Darurat Sampah Plastik Mulai Ditanggulagi

Penduduk Indonesia menempati urutan ke 5 besar dunia tetapi dalam konsumsi plastik menjadi kedua terbesar setelah Cina. Sekitar 9,8 miliar lembar plastik per tahun menjadi bungkus barang belanjjan masyarakat. Perlu penekanan untuk mengurangi agar polusi tanah bisa terhambat.

Indonesia memang menjadi negara yang serba darurat, setelah mencuat dengan darurat narkoba dan korupsi, kini giliran “darurat plastik”. Sesuatu yang darurat tentu perlu penanganan segera agar kondisinyatak lebih fatal dan semakin akut. Lagi-lagi perilaku masyarakat yang menjadikan keadaan semakin gawat. Untung segera lahir kesadaran untuk mengurangi beban sampah yang masa terurainya butuh waktu sangat lama ini.

Kerja bersama antara pemerintasampah plastik
h, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan beberapa lembaga non pemerintah, sepakat atas pemberlakuan penggunaan kantong plastik berbayar seharga Rp200 per lembar. Bertepatan pada Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), Minggu 21 Pebruari pemberlakuan tersebut telah di launching.

Pemberlakuan ini serentak di 22 kota di Indonesia. Aprindo siap menyukseskan uji coba penerapan kantong plastik berbayar ini di seluruh Indonesia. Seremonial pencanangannya telah dilakukan beberapa kota bersama Aprindo. “Kami akan tetap melaksanakan ini sesuai kesepakatan dengan pemerintah pusat,” ujar Roy N. Mandey Ketua Umum Aprindo.

Selama masa uji coba, Pemerintah, YLKI, dan Aprindo menyepakati para pengusaha ritel modern tidak lagi menyediakan kantong plastik secara gratis untuk konsumen. Solusinya para konsumen diimbau untuk membawa tas atau kantong saat berbelanja. Bila konsumen tetap membutuhkan kantong plastik akan diminta bayar oleh kasir. Mekanismenya imbuh Roy sama seperti membeli produk lainnya, kasir akan scan barcode kantong plastik dan bukti pembayarannya akan tertera pada struk belanja.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No S.1230/PSLB3-PS/2016, tertanggal 17 Februari 2016, yang ditujukan kepada Kepala Daerah tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Menurut YLKI bisa dipahami dan merupakan hal yang rasional. Karenanya kebijakan ini kata Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi agar terus di evaluasi setiap tiga bulan.

Sementara Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto Wiyogo, mengatakan pendidikan mengenai lingkungan hidup dimulai sejak dini. Khususnya perempuan harus lebih peduli terhadap masalah sampah. Untuk itu ia akan mendorong hingga tingkat akar rumput. Giwo juga meminta pemerintah agar tidak setengah-setengah dalam membuat peraturan. Menurutnya harga kantong plastik berbayar itu idealnya Rp5000 per lembar, sehingga ada kejeraan masyarakat menggunakan kantong plastik.

Senada Giwo, Musisi dan pencinta lingkungan hidup, Nugie, mengatakan separuh sampah plastik yang berakhir di pembuangan hanya separuh, dan separuhnya lagi bertebaran dimana-mana termasuk di laut dan akan merusak ekosistem kehidupan di laut. Nugie mengimbau konsumen kalau belanja di pasar maupun swalayan bawa tas sendiri saja. 

Sedangkan Pakar Lingkungan Hidup dari Universitas Indonesia (UI) Emil Salim berpendapat uang yang diperoleh dari kantong plastik berbayar bisa digunakan untuk menanggulangi kemiskinan di Tanah Air. Belum terlambat mengurangi penggunaan plastik sehinga perlu dikampanyekan pada masyarakat agar menyayagi lingkungan, khususnya dari polusi sampah plastik. Sampah plastik imbuh mantan Menteri KLH ini hanya bisa membusuk menyatu dengan tanah setelah 500 tahun. Saw/dbs.

Bagikan ke: