Daulat Ekonomi, Terpiuhnya Gagasan Agung Founding Fathers

Kekhawatiran berulangnya krisis pahit 1998 makin santer disuarakan. Jumlah utang luar negeri yang kebablasan ditengarai telah megancam kedaulatan ekonomi.Sejatinya, kita berada di lampu kuning.Tapi, kiamat (mudah-mudahan) masih jauh.Sebab, selalu ada alasan untuk bersikap optimistis, sepanjang pemerintah sungguh-sungguh mau berbenah dan berubah.

“Sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak memiliki tiga hal, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Itu yang Bapak maksud dengan Trisakti,” ucapSoekarno, yang disitir Maulwi seperti dikutip buku ‘Maulwi Saelan Penjaga Terakhir Soekarno‘ yang ditulis Asvi Warman Adam dan 3 rekannya.

Dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno menyebut, “Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! “Marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya,” kata Bung Karno di hadapan anggota BPUPKI.

Dalam kemandirian ekonomi itu, Soekarno menegaskan,“Lebih baik potensi sumber daya alam Indonesia dibiarkan, hingga putra bangsa mampu mengelolanya”. Bung Karno menolak eksploitasi atau penjajahan oleh kekuatan asing. Sayang sekali, sikap kemandirian itu bias oleh pertarungan politik internal sehingga yang muncul adalah konfrontasi melawan Barat dan tampak keberpihakan atau kedekatan kepada negera-negara komunis.

Tolak Liberalisme Sejak Awal

Istilah demokrasi ekonomi dan demokrasi politik pertama kali dimunculkan Mohammad Hatta. Dalam sebuah tulisan di Daulat Ra’jat tahun 1931, Bung Hatta menulis: “Bagi kita, rakyat yang utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan (souvereinteit).” Pada tahun 1932, Bung Karno menulis tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di koran Soeloeh Indonesia Moeda. Katanya, nasionalisme yang diperjuangkannya sangatlah berbeda dengan nasionalisme borjuis di Eropa; dan bentuk demokrasi yang diperjuangkannya pun berbeda dengan demokrasi borjuis ala Eropa.

Dalam sebuah simposium di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1955, Wilopo, yang saat itu menjabat ketua Konstituante menafsirkan bahwa asas kekeluargaan dalam pasal 33 UUD 1945 berarti penentangan keras terhadap liberalisme, sebuah sistem yang, dalam pandangannya, telah menimbulkan praktik-praktik penghisapan manusia oleh manusia, kesenjangan ekonomi, dan cenderung menekan kaum buruh.

Istilah usaha bersama, bagi Wilopo, mengungkapkan buah pikiran tentang suatu usaha yang sama sekali berbeda dengan usaha swasta. “Dalam usaha swasta, semua keputusan ada di tangan pengusaha dan seluruh kehidupan dan pekerjaan si pekerja ada di tangan majikan. Karena liberalisme keadaan dalam mana para pekerja umumnya dapat ditekan oleh keharusan masyarakat, maka kita menentang sistem yang demikian itu.”

Pikiran sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi sangat mengutamakan masyarakat atau rakyat. Kelak, ketika Bung Karno semakin mematangkan pikirannya, gagasan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi ini juga mempengaruhi corak ekonomi untuk Indonesia merdeka.Dalam rapat-rapat BPUPKI menjelang kemerdekaan Indonesia, pidato-pidato anggota BPUPKI menyiratkan ekonomi harus dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Sebagai anggota BPUPKI, pada 30 Mei 1945, Hattamenyampaikan pidato sangat rinci mengenai dasar perekonomian Indonesia. Risalah itu diberi judul “Soal Perekonomian Indonesia Merdeka”. “Perekonomian Indonesia merdeka akan berdasar pada cita-cita tolong-menolong dan usaha bersama, yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan koperasi. Perusahaan-perusahaan besar yang mengusai hajat hidup orang banyak, tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya, mestilah dibawah kekuasaan pemerintah.”

Aneh tapi nyata, ‘ajaran’ Soekarno ini, dalam konteks Trisakti, justru diadopsi oleh Fidel Alajendro CastroRuz di Kuba, Amerika Latin. Trisakti. Yang menarik adalah, Fidel Castro (1976-2008) menerapkan prinsip Soekarno itu secara konsisten dan tegar dalam seluruh sistem pemerintahannya. Konsistensi yang paling kentara adalah menolak segala bentuk imperialisme dan kapitalisme yang merupakan pendiktean oleh Barat tentang ekonomi, politik dan budaya.

Kuba di bawah Castro sangat jelas menolak kehadiran dan campur tangan IMF dalam negaranya, bahkan menyerukan agar lembaga pendanaan kapitalis internasional yang menindas negara-negara berkembang itu semestinya dibubarkan dan dihentikan perannya. Ini merupakan wujud pelaksanaan Trisakti yang konsisten oleh Castro dalam konteks Kuba, yakni kemandirian dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Kekuatan ekonomi sendiri merupakan landasan bagi pemerintah Kuba untuk membangun negara dan rakyatnya. Tidak ada utang luar negeri yang diterima sebagai landasan, sehingga tak ada kewajiban cicilan bunga utang yang tinggi yang harus dibayar oleh pemerintah Kuba. Seluruh pendapatan negara dialokasikan pertama-tama untuk belanja tunjangan sosial, dan kedua untuk belanja pendidikan. Kepentingan lain berada dalam urutan prioritas berikutnya. Karena berdikari dalam bidang ekonomi, Kuba telah mampu mempertahankan kedaulatan dalam bidang politik dan kedaulatan dalam kebudayaan nasionalnya.

Sayang sekali, baik Pancasila maupun UUD 1945—khususnya pasal 33—tidak pernah dijalankan secara murni dan konsekuen oleh pemerintahan sejak merdeka.Pada tahun 1979, Bung Hatta menyampaikan kritik pedas. “Akhir-akhir ini, negara kita masih berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tetapi praktek perekonomian di bawah pengaruh teknokrat kita sering menyimpang dari dasar itu … Politik liberalisme sering dipakai sebagai pedoman, berbagai barang penting bagi kehidupan rakyat tidak menjadi monopoli pemerintah, tetapi dimonopoli oleh orang-orang liberal …”

 

Menakar Kedaulatan Ekonomi

Kesejahteraan sosial, kata lain dari sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, adalah tujuan yang jelas. Baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangkan panjang. Dia bukan tujuan akhir yang sekadar dijanjikan—sebagaimana lazimnya menjadi konsumsi lipstik politik saat Pemilu/Pilkada—dengan tenggat pencapaian yang antah berantah. Di usiaIndonesia yang kini 70 tahun, sudah seyogianya derajat kemakmuran 250 juta rakyat Nusantara jauh lebih baik dibanding 20, 30 atau 40 tahun silam.

Beberapa indikator penting untuk menakar kedaulatan ekonomi dapat dilacak melalui postur neraca impor-ekspor, serapan tenaga kerja/angka pengangguran, posisi utang luar negeri, tren investasi, dan policypemerintah menyikapi sumber daya alam terkait denganpemihakan hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Februari 2015

Nilai ekspor Indonesia Februari 2015 mencapai US$12,29 miliar atau mengalami penurunan 7,99% dibanding ekspor Januari 2015. Demikian juga bila dibanding Februari 2014, mengalami penurunan 16,02%. Penurunan terbesar ekspor nonmigas Februari 2015 terhadap Januari 2015 terjadi pada perhiasan/permata sebesar US$230,1 juta (29,94%), sedangkan peningkatan terbesar pada besi dan baja sebesar US$41,7 juta (56,13%)

Perkembangan Ekspor Februari 2013-Februari 2015
* Sumber:Tim Pengelola Website Kemenperin
Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit
Januari-Februari 2015

* Sumber: Tim Pengelola Website Kemenperin
Nilai impor Indonesia Februari sebesar US$11.550,8 juta atau turun US$1.061,5 juta (8,42 persen) di banding Januari 2015. Penyebabnya tak laindari turunnya nilai impor migar dan nonmigas masing-masing sebesar US $395,6 juta (18,70%) dan US $665,9 juta (6,34%). Penurunan impor migas di picu oleh turunnya nilai impor minyak mentah US$119,4 juta (19,67%).

Selama Februari 2015, nilai impor nonmigas Indonesia mencapai US$9.831,3 juta. Jika dilihatdari perkembangannya terhadap Januari 2015, tiga dari 10 golongan barang utama menurut HS 2 dijit mengalami peningkatan. Ketiga golongan barang tersebut adalah golongan kendaraan bermotor dan bagiannya US$39,9 juta (9,15%),serealia US$31,5 (13,24%) dan sisa industri makanan US$18,4juta (8,36%). Tujuh golongan barang lainya mengalami penurunan nilai impor.

Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (CIF)Januari-Februari 2014 dan 2015

* Sumber:Tim Pengelola Website Kemenperin
Impor Nonmigas Indonesia 10 Golongan Barang Utama HS 2 Digit
Januari-Februari 2014 dan 2015

* Sumber: Tim Pengelola Website Kemenperin
Dilihat dari peranan terhadap total impor nonmigas Indonesia Januari-Februari 2015, maka sepuluh golongan barang utama di atas memberikan peranan sebesar 63,26 persen.

 

8 Negara Asal Impor Terbesar Produk Hasil Industri(dalam US$)

No. Negara 2012 2013 2014 Tren
1. Rep. Rakyat Cina 27.860.926.008 28.454.161.376 29.270.188.250 2,50%
2. Jepang 22.647.847.335 18.996.228.494 16.881.455.076 -13,66%
3. Singapura 10.576.992.297 10.113.371.967 10.097.658.105 -2,29%
4. Thailand 11.010.530.368 10.429.012.851 9.466.373.086 -7,28%
5. Korea Selatan 8.269.328.247 8.770.558.890 7.709.093.248 -3,45%
6. Amerika Serikat 9.696.122.638 7.171.026.823 6.039.051.902 -21,08%
7. Malaysia 6.098.518.233 5.763.799.038 5.632.740.605 -3,89%
8. Jerman 4.133.188.852 4.375.038.443 4.038.623.264 -1,15%

 

* Sumber: Tim Pengelola Website Kemenperin
 

30 Negara Tujuan Ekspor Terbesar Produk Hasil Industri(dalam US$)

No. Negara 2012 2013 2014 Tren
1. Amerika Serikat 13.389.632.017 13.843.580.463 14.245.727.747 3,15%
2. Jepang 11.794.260.548 11.112.334.278 10.854.236.650 -4,07%
3. Rep. Rakyat Cina 10.711.687.324 10.198.023.080 10.623.922.730 -0,41%
4. Singapura 10.114.147.724 9.923.595.798 9.608.552.314 -2,53%
5. India 6.889.338.689 6.578.329.405 6.036.087.586 -6,40%
6. Malaysia 6.748.549.065 5.624.608.926 5.255.291.605 -11,75%
7. Thailand 4.304.902.096 4.127.079.462 3.947.358.314 -4,24%

* Sumber: Tim Pengelola Website Kemenperin
Pemantauan Ekspor 31 Kelompok Hasil Industri(dalam US$)

No. Kelompok Hasil Industri 2012 2013 2014 Tren
1. Pengolahan Kelapa/Kelapa Sawit 23.396.998.187 20.660.402.210 23.711.550.465 0,67%
2. Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif 15.029.612.806 14.684.401.500 15.813.518.294 2,57%
3. T e k s t i l 12.446.506.596 12.661.681.508 12.720.312.060 1,09%
4. Elektronika 9.444.056.939 8.520.124.647 8.066.889.542 -7,58%
5. Pengolahan Karet 10.818.624.881 9.724.133.106 7.497.549.404 -16,75%
6. Kimia Dasar 4.870.521.468 5.083.494.825 5.703.382.618 8,21%
7. Makanan dan Minuman 4.652.902.475 5.379.821.652 5.554.396.593 9,26%
8. Pulp dan Kertas 5.517.965.818 5.643.997.372 5.498.591.201 -0,18%
9. Pengolahan Kayu 4.539.877.317 4.727.650.015 5.202.156.290 7,05%
10. Pengolahan Tembaga, Timah dll. 5.049.455.277 4.843.484.653 4.886.370.585 -1,63%

* Sumber: Tim Pengelola Website Kemenperin
Pengangguran Usia Produktif

 

Pada tahun 1980-an sekitar 55% populasi tenaga kerja Indonesia bekerja di bidang pertanian, tetapi belakangan ini berkurang menjadi sekitar 40%. Walaupun boleh dikatakan Indonesia telah pulih dari krisis pada akhir tahun 1990-an itu, sektor informal ini–baik di kota maupun di desa—sampai sekarang tetap berperan besar dalam perekonomian Indonesia, diperkirakan 55%-65% pekerjaan di Indonesia adalah pekerjaan informal. Sekitar 80% dari pekerjaan itu terkonsentrasi di pedesaan, terutama di sektor konstruksi dan pertanian.

Dengan sekitar dua juta penduduk Indonesia yang tiap tahunnya terjun ke dunia kerja, ini tantangan yang sangat besar buat pemerintah Indonesia untuk menstimulasi penciptaan lahan kerja baru. Dengan jumlah total penduduk sekitar 250 juta jiwa, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat keempat di dunia (setelah Cina, India dan Amerika Serikat), sekitar setengah dari total penduduk Indonesia berumur di bawah 30 tahun.

Dalam satu dekade terakhir ini, sekitar 60% pria dan 70% wanitamerupakan ‘pekerja rentan’ (tenaga kerja yang tidak dibayar dan pengusaha) adalah mereka yang bekerja di sektor informal.“Pengangguran dan kemiskinan meningkat karena pada umumnya industri manufaktur itu berada di Jawa yang didiami sekitar 2/3 penduduk Indonesia,” ujar ekonom senior Anwar Nasution. Dunia usaha kesulitan melunasi bunga dan pokok utangnya karena, di satu pihak, tingkat suku bunga luar negeri dan dalam negeri semakin meningkat dan rupiah melemah.

Berdasarkan data BPS, pengangguran untuk lulusan strata satu (S1) pada Februari 2015 menjadi 5,34% dibanding Februari tahun lalu (4,31%). Begitu juga lulusan diploma mengalami peningkatan pengangguran dari 5,87% menjadi 7,49%. Serta pengangguran lulusan SMK yang bertambah dari 7,21% menjadi 9,05%. Secara persentase, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2015 sebesar 5,81%, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 5,7%. Data Bank Dunia 2006-2011 mencatat, angka pengangguran cukup tinggi di kalangan tenaga kerja muda usia 15 sampai 24 tahun.

Suryamin mengatakan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp2.724 triliun. Sumber sentimen negatif yang paling berpengaruh adalah perlambatan ekonomi Tiongkok dan Singapura, yang selama ini menjadi mitra dagang utama Indonesia baik ekspor maupun impor. “Ekonomi Tiongkok turun dari 7,4% pada kuartal III 2014 menjadi 7,0%, sedangkan Singapura turun dari 4,9% menjadi 2,1%,” kata Suryamin.

 

Tenaga Kerja Indonesia:

        2010         2011         2012         2013         2014
Tenaga Kerja   116,527,546   119,399,375   120,320,000   120,170,000   121,870,000
– Bekerja   108,207,767   111,281,744   113,010,000   112,760,000   114,630,000
– Menganggur      8,319,779      8,117,631      7,310,000      7,410,000      7,240,000

Sumber: Badan Pusat Statistik

 

 

  2006   2007   2008   2009   2010   2011
Pengangguran Muda Pria
(persentase tenaga kerja pria
15-24 tahun)
  27.7   23.8   21.8   21.6   21.1   19.3
Pengangguran Muda Wanita
(persentase tenaga kerja wanita
15-24 tahun)
  34.3   27.3   25.5   23.0   22.0   21.0

Sumber: Bank Dunia

Grafik Utang yang Mendebarkan

Dari data Kementerian Keuangan pada Maret 2015, utang Indonesia berada di posisi Rp2.796 triliun. Uang sebesar itu berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp696 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.099 triliun. Bagi Uchok Sky Khadafi, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA),utang pemerintah Indonesia sudah sangat mengganggu kedaulatan bangsa.

“Utang yang berasal dari pinjaman luar negeri, (adalah) pinjaman bilateral dari Jepang (Rp219,6 triliun); Perancis (Rp24,9 triliun); Jerman (Rp20,4 triliun), dan negara lainnya Rp77,92 triliun,” kata Uchok. Ada pula yang berasal dari pinjaman multilateral, antara lain, dari Bank Dunia (Rp182,8 triliun); Bank Pembangunan Asia/ADB (Rp110,4 triliun); Bank Pembangunan Islam/IDB(Rp7,8 triliun), dan lainnya (Rp2,6 triliun), selain dari Komersial Bank (Rp46,1 triliun), Suppliers (Rp0,21 triliun), dan pinjaman dalam negeri (Rp3,3 triliun).

Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2015 tercatat tumbuh 5,9 persen (yoy). Namun, pertumbuhan tersebut lebih lambat dibandingkan pertumbuhan April 2015 sebesar 7,7% (yoy). Melansir data Bank Indonesia (BI), Jumat (24/7/2015), posisi ULN Indonesia pada akhir Mei 2015 tercatat US $302,3 miliar atau Rp3.926 triliun jika mengacu kurs Rp13.000, terdiri dari ULN sektor publik US $133,5 miliar (44,2% dari total ULN) dan ULN sektor swasta US $168,7 miliar (55,8% dari total ULN).

Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN berjangka panjang (84,9 persen dari total ULN). ULN berjangka panjang pada Mei 2015 mencapai US $256,7 miliar, tumbuh 7,5% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan April 2015 yang 8,4% (yoy). ULN berjangka panjang tersebut terdiri dari ULN sektor publik US $130,3 miliar (97,6% dari total ULN sektor publik) dan ULN sektor swasta sebesar US $126,4 miliar (74,9% dari total ULN swasta). Sementara itu, ULN berjangka pendek mengalami kontraksi 2,3% (yoy).

Selama delapan bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, utang baru bertambah senilai Rp859 triliun. Utang tersebut menurut Achmad Hafisz Tohir, Ketua Komisi VI DPR RI,berasal dari pinjaman World Bank US $12 miliar setara Rp143 triliun, dari Tiongkok Rp650 triliun dan pinjaman dana IDB sebesar Rp66 triliun. “Utang tersebut di luar lelang surat utang negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi senilai €1,25 miliar dengan tenor 10 tahun pada Kamis 23 Juli lalu,” kata Achmad, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (31/7).

Menurut politikus PAN ini, perilaku pemerintah yang suka utang sesungguhnya membuat nilai tukar rupiah semakin terpuruk (konversi terhadap dolar AS per 2 Agustus Rp13.414/Rp13.548). Kondisi tersebut diperparah dengan turunnya jumlah investasi baik dari penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri. Daya beli masyarakat juga terus tergerus terutama di sektor konsumsi, yang mengakibatkan turunnya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

“Efek berantai berikutnya adalah pertumbuhan kredit melambat. Tingkat inflasi terus naik pada Mei-Juni ke level 7% serta berpotensi terus bergerak ke posisi psikologis sebesar 10%, karena harga pangan semakin mahal dan terus merangkak naik,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I ini.Karena itu, tim ekonomi pemerintah perlu bergerak cepat dengan memaksimalkan seluruh potensi belanja APBN yang lebih dari 2 ribu triliun rupiah.

Penyebab pertama sumber kerawanan ekonomi Indonesia adalah karena utang luar negeri sektor swastanya terlalu besar. Pada umumnya, utang itu dalam bentuk valuta asing berjangka pendek yang dipergunakan untuk membelanjai investasi berjangka panjang. Sebagian dari investasi itu hanya menghasilkan penenerimaan dalam bentuk rupiah.Lebih dari sepertiga likuiditas bursa efek dan pasar obligasi dalam negeri adalah berasal dari pemasukan modal asing jangka pendek. Bisa saja modal itu adalah uang milik orang Indonesia yang di parkir di Singapura dan Hong Kong.

Dilain pihak, harga produknya semakin melemah. Pada gilirannya, tunggakan kredit dan pelemahan rupiah meningkatkan NPL perbankan dan risiko transansaksi devisanya yang mengurus kecukupan modalnya.“Masalah perbankan seperti ini persis seperti yang terjadi pada krisis tahun 1997-98. Pada waktu itu, APBN sedikit surplus dan defisit neraca berjalan juga tidak menghawatirkan karena berada dibawah 4 persen dari PDB,” ujar Anwar mencemaskan.

Dengan masuknya MEA di 2015, Indonesia dalam posisi yang sangat parah, tidak siap karena perang ekonomi berlangsung di level internasional dan regional.”Dan regional Indonesia ditundukkan dengan yang namanya MEA 2015, yang dalam berbagai posisi kita tidak punya nilai tambah, kecuali pada sumber daya dan pasar. Pasar bukan senjata ampuh untuk melawan,” ujar mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier.

Apa yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini jelas merupakan salah satu wujud dari kebijakan ekonomi yang cenderung menganut ideologi neolib.”Neolib adalah mengecilkan peran negara, dan membesarkan peran swasta, sehingga tanggung jawab pemerintah digeser ke pihak swasta sehingga tunduk kepada kedaulatan pasar. Salah satu bentuknya adalah mencabut subsidi BBM,” katanya.

Dalam dua tahun ke depan, menurut Dr. Ichsanuddin Noorsyi, perekonomian Indonesia masih akan tetap sakit meski presiden sudah berganti. Indonesia yang sudah terjebak dalam pusaran pasar bebasakan tetap kalah dalam percaturan perang perekonomian, karena Amerika akan berupaya memenangkan peperangan ekonomi. “Setelah dikalahkan pada 2008 dan 2011, pada 2015 ini AS mengakumulasikan tiga senjata besarnya, yakni harga minyak, uang, dan tingkat suku bunga. Indonesia, belum siap menghadapi itu,” ujarnya.

pemukiman dibantaran

Mimpi Buruk Negara Gagal

Pertanyaan paling sinis—dan ini sudah muncul sejak paruhkedua periode Presiden Yudhoyono—akankah Indonesia terjerembab menjadi negara bangkrut seperti Yunani, atau bahkan lebih buruk dari itu sebagi negara gagal (failed country)? Tak seorang pun anak negeri menghendaki Indonesia memperpanjang daftar 14 negara paling gagal dengan menjadi negara ke-15, bukan?

Ke-14 negara tersebut adalah Somalia, yang menduduki peringkat 1 Failed State Index selama beberapa tahun terakhir; lalu Zimbabwe. Inflasi negeri ini terus meningkat hingga 2,2 juta persen, tertinggi di dunia; diikuti Sudan, negara terluas di Afrika dan di daerah Arab. Pada tahun 2001, Bank Dunia memperkirakan partisipasi murni siswa Sekolah Dasar adalah 46% dan 21% dari pelajar sekolah menengah yang terdiri dari siswa yang memenuhi syarat; selanjutnya Chad, yang lebih dari 75% penduduknya melarat.

Pada urutan kelima dan seterusnya, Republik Demokratik Congo, yang perang saudara di Kongo sejak 1998; Irak; Afghanistan, yang sangat bergantung pada pertanian dan peternakan; Republik Afrika Tengah, berkali-kali kudeta; Guinea/Guinea-Conakry; Pakistan, populasi keenam penduduk di dunia; Pantai Gading, perkembangan ekonominya telah dikikis kekacauan politik, korupsi dan penolakan reformasi; Haiti, dengan GDP per kapita sebesar 790 USD atau sekitar $2/orang/hari; Burma (Myanmar), dengan tindak kekerasan rezimmiliter; dan Kenya.

bj habibi

Memilih Masa Depan

Skenario masa depan Indonesia yang dibuatkan lembaga-lembaga neoliberalisme superkuasa semacam IMF, WB dan WTO yang mengamputasi kemampuan produktif bangsa Indonesia, khususnya 1,5 dekade terakhir, yang mengarahkan Nusantara untuk menjadi sekadar pasar bagi produk negara-negara besar yang telah membantu kita dengan utang jelas harus dilawan.Enam kemungkinan Indonesia pada 2045, dalam prediksi genuine Ishak Rafick, mantan wartawan SWA dan GlobeAsia dan penulis trilogi Jalan Baru Membangun Indonesia, adalah sebagai berikut.

Pertama, menjadi beban dunia. Kita memiliki cukup syarat untuk menjadi negara besar;berdasarkan letak geografis, kekayaan alam, laut, hutan dan kesuburan tanah. Tapi semua itu baru berupa potensi. Tanpa dikelola dengan perencanaan yang baik, semuanya akan jadi bancakan negara-negara yang lebih kuat dan mampu bermain di era global. Alhasil, masa depan Indonesia menjadi beban dunia bergengsi dengan kemiskinan, kelaparan, pengangguran, penyakit menular, bencana alam, angka tunawisma tinggi, penyalahgunaan narkoba dan kriminalitas di jalan-jalan.

Kedua, menjadi lumbung pangan dunia. Kita memiliki hak prerogatif untuk menjadi lumbung pangan dunia, jika pemerintah siap bekerja keras dan melakukan berbagai terobosan.Intinya, negara yang berdaulat penuh menentukan tujuan lebih dahulu, baru menyusun cabinet dan APBN. Sedangkan negara yang berdaulat semu menyusun cabinet dan APBN lebih dulu sebelum menentukan tujuan yang mau dicapai.

Ketiga, menjadi negara paling makmur di Asia. Prasyarat untuk itu adalah keberanian, perhitungan yang matang dan rasa nasionalisme yang tinggi; dengan berpegang teguh pada amanat konstitusi Pasal 33 (3), setelah sekian lama mengabaikanpengelolaan sumber daya alam hingga pihak asing selama ini mengeruk keuntungan yang melampaui batas.

Keempat, menjadi negara terbebas dari utang. Dengan memiliku banyak utang, sebuah negara mudah disetir oleh pemberi pinjaman. Agenda-agenda kebangsaan terpaksa disingkirkan. Jalan ke luar ala Tiongkok—hasil kerja keras, hasil migas, tambang, mineral, batubara, hasil pertanuan, perkebunan, kehutanan, dan kelautan disimpan sebagai devisa negara yang besar sampai US $5 triliun—maka dalam 20-30 tahun ke depan Indonesia naik kelas menjadi investor dunia.

Kelima, menjadi negara pertama di Asia tanpa tunawisma. Pemerintah terlalu mempercayakan pekerjaan menyediakan rumah bagi warganya kepada pengembang swasta. Inilah konsekuensi liberalisasi ekonomi yang dipaksakan IMF lewat 50 poin Letter of Intent yang ditandatangani Soeharto 1998. Padahal, menyediakan rumah bagi warga menengah-bawah tidak bisa diserahkan kepada swasta. Negara harus mengambil alih program ini seenuhnya dengan melibatkan Pemda dan seluruh perangkat pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan sarana perumahan dan publik.

Keenam, menjadi pusat SDM dunia di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan, pertambangan, dan industri pengolahan.Sistem pendidikan nasional yang berbiaya ratusan triliun hanya melanggengkan kesenjangan kota dan desa. Sekolah tidak memberi mereka pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya alam dimana mereka lahir dan berkembang. Metode pengajaran di sekolah berbasis potensi dan sumber daya alam sebagian besar harus di luar kelas untuk memperoleh pengalaman berstruktur dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam.

Bagikan ke: