Belum Sejengkal pun Dari Janji 9 Juta Ha

demo-bpn

Menuntut janji reforma agraria dari rezim yang tuna makna kedaulatan memang berat. Aksi demo pun sudah lebih dari cukup. Malangnya, kebijakan prorakyat itu yang jauh panggang dari api

Selasa. 27 September. Demo di depan Istana Negara, Jakarta. Ribuan aktivis organisasi tani, buruh, nelayan, masyarakat adat dari berbagai daerah menuntut pelaksanaan reforma agraria. Aksi besar digelar pada peringatan Hari Tani Nasional. Pasalnya, selama dua tahun memimpin, Presiden belum memenuhi janjinya mendistribusikan 9 juta hektare (90.000 km²) lahan untuk petani.

“Belum ada sejengkal tanah pun didistribusikan dalam rangka reforma agraria,” kata Koordinator Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), Dewi Sartika. Oresiden justru sibuk menggarap kebijakan pro-investasi dan impor pangan yang semakin meminggirkan petani. Konflik-konflik tanah (agraria) yang dihadapi petani kecil diabaikan. KNPA mencatat, sepanjang 2004-2015, terdapat 1.772 konflik agraria yang belum terselesaikan.

Kebanyakan konflik itu merugikan kelompok petani kecil yang lahannya terampas untuk perkebunan tambang, kehutanan, pesisir kelautan, atau proyek infrastruktur. Konflik-konflik agraria banyak terjadi di Riau, Jatim, Jabar dan Sumut. Akar persoalannya, pemerintahan Joko-JK ini berbagai kemudahan diberikan kepada korporasi, termasuk yang berbasis lahan. Tetapi untuk rakyat justru dipersulit. Para petani semakin kehilangan hak atas tanah,” kata Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia.

Gelombang aksi di berbagai wilayah Tanah Air mengisyaratkan betapa negeri ini tengah menggenggam bom waktu. Sejumlah elemen masyarakat yang terhimpun dalam wadah Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) unjuk rasa di beberapa wilayah di Tanah Air. Momen Hari Tani Nasional 2016, yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 24 September, tahun 2016 ini diperingati dengan spanduk dan yel-yel yang menyuarakan kerisauan di jalan-jalan.

Di Prov Jambi: 15, 24, 27/9, di depan kantor Gubernur; di DKI Jakarta: 22 s.d. 25 September di Gedung Kementan, di depan kantor Kementerian ATR; di Jabar: 22 & 26/9 di Kota Karawang; di Jateng: 24, 25, 26, 27/9 di kantor Pemda Purwokerto, Cilacap, dan di Kantor Gubenur dan Kantor Wilayah BPN Jateng, Semarang; di Jatim: 27/9 di kantor Gubernur dan di kantor Pemkab Jember; di Sulsel: 24/9; di Sulteng: 27/9, di kantor Gubernur.

Aksi besar  yang diikuti ribuan massa di Jakarta pada 27 September kemarin merupakan rangkaian penutup . Mereka terdiri dari berbagai organisasi tani, buruh, nelayan, masyarakat adat, mahasiswa, perempuan, kaum miskin kota dan aktivis/NGO dari Jabar, Banten, Jateng, Jatim dan Jakarta. Suara yang disuarakan di ibukota negara ini adalah amanat hati nurani berpuluh juta aspirasi rakyat.

Janji-janji muluk semasa kampanye Pilpres terlalu nista jika hanya menjadi dokumen pepesan kosong. Presiden tak semestinya membebek didikte negara-negara investor/korporasi besar asing/lokal dan World Bank. Mereka tak ingin Indonesia berdaulat pangannya dan reforma agraria. “Joko Widodo sudah menyalahi Trisaksi dan program Nawacita dengan melakukan impor pangan. Anda harus melakukan reformasi agraria dan kedaulatan pangan. Rakyat sudah marah,” ujar Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih.●(dd)

Bagikan ke: