Deputi Koperasi Ahmad Zabadi Pastikan Akhir Tahun ini Pembahasan RUU Koperasi Selesai  

Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi. foto : Istimewa

Jakarta (Peluang) : Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi menegaskan  pembahasan Rancangan Undang-Undang Koperasi dijadwalkan selesai akhir tahun 2022 ini.  Pernyataan itu menyusul banyaknya pertanyaan apakah pemerintah memang serius menyelesaikan RUU yang sudah mangkrak selama 10 tahun itu.

“Kami tengah terus menyelesaikan RUU tersebut bersama sejumlah pegiat koperasi yang tergabung dalam Tim Kerja atau Pokja, Insyaallah tahun ini selesai,” ujarnya saat dihubungi Peluang, Rabu (11/8/2022) di Jakarta.

Sebelumnya sejumlah pegiat koperasi mempertanyakan kapan RUU tersebut selesai dan dibahas di DPR-RI. Antara lain saat berlangsung Sarasehan Koperasi Besar Juli lalu di Bali. Pertanyaan tersebut beralasan mengingat sudah lebih 10 tahun pembahasannya tertunda sejak Mahkamah Konstitusi  mencabut UU Koperasi No 17 Tahun 2012, pada 28 Mei 2013, lantaran dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Sejumlah pegiat koperasi yang menyoal hal tersebut antara lain Ketua Umum Induk Koperasi Pesantren (Inkopontren) Mohammad Sukri yang meminta agar pemerintah memperkuat pasal tentang pengawasan dalam UU Koperasi yang baru nanti. 

“Regulasi itu memang penting agar usaha koperasi mendapat kepastian hukum, namun regulasi saja tidak cukup jika pemerintah tidak melakukan pengawasan yang lebih ketat, agar tidak ada lagi terdengar kasus koperasi gagal bayar, “ujar Sukri.  Komentar lainnya dari

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi yang berharap pemerintah hendaknya segera menerbitkan UU Koperasi yang baru. “UU No 25 Tahun 1992  yang berlaku sekarang kayaknya sudah ‘jadoel’ deh, dan ‘gak’ nyambung lagi dengan tren pasar yang saat ini sudah masuk ranah digitalisasi,” tuturnya.   Di Kadin DKI Jakarta sendiri, sambung Diana, kendati  persoalan RUU tak jadi bahasan penting, namun kehadiran sebuah UU Koperasi yang baru adalah keniscayaan. Dengan adanya UU yang pasti, koperasi pastinya makin mantap mengembangkan usaha.  

Saat dikonfirmasi mengenai  pernyataan tersebut, Zabadi mengatakan bahwa perihal pengawasan koperasi menjadi kajian yang penting di rapat Tim Pokja. “Pak Sukri dan Ibu Diana tidak usah khawatir, karena RUU yang baru ini dibicarakan bersama dengan para pegiat koperasi yang ada di Tim Pokja, akan kita kawal bersama,” ujarnya. Ia mengakui tudingan Diana Dewi yang  menyoal UU No 25 Tahun 1992 itu ‘jadoel’,  karenanya imbuh dia,  pembahasan RUU dipercepat hingga akhir tahun ini.

Menurut Zabadi, sejumlah pasal dalam UU No 17 Tahun 2012 yang dicabut itu masih ada yang tetap dipertahankan karena esensinya membantu dan memberikan kepastian usaha bagi koperasi. “Ketentuan mengenai Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Koperasi, misalnya, akan kita pertahankan karena lembaga ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, “ ujarnya.  Pasal lain yang agak menimbulkan perdebatan adalah perihal masuknya Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Terkait pasal ini, lanjut Zabadi, banyak mengundang keberatan dari pelaku usaha KSP, karena esensi koperasi tidak sama dengan korporasi sebagaimana halnya di lembaga keuangan perbankan. Dia  berharap, Tim Pokja dapat segera menyelesaikan perbedaan persepsi tersebut sehingga pada akhir tahun nanti, pembahasan RUU Koperasi berjalan lancar di DPR-RI.   Di tempat terpisah Anggota Tim Pokja RUU Koperasi Kamaruddin Batubara mengatakan masih terdapat sejumlah pasal-pasal yang belum menemukan kesepakatan bersama, antara lain soal OJK dan Lembaga  Penjaminan Simpanan Koperasi (LPSK).

“Saya kira kurang pas jika OJK masuk ke ranah perkoperasian, karena esensinya beda dengan dunia perbankan. Tetapi lembaga seperti ini memang kita perlukan dan karenanya saya usulkan agar dalam UU yang baru nanti memuat pasal lembaga pengawas khusus koperasi dan juga LPSK,” ujarnya.  (Irm)

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.