Darmin Perjelas Reforma Agraria

Darmin

Setelah ekonomi tumbuh di atas 5 persen pada 2016, pemerintah fokus pada pemerataan ekonomi. Pertumbuhan diusahakan terus dengan pembangunan infrastruktur. Adapun pemerataan diupayakan antara lain lewat program reforma agraria. “Penataan ulang susunan kepemilikan dan penguasaan agraria,” kata Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Reforma agraria adalah proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan lahan, baik tanah di hutan ataupun di desa-desa. Di dalam reforma agraria terdapat dua hal yang diperhatikan pemerintah, yakni tanah objek reforma agraria (TORA) dan perhutanan sosial.

Lahan TORA dan perhutanan sosial akan dibuat per klaster. Dikelola oleh kelompok masyarakat. Diberdayakan terutama untuk bidang pangan. Lahan TORA bisa digunakan dengan hak milik atas tanah. Sedangkan lahan perhutanan sosial digunakan melalui hak akses/izin/kemitraan pengelolaan hutan. Sertifikat lahan TORA nantinya tidak bisa dijual dan tidak bisa dipecah melalui sistem waris.

Dari 10 program pemerataan ekonomi, lima di antaranya berkaitan dengan reforma agraria. Karenanya, program ini perlu mendapat perhatian lebih dari lima instansi terkait: Kemenko Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ditegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus merata di semua lapisan. Tidak boleh mengesampingkan masyarakat menengah ke bawah. ‎ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah bawah tidak bisa dilakukan hanya dengan deregulasi. Sebab, yang mereka butuhkan adalah modal untuk memutar roda perekonomian mereka.

Untuk mendorong yang besar-besar berkembang, cukup melalui deregulasi cukup. Tapi yang nggak punya lahanrisbawahi you mau deregulasi sebesar apa pun dia tidak ada hubungannya dengan itu. Dia perlu modal tambahan dan itulah Reforma agraria. Reforma agraria ini tidak akan jadi penghambat bagi masyarakat menengah atas yang sudah berkembang.●(dd)

Bagikan ke: