LPDB Tingkatkan Pemerataan Penyerapan Dana Bergulir

ukm jatimSurabaya – Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Diantaranya dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tujuannya agar lebih optimal lagi menyalurkan permodalan pada koperasi dan UKM.

Lembaga yang dibentuk Kementerian Koperasi dan UKM pada 2006 dan mulai operasional pada 2008, awalnya hanya untuk menyalurkan permodalan pada koperasi yang belum sanggup mengakses pada lembaga keuangan komersil, karena belum bankable. Tetapi seiring perjalanan waktu LPDB juga diberikan tanggung jawab menyalurkan pada cakupan makin luas sebagai mitranya, yang tidak terbatas pada koperasi dan UKM
Demikian disampaikan Direktur Pengembangan Usaha LPDB Adi Trisnojuwono, dalam acara Monitoring dan Evaluasi (monev) LKB/ LKBB di Surabaya, Jatim, Kamis (2/6/2016). Acara tersebut dihadiri Plh Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Mas Purnomo Hadi, Sekda Kabupaten Malang Abdul Malik, Kadis Koperasi Kabupaten Malang Sukowiyono, Kepala BLUD Kabpuaten Malang Yuli Artana, para direksi BPD, BPR dan perusahaan modal ventura, serta perwakilan mitra LPDB-KUMKM.

Lanjut Adi, awalnya LPDB menjalin kerja sama dengan LKB/LKBB berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 75/2011, dengan tujuan agar proses penyerapan dana bergulir kepada KUMKM bisa lebih cepat. Pernyaratannya pun relatif mudah dan bunga rendah. Ini dimaksudkan agar bisa memberikan daya saing pengembangan KUKM. Namun pola kerja sama ini belum efektif untuk mendorong minat pelaku usaha.
Kemudian LPDB Kemenkop UKM mendorong dibentuknya BLUD terkait pembiayaan KUKM, maka berdirilah BLUD. “Selama ini sudah berjalan di Lampung, Tangerang, Purwokerto. Kesempatan ini kita bisa sinergi lagi dengan Malang untuk mempercepat penyaluran kepada KUKM di Malang,“ jelas Adi.

Adapun kendala yang masih dihadapi LPDB adalah tidak diijinkan pemerintah untuk mendirikan kantor cabang di daerah. Sehingga kerja sama dengan para pihak di anggap masih harus terus dilakukan. Akhirnya sampai hari ini LPDB hanya punya satu kantor di Jakarta tetapi harus layani mitra di seluruh Indoensia. “Dengan kondisi seperti ini dan personil yang terbatas, kalau semua koperasi dan UKM ajukan pinjaman ramai-ramai, LPDB bingung, padahal momen menjadi penting bagi pelaku usaha,” tambahnya lagi.
Adi mengungkapkan sesuai hasil monev menunjukan hanya wilayah tertentu saja yang bisa akses dana bergulir ini, meski sosialisasi diseminasi sudah dilakukan maksimal tetapi hasil penyebarannya belum maksimal.

Sejalan dengan hal itu, dalam acara Monev LKB/LKBB ini, LPDB kembali menjalin kerja sama, dengan melakukan penandatanganan MoU tentang penyaluran pinjaman dana bergulir kepada KUMKM dengan pola chaneling antara LPDB dengan Pemda Kabupaten Malang. MoU serupa juga dilakukan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengelola dana bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang.
Adanya kenja sama tersebut akan mempermudah LPDB menyalurkan dana bergulir, karena BLUD sudah melakukan verifikasi pada KUKM yang membutuhkan pembiayaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) UMKM merupakan penyumbang terbesar bagi PDB nasional yakni, sebesar 56%. Karenanya bebagai upaya dilakukan pemerintah, diantaranya LPDB terus mendorong tumbuh kembangkannya UKM di tanah air.

Adi Trisnojuwono menambahkan sejak 2016 pihaknya telah melakukan monev empat kali, di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Mataram Provinsi NTB, Padang Sumatera Barat dan Terakhir di Surabaya, Jawa Timur.
Monev tersebut bertujuan menjaga kepatuhan mitra sehingga tingkat kredit macet/NPL dapat ditekan serendah mungkin dan memberikan kesempatan mitra untuk saling tukar informasi dalam hadapi MEA, sekaligus sosialisasi kebijakan pemerintah kepada LKB/LKBB. Selain itu kegiatan ini dapat menyerap informasi untuk bahan penyusunan kebijakan terkait program ini akan disempurnakan atau distop.

Pada kesempatan itu, Plh Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Mas Purnomo Hadi mewakili Pemprov Jawa Timur mengapresiasi kebijakan LPDB yang telah mengalokasikan dana bergulir hampir Rp 1 triliun kepada KUKM di Jatim. Ia berharap pertumbuhan ekonomi di masyarakat bawah dapat tumbuh pesat.
Jumlah Koperasi di Jatim sebanyak 31.171 unit tersebar di 38 kabupaten/ kota. Dari jumlah itu 20% dikatagorikan mati suri. Mas Purnomo mengakui sebagian harus dibubarkan dan sisanya akan terus dilakukan revitalisasi berupa pembinaan dan upaya merger. “Hal ini sudah dilakukan pendataan dan sebagian sudah dibubarkan karena keberdaannya sudah tidak memungkinkan lagi, dan kondisinya aman mereka tidak punya tanggungan kepada pemerintah dan kredit macet,“ jelasnya.

Sedangkan data UKM di Jatim mencapai 6,8 juta. Dari jumlah tersebut mampu menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup besar yakni 54,48%. Merupakan terbesar dari seluruh PDRB secara Nasional. SAW/Masbagalir.

Bagikan ke: