Beleid Menggiring UMKM Menuju MEA

Kesungguhan menggagas antisipasi dengan berbagai instrumennya dari pihak regulator nyatanya tak berbanding lurus dengan kewaspadaan di kalangan pelaku ekonomi. Hingga, suara optimisme yang muncul di sana sini terasa ganjil—untuk tak menyebutnya anomali.

MEA 2

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, pemerintah akan memberikan perhatian khusus untuk pengembangan usaha kecil menengah dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Menurutnya, diperlukan sinergi di antara negara-negara anggota ASEAN untuk pengembangan UKM di ASEAN.

“Hanya dengan sinergi, para pelaku UKM akan bisa eksis dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” ujar Puspayoga usai membuka pertemuan kemitraan UKM ASEAN 2015 yang digelar ASEAN SME Partnership Indonesia, di Hotel Alliun, Tangerang, Rabu, 11 November 2015.

Puspayoga berujar, ada lima poin strategis yang menjadi pedoman dalam pengembangan UKM di ASEAN. Pertama adalah peningkatan produktivitas, pemanfaatan teknologi dan inovasi. Kedua, peningkatan akses pembiayaan. Ketiga, peningkatan akses pasar dan proses memasuki pasar internasional.

Keempat, perbaikan proses penyusunan kebijakan dan peraturan yang lebih kondusif. Kelima, pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas SDM.

Puspayoga menjelaskan, guna meningkatkan daya saing UKM, pemerintah memberikan dukungan terhadap sejumlah program antara lain perluasan dan kemudahan akses pembiayaan melalui penyaluran kredit usaha rakyat mikro dan ritel. “Dari semula bunga pinjamannya 22 persen menjadi 12 persen per tahun, dan akan menjadi 9 persen pada tahun 2016 mendatang.”

  

Januari

Pembekuan massal 60 Ribu Koperasi

Sepanjang sejarah, belum pernah diwartakan pembubaran koperasi oleh pemerintah. Makanya jumlah koperasi terus meningkat pesat. Dari jumlah yang ada, banyak koperasi yang tidak jelas juntrungnya. Tidak memiliki usaha, hidup segan mati tak mau, bahkan mati betulan menyisakan papan nama, dengan kondisi fisik kantor yang memprihatinkan.

Kini, untuk pertama kalinya, Kemenkop UKM menutup koperasi yang tidak aktif dan tak jelas laporan kegiatannya. Kemenkop UKM juga akan menutup izin operasional koperasi yang tidak melakukan rapat anggota tahunan (RAT) dua tahun berturut-turut. “Tidak akan basa-basi lagi soal koperasi yang tidak aktif,” ujar AAGN Puspayoga.

 

Dari jumlah total 206.288 koperasi, diperkirakan 30% tidak aktif. Setelah didata, Kemenkop UKM menemukan 61.448 koperasi bermasalah. Dialokasikan waktu dua bulan untuk mengkonfirmasi. Dari jumlah tersebut, hanya 49,15% koperasi yang melakukan RAT 2014 tahun buku 2013. Akhir Januari 2015, palu godam itu dijatuhkan. Dengan langkah ini, kementerian yang dipimpin Puspayoga bisa fokus melakukan pembinaan dan pengawasan pada koperasi yang aktif, guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Koperasi yang tidak menggelar RAT diberi surat teguran, dan pengurus wajib membalasnya dalam waktu dua bulan. “Dilengkapi bahan RAT 3 tahun, laporan audit akuntan publik dan SPT PPH Badan 3 tahun bagi yang volume usahanya di atas Rp1 miliar.  Tindakan tegas ini dilakukan demi meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi.

 

Februari

Pembebasan Pajak Koperasi

Di pengujung Februari 2015, kalangan koperasi  menerima kabar baik. Pasalnya, kerancuan pembayaran pajak (dua kali)–yakni saat membeli barang dan saat menjual barang—akan dibenahi. Menkop UKM Puspayoga tengah berkoordinasi dengan Dirjen Pajak untuk membebasakan pajak koperasi bagi anggota koperasi.

Alasannya jelas, usaha koperasi sudah kena pajak, anggotanya pun kena pajak; sehingga ada dua pajak. Demi pengembangan koperasi, Menkop bertekad memperjuangkan pembebasan pajak koperasi  cepat terwujud. Penegasan tersebut dikemukakan Puspayoga di Art Center, Denpasar, Bali (26/02).

Bukan sekali dua kalangan UKM menyatakan keberatan dikenai 1% per tahun dari omzet. Demi pertumbuhan ekonomi yang bagus di kalangan koperasi dan UKM, koperasi dan UKM semestinya tidak dikenai pajak.  Di luar negeri juga tidak dikenakan pajak, sehingga pertumbuhan koperasi dan UKM di sana bisa pesat.

 

Maret 

Keberlanjutan dan Pengayaan GKN

Sejak program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) diuncurkan pada 2010, Kemenkop UKM giat melakukan rambahan dan terobosan. Dalam ruang lingkup kewenangannya, berbagai kebijakan diluncurkan  guna  mencapai target dua persen jumlah wirausaha dari populasi penduduk.

Awal Maret 2015, Menkop UKM  Puspayoga, mengintensifkan paket kebijakan pengembangan wirausaha. Dalam acara GKN 2015 di JCC Jakarta,  ditegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong pengembangan kewirausahaan. Caranya dengan mempersiapkan calon-calon wirausaha dalam beberapa paket kebijakan. Di antara program kongkret yang disiapkan adalah pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha Rp25 juta bagi wirausaha pemula yang dikemas dalam paket bantuan sosial.

Kemenkop UKM pun membentuk Klinik Konsultasi Kewirausahaan dan Pengembangan Inkubator Bisnis (K3PIB)  dengan melibatkan elemen masyarakat, khususnya akademisi dan bisnis. Wadah fasilitasi ini dimaksudkan untuk mendorong pemuda berwirausaha. Selain itu, dikembangkan pula bantuan atau kredit dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM).

Paket lainnya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam hal ini, pembiayaan modal kerja atau investasi diberikan kepada UMKM di bidang usaha produktif yang layak tapi belum bankable. Besaran kreditnya Rp 500 juta dan sebagian dijamin oleh perusahaan penjaminan. Selanjutnya, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, di samping program pembiayaan melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Dana program ini berasal dari BUMN, BUMD dan perusahaan swasta.

Kebijakan pendukung yang tak kalah penting adalah Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP). Lalu, pengembangan koperasi pengelola energi baru, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) daerah, serta program peningkatan akses pasar. Dengan aneka paket kebijakan itu,  Menteri Puspayoga berharap bisa mendorong generasi penerus mengubah paradigma, lebih tertarik menciptakan dan memberikan pekerjaan (job creators) daripada pencari kerja (job seekers).

 

April 

Empat Jurus Hadapi MEA

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tinggal menabuh gong. Suasana cemas sebenarnya sudah meruak sejak awal 2015. Pelaku usaha khususnya sektor UKM sedemikian gerah dalam 12 bulan terakhir. Para pemerhati risau, bangsa kita sangat potensial hanya menjadi pasar bagi negara-negara ASEAN.

Disadari perlu melakukan antisipasi yang tepat; tapi antisipasi seperti apa? Di antara berbagai wacana normatif yang terdengar, Depkop UKM justru memunculkan jawaban dengan paket program riil.  Menurut  Puspayoga, Menkop UKM, lembaganya telah menyiapkan empat jurus. Jurus alias program kebijakan untuk UMKM itu pun dirapatkan dengan Komisi VI DPR-RI.

Jurus pertama adalah pendekatan melalui One Village One Product (OVOP). Yakni pola pengembangan produk unggulan daerah melalui klaster-klaster atau sentra.  Kedua, mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kewirausahaan, yang diikuti dengan meningkatkan kualitas dan standarisasi produk UMKM. Program UMKM didorong untuk memiliki sertifikasi halal dan HAKI. katanya. “Soal kepengurusan Hak Cipta (dari Kemenkum HAM) kita diberikan gratis untuk pelaku usaha mikro dan kecil,” ujar Puspayoga.

Jurus keempat berkaitan dengan pemberian kredit berbunga rendah. Skema pembiayaan dengan bunga murah didistribusikan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM. Guna memperkuat kepercayaan pihak pemberi kredit dan keamanan kredit, kerja sama digalang dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), Jamkrida/Jamkrindo dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk akses ekspor.

Selain itu, pemerintah juga memperketat pengawasan di daerah perbatasan/border guna menekan masuknya produk ilegal. Dan dalam memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), dilakukan standarisasi produk baik SNI/ISO maupun kehalalan produk. Untuk ini, Kemenkop UKM bekerja sama dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN). “Itu semua demi mendorong produk UKM mampu bersaing di pasar dalam era MEA,” ujar Puspayoga.

 

Mei

62 Ribu Koperasi Gurem Berakhir

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga membuktikan janjinya membekukan koperasi bermasalah. Sebuah sejarah baru dalam perkoperasian Indonesia. Butuh waktu lima bulan untuk merealisasikan ancamanya. Jumlah koperasi yang dilikuidasi itu pun tidak sedikit, hampir 30% dari total. Angka persisnya, 62.234 unit. Data tersebut didapat dari  laporan provinsi dan kabupaten/kota saat membuat database koperasi.

Pembubaran dilakukan terhadap koperasi yang dalam kurun waktu lama tidak aktif dan melakukan RAT. Sebab, tanpa pembubaran, pihaknya akan sulit dalam melaksanakan program dan mengawasinya. “Terkait hal ini kami membuat suatu aturan yang menjadi dasar hukum pembubaran koperasi,” tegasnya pada wartawan (26/5). Koperasi yang telah dibubarkan tidak akan lagi diakui oleh pemerintah.

Meski klasifikasi koperasi aktif 70%, hampir 50% ditengarai tidak pernah lagi melakukan RAT. Tindakan terhadap 61.468 koperasi tidak aktif akan diupayakan untuk kembali sehat. Kualitas koperasi lebih penting dibanding kuantitas. Pencabutan badan hukum  dan pembekuan itu diperlukan agar koperasi ‘papan nama’ tak diselewengkan untuk mendapatkan bantuan atau menghimpun dana masyarakat.

Beberapa Dinas Koperasi atau instansi yang membidangi perkoperasian telah melakukan hal serupa. Di antaranya Jawa Timur, Riau, NTB dan Aceh. Seperti mudah diduga, kebijakan Kemenkop UKM tak urung menuai protes. Bagi Ketua LSM Pejuang Gerakan Ekonomi Kerakyatan, M Luqman, tindakan Menteri sebagai bukti ketidakberpihakan pemerintah terhadap koperasi. Dia mempersoalkan keabsahan hak membubarkan koperasi oleh Kemenkop UKM.

 

Juni

Bunga LPDB Hanya 5 Persen

Ketika bunga pinjaman kalangan lembaga keuangan sekitar 16%, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil dan Menengan (LPDB-UMKM) milik Kemenkop UKM justru menurunkan suku bunga kredit. Tujuannya tak lain untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan UKM, ranah yang menjadi binaannya.

Melalui lembaga non bank LPDB UMKM ini, suku bunga kredit diturunkan lumayan signifikan. Besaran bunga untuk sektor riil diputuskan menjadi 5% per tahun dan 8% untuk simpan pinjam. Dengan rangsangan tersebut, Menteri AAGN Puspayoga mengharapkan sektor UMKM dan koperasi bisa cepat naik kelas. “Suku bunga kredit LPDB sudah diturunkan signifikan. Kalau masih macet dalam pengembaliannya, itu namanya moral Hazard,” ujarnya.

Pemihakan LPDB-KUMKM sejak didirikan memang untuk membantu perkembangan usaha UKM dan koperasi. Lagi pula koperasi dan UKM yang mesti disisir belum bisa mengakses permodalan ke perbankan. Singkatnya, lembaga ini untuk membantu koperasi kelas B atau C. Dengan demikian, koperasi bisa naik kelas, dari B ke A dan dari C ke B.

Kebijakan progresif ini diambil lantaran kenaikan kelas koperasi tak kunjung signifikan. Jika bunganya sama dengan lembaga lain, jelas akan menyulitkan para debitur meningkatkan keuntungan. Insentif bunga yg lebih menarik ini diprediksi kondusif untuk mempercepat koperasi naik kelas. Melalui skema kredit dan bunga yang berbeda-beda, pelaku usaha memiliki keleluasaan yang cukup untuk tumbuh dan berkembang lebih baik.

”Kami memberikan kredit kepada UKM dan koperasi yang bank saja enggan (melakukannya),” sebut Kemas Danial, Direktur Utama LPDB-UMKM. Keputusan yang memperberat tugas lembaga yang dipimpinnya itu sengaja diambil agar koperasi dan UKM terus tumbuh. Dengan demikian, koperasi dan UKM yang dibantu LPDB-KUMKM mampu lebih berkontribusi menumbuhkan ekonomi masyarakat.

Untuk memuluskan misi itu, LPDB UMKM bekerja ekstra keras. Salah satunya dengan menjalin kerja sama pihak terkait. Dalam hal ini dengan Perum Jamkrindo dan Jamkrida. Selanjutnya, LPDB-KUMKM memberlakukan evaluasi ekstra ketat terhadap setiap UKM dan koperasi mendapatkan bantuan permodalan. Maksudnya untuk memperkecil resiko terjadinya kredit macet.

Selain evaluasi, LPDB-KUMKM pun lebih waspada terhadap UKM dan koperasi yang menjadi mitranya. Cara ini semata untuk mengawal penggunaan dana yang diberikan, lebih dari sekadar menekan potensi kredit macet. Sama sekali bukan bermaksud membatasi ruang gerak mereka. Komitmen kerja sama dengan Jamkrindo dan Jamkrida memungkinkan terwujudnya kolektibilitas menjadi nol persen.

Untuk 2015, LPDB-KUMKM menyiapkan dana sebesar Rp2,35 triliun untuk disalurkan kepada 174 ribu UMKM melalui 940 mitra. Dana itu lebih besar dibandingkan tahun lalu yang Rp 2,1 triliun. Per awal Juni 2015, dana yang tersalurkan telah mencapai Rp596 miliar. Sedangkan total dana yang disalurkan mendekati Rp6 triliun.

 

Juli

Penguatan Kelembagaan Koperasi

Kemenkop UKM mengklaim memfokuskan diri pada penguatan kelembagaan koperasi di seluruh Indonesia. Khususnya perbaikan manajerial, setelah itu mencarikan akses pembiayaan. Dua hal ini  menjadi tugas pokok Kemenkop dan UKM ke depan. Di antara yang sudah dilakukan adalah menurunkan suku bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari 22 menjadi 12 persen dan tahun depan dipatok hanya sembilan persen.

“Untuk memperkokoh koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa Indonesia, kualitas koperasi di seluruh Indonesia harus ditingkatkan. Tujuannya, agar bisa sejajar dengan BUMN dan perusahaan swasta” ujar Menkop UKM  Puspayoga, pada acara halal bihalal di Gedung Smesco, Jl.  Gatot Soebroto, Jaksel (28/7).

Langkah meningkatkan kualitas koperasi tak bisa ditawar-tawar. “Kita harus berani mengangkat koperasi yang bagus dan mengeluarkan yang tidak bagus dari data base kita. Dari 147 ribu koperasi sekarang sudah diberi nomor induk koperasi (NIK) dan 62 ribu dikeluarkan dari data base. Itu starting point kita melangkah agar koperasi berkualitas dan bisa sejajar dengan BUMN dan perusahaan swasta,” ujar Puspayoga.

Fungsi BUMN stabilisasi; BRI harus member kredit untuk pelaku UKM dengan bunga lebih rendah (sekarang bisa diturunkan dari 22% menjadi 12%, dan tahun depan 9%. “Jadi, stabilisasi dulu, untung nomor sekian. Jangan terbolak balik seperti Bulog yang kejar untung terus sehingga stabilitas harga terabaikan,” sindir mantan wakil Gubernur Bali itu.

Fungsi terpenting perusahaan swasta adalah pertumbuhan ekonomi. Swasta itu memang identik dengan kapitalis, meski diharap ikut menegakkan nilai-nilai koperasi. Jadi, dia berhak cari untung setingi-tingginya. Sedangkan fungsi koperasi yang beranggotakan orang banyak adalah mendistribusikan kesejahteraan masyarakat. Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tidak terjadi pemerataan kesejahteraan, itu instabilisasi. Tidak ada pertumbuhan,” ujarnya.

“Ini tiga pilar pelaku ekonomi kita, kalau ini bisa berjalan seiring sejalan dengan baik, saya yakin pemerataan kesejahteraan terjadi dengan pertumbuhan yang meningkat. Pertumbuhan tinggi tidak ada pemertaan berarti Gini ratio tidak bagus. Artinya, pendapatan yang tinggi, tinggi terus dan yang rendah rendah terus”.

Gong Sejuta Wirausaha Baru

Saat ini wirausaha Indonesia baru sekitar 3,8 juta wirausaha (1,65%) dari total 250 juta penduduk Indonesia. Untuk mencapai jumlah minimal wirausaha 2% jumlah wirausaha, diperlukan 1,09 juta wirausaha baru. “Kita harapkan peran seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan turut serta memacu pertumbuhan itu,” kata Menkop UKM dalam sambutan Pelatihan Pemasyarakatan Pemahaman Koperasi Melalui GKN 2015 di Jayapura (25/7).

Tanpa komitmen membangun atau mencetak wirausaha baru, perekonomian Indoneaia akan tetap terbelakang. Ia mencontohkan, Singapura lebih maju secara ekonomi karena masyarakatnya banyak yang berdagang. Begitu juga masyarakat Malayaia, apalagi warga di Jepang.

Puspayoga bangga masyarakat Papua begitu antusias mengikuti kegiatan pelatihan wirausaha ini. “Ini merupakan refleksi dari keinginan masyarakat Papua untuk maju secara ekonomi. Ini luar biasa,” katanya. Tekad kuat masyarakat untuk menjadi wirausah ini akan terus didorong lewat sentuhan atau dukungan, memfasilitasi, seperti di Distrik Muara Tami.

“Kita berikan pelatihan seauai yang dibutuhkan masyarakat, seperti mengelola ikan badeng, pembuatn es krim, pembuatan sari kelapa, daur ulang sampah, dan pembuatan pupuk, supaya nilai jualnya lebih mahal dari harga sebelum diolah,” kata Menkop. Pelatihan ini hendaknya segera mengimplementasikanya. “Selesai mengikuti pelatihan ini harus bisa berinovasi agar memberi dampak ekonomi lebih besar bagi keluarga,” kata AAGN Puspayoga.

 

Agustus

Skim Kredit untuk Wirausaha Pemula

Bekerja sama dengan Lembaga Pengeloa Dana Bergulir (LPDB) Kemenkop UKM akan membentuk skim kredit khusus untuk wirausaha pemula (WP). Syaratnya mereka mengikuti pelatihan dan sudah tergabung dalam satu wadah koperasi. Sebab, LPDB hanya boleh menyalurkan dana bergulir kepada institusi, tidak perorangan.

Mulai 2016, tidak ada lagi skim bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. “Ini untuk menggerakkan WP seperti yang dilaksanakan selama ini,” tutur Deputi Bidang Pengembangan SDM, Prakoso Budi Susetiyo. Utamanya menyangkut target mencapai ideal wiraswastawan suatu bangsa dua persen dari jumlah penduduk. Saat ini, Indonesia baru mencatatkan angka 1,65 persen wirausaha. Bandingkan dengan Singapura (7%),  Malaysia (5%) dan Thailand (3%).

Para WP yang sudah mendapatkan pelatihan akan mendapat pinjaman modal dengan bunga ringan, agar mereka lebih lincah menjalankan usahanya. Dalam pemberian pinjaman ini, risiko kredit bermasalah ditanggung renteng. “Artinya, jika ada WP yang sulit membayar bunga pinjaman, pihak koperasi yang bertanggung jawab,” ujar Koko, sapaan akrab Prakoso. Pembentukan skim kredit baru bagi WP yang akan direalisaikan tahun 2016 ini.

“Tidak semua orang bias maju dan berkembang tanpa modal. Apalagi kalau mau mempercepat. Jadi nanti setelah kami didik dari biaya kerja sama ini, lalu diberi pendampingan, dan baru dibuka akses kredit dari LPDB melalui koperasi terdekat,” ujarnya. Dalam program ini, setiap WP mendapat Rp25 juta atau per orang. Syarat WP tetap di Deputi SDM. Tahap awal, para WP akan mendapatkan pinjaman modal maksimal Rp25 juta itulah.

Para pendamping itu bertugas mengontrol, mengawasi dan member masukan dan arahan agar usahanya bisa maju dan berkembang. Kalau sudah naik kelas pasti akan memakai skim kredit komersil. Boleh lanjut di LPDB maupun perbankan,” ujarnya. Para pendamping terdiri dari putra-putra daerah yang telah mendapatkan pelatihan dari Kemenkop UKM. “Para pendamping mendapatkan honor dari Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk membuat skim kredit, LPDB menjajaki kerja sama dengan pihak perbankan yang sama. “Kami sedang menjajaki  kerja sama dengan Bank BRI dan Bank Mandiri,” katanya.

Prokoso optimistis dengan cara tersebut program Gerakan Kewirausahaan Nasioal (GKN) terus berjalan dan target jumlah wirausaha bisa tercapai. “Ini tidak bias didiamin. Karena masyarakat bias hancur. Boro-boro mengejar target rasio wirausaha? Jangan lupa, karena ada juga orang yang dikasih bantuan juga tidak mau.  Tapi masih bagus kalau diberi. Maka itu, bunganya nanti di bawah dua persen,” ujarnya.

 

September 2015

Bantuan KUR Saat Pelemahan Rupiah

Kementerian Koperasi dan UKM terus mengawal penyerapan program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tiga bank pemerintah, yaitu BRI, Mandiri, dan BNI. Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga blusukan ke kantor-kantor cabang dan ke pasar-pasar yang menjadi kantong nasabah BRI penerima KUR yang disubsidi. Menkop UKM memantau langsung penyerapan KUR. Di tengah lesunya perekonomian akibat kenaikan nilai tukar dolar, KUR menjadi salah satu stimulus pelaku UKM dalam menjaga cashflow usaha.

Ternyata prosedur pengajuan KUR tidak berbelit, cepat, tanpa agunan, dan antusiasme masyarakat cukup besar.

Target hingga akhir tahun sebesar Rp30 triliun. Ini dibagi pada tiga bank pemerintah, BRI yang terbesar, sekitar Rp21 triliun,” ujar Puspayoga di sela kunjungan ke BRI Cabang Pasar Minggu, Jakarta Selatan (8/9). Dari jumlah itu, Rp17 triliun merupakan KUR mikro dengan plafon sampai Rp25 juta, Rp4 triliun untuk KUR ritel dengan plafon Rp25-500 juta, dan Rp400 miliar untuk KUR TKI.

Pihak BRI optimis penyaluran pinjaman di sektor usaha mikro bisa tumbuh di kisaran 17-18% di tahun ini. Adapun pembagiannya, BNI menyalurkan Rp4 triliun,  Mandiri Rp4 triliun, dan BUMD/Bank DKI Rp1 triliun.

Selain merealisasikan tingkat suku bunga KUR menjadi 12% per tahun (dari 22%), pemerintah sekaligus menaikkan anggaran untuk subsidi bunga KUR sebesar Rp1 triliun untuk bank. Penurunan bunga kredit usaha rakyat (KUR) ini diapresiasi positif oleh masyarakat. Apalagi persyaratan untuk itu sangat mudah. Hanya menyiapkan Kartu Keluarga. KTP, Surat Nikah dan pasfoto, prosedur KUR selesai. Puspayoga berjanji bunga KUR pada 2016 akan dipangkas ke level 9 persen.

Menkop pun optimistis, hingga akhir 2015 target dana penyaluran KUR sebesar Rp30 triliun bisa mengalir ke masyarakat. “Dengan penurunan bunga diharapkan keuntungan UKM kian meningkat. Selain subsidi suku bunga KUR, pemerintah juga memberikan bantuan lainnya di bidang akses pembiayaan. Di antaranya yakni Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) untuk usaha sektor rill dengan bunga 0,2% per bulan dan kredit untuk koperasi simpan pinjam dengan bunga 0,3% per bulan.

 

Oktober

Gerakan Bangga Koperasi

Gerakan Bangga Koperasi (Gerak) Diluncurkan Menkop UKM  Puspayoga di Gedung Smesco Indonesia Jakarta, (7/10). Ini upaya mengonsolidasikan gerakan koperasi untuk mewujudkan cita-cita koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa. Untuk itu, diperlukan kemitraan dan jejaring usaha sesama koperasi ataupun koperasi dengan BUMN dan swasta.

Kemitraan koperasi lintasgenerasi perlu digalakkan, “Selain regenerasi, juga semangat berkoperasi di kalangan muda dari seluruh lapisan dan profesi,” ucap Menkop UKM pada acara yang diinisiasi Perhimpunan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) itu. Menkop UKM juga menyambut baik langkah Perhimpunan BMT yang pada usia 10 tahun ini berhasil mengonsolidasikan 561 BMT berbadan hukum koperasi dengan total aset Rp11,9 triliun dan 2.694.013 anggota.

Melalui Gerak, yang ditanamkan sejak dini ke kalangan generasi muda, praktik-praktik berkoperasi sesuai nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi diyakini bisa tumbuh dengan baik sejak dini. Menteri berharap, Gerak bisa menjadikan masyarakat dan para anggota koperasi semakin giat mengurus dan mengelola koperasinya secara benar dan profesional.

 

November

Paket Reformasi Total Koperasi

Program kerja Kemenkop UKM makin membumi di tataran riil. Mau tak mau, suka tak suka, reformasi total koperasi diyakini sebagai keniscayaan. Pasalnya, perjalanan koperasi tidak menyejahterakan anggotanya dan meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) bangsa Indonesia. Sedikitnya ada tiga langkah besar dalam reformasi total koperasi itu, yaitu rehabilitasi koperasi, reorientasi koperasi, dan pengembangan koperasi.

Rehabilitasi koperasi sudah berjalan dengan membuat data base koperasi berdasarkan penerbitan sertifikat NIK (nomor induk koperasi). Dari data base ini diketahui mana koperasi aktif dan tidak. Aktif yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) dan mana yang tidak. Maka itu, perlu ditingkatkan koperasi aktif agar berkualitas. Sedangkan yang tidak aktif diberikan pembinaan untuk menuju koperasi aktif. Di luar itu, maka semua dibubarkan.

Koperasi kita banyak, tapi kontribusi PDB kalah jauh dibanding negara lain. “Kalau negara lain, kontribusi koperasi pada PDB bisa sampai 60 persen pada ekonomi negaranya. Kita maksimal dua persen. Masih jauh,” ujar AAGN Puspayoga sebagai keynote speaker seminar nasional “Koperasi Besar Mau Diapakan?” dalam rangkaian acara peluncuran buku 100 Koperasi Besar Indonesia seri II, karya Irsyad Muchtar (12/11).

Reorientasi berarti pergeseran dari kuantitas menuju kualitas. Terakhir pengembangan koperasi, yang tentu tidak lepas dari regulasi atau perundang-undangan. Kami sudah membentuk tim untuk menyeleksi atau mendata mana-mana regulasi atau Permen yang jadi penghambat. Ini akan saya bawa rapat kabinet untuk dikomunikasikan dan dikoordinasikan lintas kementerian terkait, termasuk stakeholder. “Kami butuh masukan, kritikan, dan saran,” ujar Menkop.

Menkop tak lupa menyindir para pejabat eselon satu atau deputinya. Mantan Wakil Gubernur Bali ini mengatakan, deputi harus bekerja ekstra dengan cerdas dan jeli dalam melangkah. ”Saya mengajak para deputi agar membuat program kerja yang riil. Tidak yang aneh-aneh. Sinergikan dengan program koperasi yang ada. Jangan cuma bisa copy paste. Misalnya, sebagai Menkop, pihaknya mendorong koperasi besar go international. Ini bagian dari reformasi total koperasi. ”Saya pernah minta agar Kospin membuka cabang di Malaysia, mengingat banyak TKI di sana”.

 

Desember

In-Pantry Prajurit Jelang Pensiun

Menjelang masa pensiun para prajurit TNI, Kemenkop UKM ikut mempersiapkan mereka. Caranya, dengan memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan magang di perusahaan bagi korps Kementerian Pertahanan itu. Kedua kementerian itu memang menggalang kerjasama untuk membuka mind-set guna mulai berwirausaha.

Para prajurit itu, menurut Deputi Bidang Pengembangan SM Kemenkop dan UKM, Prakoso Budi Susetiyo, sudah memiliki modal berupa disiplin dan mental yang kuat. Nantinya tinggal diarahkan apakah dalam bentuk pelatihan wirausaha atau magang di perusahaan. Program pendidikan dan pelatihan wirausaha atau magang dilaksanakan hingga ke wilayah perbatasan RI di ujung sana.

“Intinya, kita memberikan wacana baru bagi para prajurit agar memiliki kesibukan yang bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya setelah pensiun,” ujar Prakoso (17/12). Selain memberi pelatihan, Kemenkop dan UKM juga bertugas memberi pendampingan. Sebab, tanpa pendampingan, dikhawatirkan arah tujuan program tidak berjalan dengan baik. Program pelatihan kewirausahaan tersebut harus bisa berjalan pada tahun 2016.

Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan Laksamana Muda TNI Agus Purwoto menyambut baik dan mengapresiasi kerjasama pelatihan kewirausahaan ini. Menurut Agus, para prajurit yang akan memasuki masa pensiun memang harus mampu mempersiapkan diri. Harus merubah mindset dari employee menjadi seorang wirausaha. Atau, merubah dari ‘infantri’ menjadi ‘in-pantry’.

Setelah masa pensiun, para prajurit bisa hidup bermasyarakat dengan baik dan layak. Mengenai pelatihan wirausa hanya apa, kita akan mendata dan melakukan pendekatan psikologis, tergantung background atau bidang yang dimiliki para prajurit selama bertugas. “Sehingga, pelatihan kewirausahaan ini berjalan secara optimal dan tepat sasaran,” tutur Agus. (Slamet Ahmad Wijaya–dd)

Bagikan ke: