Digitalisasi Perkuat Akuntabilitas Koperasi Salurkan BBM Subsidi bagi Nelayan

MenKopUKM Teten Masduki dan Menteri BUMN Erick Thohir pada peluncuran Program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (17/9/2022). Foto : Istimewa.

Jakarta (Peluang) : Aplikasi CUSO  memonitor penggunaan solar subsidi bagi nelayan koperasi Mino Saroyo dan mencatat produktivitas tangkapan ikan.

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki memastikan Koperasi Nelayan di seluruh Indonesia bisa menjadi mitra PT Pertamina (Persero) dalam menyalurkan BBM solar bersubsidi terdigitalisasi sehingga tepat sasaran.

“Dengan digitalisasi, akan memperkuat akuntabilitas koperasi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada nelayan,” kata Teten pada  peresmian inisiasi Program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan KUD Mino Saroyo, di Cilacap, Jawa Tengah, dalam rilisnya Minggu (18/9/2022).

Saat ini, lanjut Teten, proses digitalisasi koperasi yang menghubungkan seluruh unit usaha dalam platform digital CUSO Minos telah selesai. 

“Proses transaksi dari anggota dapat dilihat secara real time pada dashboard yang ditampilkan dengan layar 75 inchi di kantor KUD Mino Saroyo, Cilacap,” ujar Teten.

Ia menjelaskan, proses digitalisasi KUD Mino Saroyo oleh PT CUSO Digital Indonesia yang merupakan salah satu technology provider portal IDX Coop, menjadi bagian dari upaya modernisasi koperasi. 

Portal IDX Coop saat ini juga telah membangun database koperasi modern yang didampingi oleh semua Asdep sesuai dengan kebutuhan pengembangan koperasi. 

Di samping itu, aplikasi CUSO telah mencatat seluruh anggota dalam database koperasi, mendukung aktivasi platform My Pertamina di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Cilacap. “Sehingga, penyaluran BBM Solar Bersubsidi  dapat tepat sasaran,” kata Teten.

Aplikasi digital CUSO Minos juga akan memonitor penggunaan BBM oleh nelayan untuk melaut dan mencatat produktivitas tangkapan nelayan yang dijual di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) secara digital. 

“Dengan begitu, target kenaikan pendapatan nelayan minimal sebesar 10 persen per tahun dapat dievaluasi secara cepat dan tepat,” ungkap Teten.

Selain memberikan kemudahan akses ke BBM Bersubsidi bagi Koperasi Nelayan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM)  juga memastikan bahwa pihaknya akan membantu pengembangan bisnisnya, dari hulu hingga hilir.

 “Kita akan undang para offtaker untuk membeli seluruh produk nelayan. Maka, ekosistem bisnisnya akan kita perbaiki dan benahi bersama,” ujar Teten. 

Terlebih lagi dalam UU Cipta Kerja, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sudah boleh dikelola koperasi. 

“Karena, nelayannya sudah berkoperasi, begitu juga dengan TPI-nya, maka koperasinya harus sehat,” sambung Teten.

Dalam ekosistem bisnis seperti ini, KemenKopUKM  mendorong koperasi nelayan mampu menjadi offtaker dengan membeli seluruh produk yang dihasilkan nelayan.

 “Perkuatan permodalan koperasi akan didukung dana bergulir dari LPDB-KUMKM,” ujarnya.

Maka dari itu, Teten berharap koperasi mampu memilah jenis-jenis ikan, mana yang untuk pasar becek dan mana yang untuk pasar modern atau ekspor. “Sehingga, nelayan hanya fokus untuk melaut,” tambahnya.

Ia  menyatakan KUD Mino Saroyo akan menjadi lokasi percontohan dalam penguatan akses pasar perikanan berbasis koperasi nelayan.

Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, program penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan  akan siap diimplementasikan di seluruh Indonesia paling lambat akhir 2022. Untuk tahap awal, program ini dimulai di Cilacap, Jawa Tengah.

Jika program bernama Solusi Nelayan ini sukses diterapkan di Cilacap, Erick mengatakan, layanannya akan diperluas di Lhoknga Aceh, Deli Serdang Sumatera Utara, Indramayu Jawa Barat, Pekalongan dan Semarang, Jawa Tengah, Surabaya Jawa Timur, dan Lombok Timur Nusa Tenggara Barat pada Oktober 2022.

Erick pun sepakat dengan MenkopUKM, program Solusi Nelayan tidak  hanya membantu memudahkan para nelayan untuk mengakses BBM bersubsidi. 

“Kita juga akan mengembangkan model bisnisnya, dimana koperasi yang akan membeli produk nelayan sesuai harga pasar. Maka, harus sudah ada standarisasi ikan dari jenis dan besarnya,” ujar Erick.

Bahkan, kata dia,  ada juga program untuk perbaikan kehidupan keluarga nelayan. Salah satunya adalah usaha ibu-ibu yang merupakan istri nelayan akan didampingi pembiayaan dari PT PNM (Persero).

 “Jadi, permodalan koperasi oleh KemenkopUKM melalui LPDB-KUMKM, nelayan didukung KUR dari Bank BRI, dan ibu-ibu nelayan melalui PNM Mekaar,” ujar Erick.

Sementara itu, Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyatakan pihaknya mendukung penuh program Solusi Nelayan yang digulirkan KemenkopUKM dan Kementerian BUMN. “Dengan program ini, saya meyakini penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tergitalisasi,” kata Nicke.

Dalam catatan Pertamina, ada 388 SPBU Nelayan di seluruh Indonesia, dimana 129 di antaranya dikelola koperasi. Di Jateng tercatat ada 37 SPBU Nelayan, dengan 14 diantaranya dikelola koperasi. 

“Khusus di Cilacap, ada 5 SPBU Nelayan yang semuanya dikelola KUD Mino Saroyo,” ujar Nicke.

Ia menambahkan, anggota KUD Mino Saroyo yang sudah mendaftar di My Pertamina sebanyak 1.000 orang. “Setiap nelayan bisa mengakses BBM dengan harga yang sama dengan SPBU umum lainnya,” tandas Nicke.

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.