Bermacam-macam Respons di Mancanegara

Setiap inovasi selalu menimbulkan dinamika, goncangan, dan terganggunya zona nyaman. Inovasi aplikasi teknologi yang menautkannya dengan dunia transportasi ditanggapi secara beragam ketika dipraktikkan di berbagai negara.

 say no to uber

Hasil kawin silang antara progres informasi teknologi dan jasa transportasi disikapi secara beragam. Respons terhadap jasa layanan aplikasi ride-sharing Uber dan GrabCar ternyata beragam di berbagai kota di berbagai negara. Ada yang melarang dan ada pula yang mengizinkan Uber beroperasi dengan sederet regulasi. Berikut ini reaksi yang ditunjukkan di berbagai negara:

Amerika Serikat. Beberapa negara bagian yang melarang, bahkan menuntut Uber. Tapi, pemerintah kota New York melegalkan Uber dengan syarat harus memakai pelat khusus yang sama dengan taksi kuning yang mendominasi jalanan New York. Pengemudi Uber hanya boleh membawa penumpang melalui aplikasi; harus memiliki SIM khusus; dan pembayaran harus lewat kartu kredit. Kebijakan ini berbeda dengan yang berlaku di San Francisco, negara bagian Califomia.

Prancis. Sejak 2011, Uber POP hadir di Paris dan merambah ke kota-kota lainnya di Prancis. Namun, Bemard Cazenueve (Menteri Dalam Negeri Perancis) mengatakan Uber adalah layanan arogan dan memerintahkan kepolisian Paris untuk menertibkan semua mobil taksi yang berbasis Uber POP. Pada awal Januari 2016, ratusan supir taksi di Paris melakukan aksi mogok. Mereka protes keras atas layanan jasa transportasi berbasis online. Bahkan, dua pejabat Uber—Thibaud Simphal (General Manager Uber Prancis) dan Perre-Dimitri Gore-Coty (Genaral Manager Uber untuk kawasan Eropa Barat)—harus berurusan dengan pengadilan. Mereka terancam hukuman penjara selama lima tahun dan denda €300 ribu jika terbukti bersalah. Selain itu, Uber Prancis juga terkena hukuman dan harus membayar denda sebanyak €1,5 juta.

Inggris. Pemerintah Kota London menolak desakan untuk membatasi operasional layanan taksi berbasis aplikasi seperti Uber. Penolakan itu berdasarkan hasil konsultasi tentang layanan taksi swasta yang dilakukan pemerintah Kota London, September tahun lalu. Tapi, Otoritas Transportasi London menerapkan aturan tambahan yang mewajibkan semua sopir Uber dapat berbahasa lnggris secara Lancar dan pemberitahuan tentang perkiraan ongkos biaya perjalanan.

Jerman. Pemerintah Kota Berlin mengecam Uber sebagai layanan yang menggunakan pengemudi dan kendaraan tanpa lisensi. Pemerintah kota beranggapan operasi Uber bisa membahayakan konsumen atau penumpang. Pemerintah Kota Berlin, Frankfurt, dan Hamburg mengajukan gugatan terhadap layanan Uber karena tidak mengantongi izin dalam menyediakan layanan transportasi. Hasilnya, Otoritas Transportasi Berlin melarang Uber beroperasi. Jika melanggar, Uber akan menanggung denda US$34 ribu per pelanggaran. Uber dianggap tidak memenuhi standar keamanan angkutan umum.

Belgia. Brussels memiliki peraturan yang cukup rumit soal taksi. Sebanyak 700 pengemudi Uber pemah mengalami kekerasan fisik dari pengemudi taksi konvensional yang merasa pendapatannya terancam. Musim dingin 2014, pengadilan Brussel memutuskan bahwa UberPop ilegal dengan denda €10 ribu euro atau sekitar Rp147 juta untuk setiap pelanggaran.

Kanada. Kanada melarang Uber X beroperasi karena melanggar aturan soal izin mengemudi, jaminan keselamatan bagi penumpang, asuransi, pelatihan bagi pengemudi, dan pengecekan kendaraan. Di Ottawa, polisi menangkap para sopir UberX yang tidak memiliki izin mengemudi.

Belanda. Tahun lalu, pengadilan Belanda melarang Uber Pop beroperasi karena melanggar peraturan mengenai pengemudi komersial dengan ancaman denda €100.000 euro (sekitar Rp1,49 miliar). Kepolisian Belanda juga telah mendenda 23 pengemudi Uber senilai total €1.500 (Rp22,3 juta) karena tidak memiliki izin mengemudi. Sebuah pengadilan di Belanda memutuskan Uber harus menghentikan layanan Uber Pop. Menteri Transportasi Belanda, Wilma Mansveld, mengatakan, “Kendaraan yang digunakan UberPop tidak memenuhi kriteria sebagai taksi di bawah hukum Belanda.”

Korea Selatan. Sejak Agustus 2013, Uber mengancam pangsa pasar pengemudi taksi reguler dan tidak memberikan standar keamanan bagi penggunanya. Pemerintah Seoul tengah merancang aturan yang melarang Uber dan berencana membuat aplikasi sendiri yang mirip Uber sebagai penggantinya. Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan, Uber bekerjasama dengan sebuah perusahaan rental mobil lokal dan keduanya tidak memiliki izin untuk mengoperasikan layanan taksi. Kementerian Transportasi Korea Selatan langsung memerintahkan Pemerintah Kota Seoul untuk menindak Uber, terutama layanan Uber X, yang memungkinkan seorang pemilik kendaraan pribadi untuk menyewakan mobilnya sebagai sebuah alat transportasi.

Australia. Uber telah beroperasi di sejumlah kota di Australia, termasuk Sydney dan Melboume, negara bagian New South Wales (NSW), Western Australia (WA), dan Australian Capital Territory (ACT). Pemerintah negara bagian lainnya seperti Queensland, Victoria, dan Tasmania tengah mempertimbangkan mengatur Uber. Namun, saat ini Uber masih beroperasi secara ilegal di negara-negara bagian tersebut. Sebagai regulator layanan taksi, Taxi Service Commision (TSC) di kawasan Victoria meminta Uber menghentikan operasinya. Alasannya, pengemudi Uber tidak mengikuti aturan akreditasi dan lisensi sehingga berisiko bagi keselamatan penumpang.

Jepang. Uber memasuki kawasan dengan peraturan yang kompleks dan kuno di Jepang. Selain itu, kota-kota di Jepang telah memiliki sistem pemesanan taksi yang maju dan jumlah ketersediaan armada taksi yang besar yaitu 50 ribu taksi di Tokyo. Karena itu, Uber memilih untuk mendaftarkan perusahaannya sebagai agen perjalanan dan bekerjasama dengan perusahaan taksi di Jepang. Operasi percobaan Uber di Fukuoka ditentang pemerintah setempat, dinyatakan ilegal karena tidak memiliki izin.

Tiongkok. Uber mengalami kerugian sebesar Rp13,5 triliun dalam setahun di Tiongkok akibat persaingan yang sengit. Armada Uber tersedia di lebih dari 40 kota di Tiongkok dan akan memperluas jangkauan ke 100 kota di Tiongkok dalam waktu 12 bulan. “Kami untung di AS, tetapi kami kehilangan Rp13,5 triliun (USS1 miliar) dalam setahun di Tiongkok,” kata Travis Kalanick (CEO, Uber).

Malaysia. Organisasi sopir taksi lokal Malaysia, The Metered Taxi Drivers Action Body (BBPTB), mendesak Parlemen Malaysia untuk melarang layanan sewa kendaraan Uber Taxi. BBPTB menganggap layanan Uber Taxi ilegal dan tidak memiliki dasar hukum untuk menialankan taksi mereka di jalanan. “Kami minta masalah ini segera dibahas oleh para anggota parlemen sampai menjadi peraturan resmi yang menyatakan layanan Uber Taxi ilegal,” ujar Ketua BBPTB Arnran Jan dengan tegas. (dd)

Bagikan ke: