Buru Rp31 T dari 20 Pengemplang BLBI

Kemenkeu terus memburu sejumlah obligor pengemplang dana talangan BLBI. Penyelesaian persoalan kerugian negara ini sudah telanjur berlarut-larut. Setidaknya, mereka harus membayar kerugian negara sebesar Rp31 triliun dari dari total dana talangan BLBI sebesar Rp144,5 triliun. ” Ada beberapa obligor. Sekitar 20-an,” kata Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Sonny Loho.

Kemenkeu akan terus menagih sisa utang dari kasus-kasus yang belum dilimpahkan ke penegak hukum. Kelak, aset dari para obligor tersebut akan dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang Negara (KPKLN). Meski sejumlah obligor telah menerima Surat Keterangan Lunas (SKL), Kemenkeu tetap mendata aset termasuk menagih sisa utang dari pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim sebesar Rp3,75 triliun. Penerbitan SKL itu bermasalah karena ternyata Sjamsul baru melunasi Rp1 triliun dari Rp4,75 triliun utangnya.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo memastikan, kasus pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI, yang kembali diusut KPK, tidak berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia. BI dan otoritas terkait terus menjaga momentum pertumbuhan jasa keuangan Tanah Air. Kondisi itu dinilai akan sama ketika terjadi gelaran Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang berakhir damai dan memberi efek positif bagi bisnis.

Baru-baru ini, KPK kembali mengusut kasus megakorupsi BLBI. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan selama tiga tahun, KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsjad Temanggung, sebagai tersangka kasus BLBI. Peran Syafruddin berkaitan dengan penerbitan SKL untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim. Penyelewengan SKL oleh BDNI dan Syafruddin disebut merugikan negara sekitar Rp3,7 triliun.

Menurut Agus Martiwardoyo, mantan Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), komitmen penyelesaian kasus tersebut oleh penegak hukum guna akan memberikan sentimen positif.●

Bagikan ke: