronan BLBI

topeng blbi

Krisis moneter yang bermula saat krisis moneter 1997-1998 itu ternyata panjang dan berkepanjangan. Hampir 20 tahun setelah peristiwa goncangan ekonomi dahsyat itu, hingga hari ini penyelesaiannya tak kunjung tuntas. Masalahnya, dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dikucurkan kepada 48 bank umum swasta nasional, sebanyak Rp138,4 triliun dinyatakan merugikan negara karena tidak dikembalikan kepada negara. Para pelakunya kabur dan berstatus buron/DPO.

Dalam penyelidikan BLBI, KPK sudah meminta keterangan sejumlah pejabat Kabinet Gotong Royong 2001-2004; yaitu Menteri BUMN Laksamana Sukardi, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie.

Masalahnya memang bukan sekadar uang negara kembali. Yang utama adalah mengembalikan kewibawaan pemerintah untuk melakukan tindakan hukum atas siapa pun yang melanggar hukum. Seseorang yang melarikan diri dan tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya—setelah sebagai tersangka atau bahkan sudah diadili, divonis, dan sudah berkekuatan hukum tetap/inkrah—adalah melecehkan kewibawaan hukum. Negara ini negara hukum. Setiap warga negara terikat dan harus tunduk pada aturan hukum.

Sebegitu jauh, baru 16 orang yang diproses ke pengadilan. Sisanya, yaitu para obligor yang tidak mengembalikan dana, mendapatkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kejaksaan Agung. Soalnya, mereka mengantongi SKL (Surat Keterangan Lunas) berdasarkan Inpres No. 8 Tahun 2002. Ada jaminan kepastian hukum kepada debitor (yang telah menyelesaikan kewajibannya) kepada debitor (yang tidak menyelesaikan kewajibannya) berdasarkan PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham).

sutiyosa dkk

Kucing-kucingan 13 Tahun

Berita usang yang kembali hangat setelah malapetaka ekonomi di pengujung abad ke-20 itu terkait bos PT Bank Modern Tbk. Sebagai bank umum swasta nasional, PT Bank Modern Tbk mengalami saldo debet akibat rush atau penarikan tunai secara massal. Untuk menutup saldo debet tersebut, PT Bank Modern Tbk menerima bantuan likuidasi dari Bank Indonesia dalam bentuk Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK), fasilitas dinas dan dana talangan valas Rp 2.557.694.000.000.

Alih-alih untuk menyelamatkan banknya yang sekarat, Samadikun selaku Presiden Komisaris PT Bank Modern Tbk, justru menggunakan uang itu untuk tujuan yang menyimpang. Dana yang dia gunakan secara keseluruhan mencapai Rp 80.742.270.528,81. Negara pun merugi hingga Rp 169.472.986.461,52 atau Rp 169 miliar. Pada Juni 2003 hakim kasasi memvonis Samadikun empat tahun penjara. Vonis ini otomatis membatalkan putusan PN Jakarta Pusat yang memutus bebas terdakwa Samadikun Hartono dari segala dakwaan.

Di tingkat banding, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Samadikun, buron setelah divonis empat tahun penjara dalam kasus korupsi dana BLBI pada 26 September 2008. Majelis hakim diketuai Bagir Manan, dengan anggota Artidjo Alkostar dan Abdul Kadir Mappong. Mahkamah Agung menjatuhkan vonis pada 28 Mei 2003. Putusan kasasi itu menganulir putusan bebas PN Jakarta Pusat 2 Agustus 2002. Namun, vonis MA itu gagal dieksekusi, Samadikun menghilang.

Setelah kabur ke luar negeri sejak 2003, atau menghilangkan jejak selama 13 tahun, Kepala BIN Sutiyoso menyebut Samadikun berganti-ganti identitas. Buron itu tetap memiliki utang yang wajib dilunasinya Rp169,4 miliar. Hanya saja, mendeteksi Samadikun menurut Sutiyoso tidak mudah. Sebab, demi keamanan dirinya dari jangkauan tangan-tangan hukum, posisi perampok duit rakyat ini berpindah-pindah. Ia tidak selalu menetap di Shanghai.

Setelah disinyalir pasti ada di Tiongkok, Sutiyoso melakukan kunjungan ke negeri itu, 7 April 2016. Di sana dia jadi keynote speaker acara terkait terorisme. Pertemuan itu dihadiri perwakilan dari negara-negara di Asia. Kesempatan itu digunakan Sutiyoso untuk berdialog dengan menteri polhukamnya dan pejabat terkait Cina. Poinnya, “meminta dukungan dan bantuan menangkap Samadikun,” ujar Sutiyoso.

Badan Intelijen Negara (BIN) memang berwenang melakukan operasi inteljen di luar negeri, sesuai UU No. 11 Tahun 2011. Atas informasi intelijen bahwa Presiden Komisaris Bank Modern itu akan menyaksikan Formula1 di Grand Prix Cina, 17 April 2016, “Dua anggota dan saya tambah anggota dari Jakarta  bersama-sama aparat hukum di Pemerintah Tiongkok  melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap sasaran dan tempat yang saya perkirakan dia akan datang,” ucap Sutiyoso.

Tiga hari jelang digelarnya lomba jet darat itu, 14 April, Samadikun muncul di lokasi penyelenggaraan Formula1. Saat itulah, aparat hukum Tiongkok yang telah memantau berhari-hari meringkus Samadikun. “Pada 14 April tengah malam, Samadikun mendatangi lokasi yang sudah diamankan oleh aparat pemerintahan Tiongkok,” ujar Sutiyoso.

Buron kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono ditangkap di Cina, setelah pelarian panjangnya selama 13 tahun. “Tepat pada tanggal 14 April tengah malam, Samadikun mendatangi lokasi dan sudah diamankan oleh aparat pemerintahan Cina,” kata Sutiyoso, saat berada di Berlin, Jerman, untuk mendampingi kunjungi Presiden Joko Widodo ke negara itu, Minggu (17/4) malam waktu setempat.

“Jadi kita bersyukur dan berterima kasih kepada pihak berwenang atas penangkapan Samadikun Hartono. Mudah-mudahan koruptor lain dapat juga,” kata Wakil Presiden M Jusuf Kalla. Harapan yang sama juga dikemukakan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Salim Said, Dia Perampok Duit Rakyat

Dalam pandangan pengamat politik dan militer guru besar Universitas Pertahanan, Salim Said, skenario di balik penangkapan itu tidak sesederhana yang dijelaskan dalam versi resmi. Salim Said menyoroti dua hal. Pertama, dia tak setuju buronan BLBI Samadikun Hartono dan buronan Bank Century, Hartawan Aluwi disebut koruptor. “Dia merampok duit rakyat. Jadi marilah kita gunakan bahasa yang pantas,” ujarnya dalam diskusi ‘BLBI yang Hampir Terlupakan’ di Jakarta.

Bagi Salim, kejahatan yang dilakukan Samadikun beda dengan koruptor. “Dia bukan koruptor. Dia rampok”. Seseorang disebut koruptor apabila memiliki kekuasaan dalan tatanan pemerintahan, legislasi, ataupun hukum dan menyalahgunakan kewenangannya sehingga berakibat adanya kerugian negara.

“Koruptor itu orang yang memiliki kuasa, dia menyalahgunaan kekuasaannya dan kemudian melarikan duit,” ujarnya.

Pemulangan terpidana buronan BLBI Samadikun Hartono dinilai bentuk rasa terima kasih pemerintah China Indonesia, karena telah menerima kesapakatan bisnis pembangunan Light Rail Transportation (LRT) kereta cepat Jakarta-Bandung. “Artinya mereka (Cina) tunjukkan tahu terima kasih, so kita bantu Anda (Indonesia),” ujar Salim Said dalam acara diskusi yang lain.

Salim sampai pada kesimpulan, proses pemulangan Samadikun tidak terlalu sulit. Mengapa? Karena China tidak memiliki kepentingan terhadap pengemplang dana BLBI yang kini meringkuk di Lapas Salemba itu. “Kenapa baru bisa dipulangkan (tidak dari dulu)? Karena China melihat kita (Indonesia) sudah punya kekuatan politik kapital,” kata mantan wartawan Tempo dan Dubes di Republik Ceko itu lagi. (Dody Mardanus.)

Bagikan ke: