Bajaj dilarang lewat di depan istana negara

Jakarta makin tidak bersahabat buat orang kecil. Padahal orang di seluruh negeri sangat bangga dengan Ibu Kota. Mereka mengidamkan bisa mengadu nasib dan memperbaiki masa depan di Jakarta. Sayang, kini ibu kota bakal tidak mudah lagi untuk diakrabi. Pasca lebaran baru lalu orang-orang daerah yang mencoba datang untuk mengadu nasib dirazia petugas kependudukan DKI Jakarta. Alasannya, bagi yang tidak punya ketrampilan tidak boleh datang. Padahal soal ketrampilan bisa dicari dan disesuaikan dengan kebisaan yang mereka miliki.

Fakta yang terjadi, peraturan diskriminatif akan terus bergulir di ibu kota. Para pemotor yang paling awal mengalami ketidakadilan itu. Mereka tak boleh melintasi Jalan Tamrin – Monas. Kini giliran Bajaj yang diharamkan berseliweran di Jalan depan istana. Boleh maklum, kendaraannya mungkin termasuk level pinggiran. Tak berkelas untuk kota modern macam Jakarta, tetapi penggunanya belum tentu berkelas pinggiran. ┬áMereka pun berhak atas fasilitas pembangunan yang dibiayai akumulasi pajak masyarakat yang notabene dibayarkan para pengguna bajaj itu.

Selagi kota-kota di dunia makin mengampanyekan hal-hal yang berbau tradisi. Menghargai kearifan lokal. Boleh jadi bajaj bukan asli produk anak negeri, tetapi sudah menjadi bagian budaya transportasi Jakarta sejak puluhan tahun silam. Alih-alih kota makin modern pemangku kebijakan merasa malu kotanya dilewati kendaraan roda tiga itu.

Padahal memelihara peradaban dan menghargai akulturasi budaya tidaklah norak. Sebaliknya justru mengandung nilai-nilai humanis tinggi. Sehingga kebijakan yang dilahirkan Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat segera menerapkan larangan angkutan umum jenis bajaj melintas di Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat tak perlu terjadi.

Walau dikata Kadishub Harlem Simanjuntak, sebenarnya bajaj tak terlalu mengganggu lalu lintas dan menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut. Namun, bajaj dianggap tidak pas bila melintas di depan Kompleks Istana Kepresidenan dan kantor kementerian. Pastinya penerapan kebijakan pelarangan tersebut cepat atau lambat bakal dilakukan. Tinggal menunggu pembuatan plang serta sosialisasi dengan pengemudi bajaj.

 

Wisra Wibowo

Jalan Balai Rakyat

Cakung Timur, Jakarat Timur.

Bagikan ke: