KPPU Antisipasi Lonjakan Harga-harga Jelang Ramadhan

Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) siap-siap menyemprit dan menyetop laju pengusaha yang melakukan monopoli. Khususnya menjelang Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Seperti lazimnya menjelang moment tersebut harga kebutuhan pokok selalu bergejolak naik. Dengan adanya antisipasi penandatanganan Pakta Integritas Anti Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bersama sejumlah asosiasi membuat harga-harga akan stabil.

Mereka yang ikut menandatangani pakta tersebut adalah Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI), Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Koperasi Tahu Tempe Indonesia (KOPTI), Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO), Asosiasi Agrobisnis Cabai Indonesia (AACI), Gabungan Perusahaan Pembibitan Perunggasan (GPPU), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Semen Indonesia (ASI).

Dalam pakta tersebut setidaknya memuat dua hal penting, yakni pertama, melakukan internalisasi prinsip-prinsip persiangan usaha yang sehat, khususnya dalam lingkup organisasi yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Kedua, tidak melakukan atau memfasilitasi segala bentuk perjanjian, kegiatan atau penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti telah diatur UU No 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan.
Menurut release yang dikeluarkan KPPU di Jakarta, Rabu (11/5/2016), pakta tersebut merupakan bentuk upaya bersama para pelaku usaha dalam mengidentifikasi permasalahsn dan mengantisipasi terjadinya fluktuasi harga komoditas pangan (sembako) seperti beras, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, telur, tepung terigu, cabai, bawang merah, dll menjelang Ramadan dan lebaran.
sembako
Hal tersebut dimaksudkan KPPU untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ikut menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, khususnya di pasar-pasar yang menjual kebutuhan pokok dan barang penting lainnya demi kelancaran pembangunan nasional.

Dimana sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPPU yang melakukan advokasi kebijakan, penegakan hukum, pengendalian merger dan pengawasan kemitraan. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, KPPU mengajak para asosiasi mengimplikasikan Compliance Guidelines, dengan demikian saat berbisnis, pelaku usaha tidak melewati batas dan melanggar UU No 5/1999. KPPU juga memiliki Competition Checklist yang bisa digunakan untuk membuat kebijakan yang sesuai aturan UU dimaksud agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat. Saw/Dbs.

Bagikan ke: