Turbulensi Regulasi Taksi Online

Tak mudah memang mengompromikan produk inovasi teknologi sebagai tuntutan zaman dengan satu-satunya model transaksi jasa transportasi yang dikenal selama ini. Pemerintah dituntut berpikir keras menjawab tantangan keberadaan taksi berbasis aplikasi, Grab dan Uber, di area yang yang selama ini merupakan pasar taksi konvensional.

demo sopir taxi

Selasa 22 Maret 2016. Sejumlah ruas utama Jakarta lumpuh. Macet total. Pasalnya, ribuan sopir taksi menggelar demo akbar. Mereka menuntut pembekuan Grab dan Uber. Kedua penyedia jasa transportasi online itu dirasa telah menjadi ancaman serius. Beroperasinya taksi berbasis aplikasi itu nyatanya menggerus penghasilan para sopir taksi konvensional secara serius.

Unjuk rasa kali ini memang lanjutan dari aksi sebelumnya. Aksi berlangsung di sejumlah titik. Yakni di depan Gedung DPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Istana Merdeka, dan Balai Kota Jakarta. Rombongan taksi dan bajaj gas beriringan menuju kawasan Monas. Tak hanya taksi yang ikut demo, ratusan angkot merah dan bajaj juga konvoi menuju Monas. Di kaca-kaca angkot itu tertempel tulisan ‘Aksi Simpatik Menolak Angkutan Ilegal’.

Ribuan taksi—mayoritas pesertanya pengemudi taksi Blue Bird dengan bendera Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat—ditempeli stiker “Tolak Transportasi Ilegal” di kaca bagian belakang. Terparkir di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Taksi itu memenuhi kedua sisi jalan, baik arah Slipi maupun arah Semanggi, dan memenuhi empat jalur. Tak ada mobil yang bisa lewat menerobos simpul-simpul kemacetan di hari Selasa sengit itu.

Tensi tinggi dalam penyaluran aspirasi di kalangan sopir taksi yang merasa ‘terzalimi’ itu, tak pelak, membawa ekses. Pengemudi yang tak turut berdemo, dan membawa penumpang, mereka razia. Aksi sweeping antarsopir taksi terjadi di Jalan Gatot Subroto sekitar pukul 08.35 WIB. Peristiwa serupa juga berlangsung di depan mall FX Senayan. Mereka sweeping taksi lainnya agar bergabung.

Pelampiasan kisruh tak hanya tertuju pada pengemudi taksi, tetapi juga pengemudi Gojek. Upaya memaksa sopir lain bersimpati dan bergabung dengan para pendemo berujung dengan perusakan taksi. Terjadi semacam ‘kanibalisme’, sesama sopir taksi berseteru. Metro Mini dan Kopaja yang melintas di depan Universitas Atmajaya, Semanggi, juga tak luput dari serangan puluhan sopir taksi yang berdemonstrasi.

Gesekan horisontal antara sopir taksi konvensional dan pengemudi taksi aplikasi berpangkal dari fatsal legalitas. Dari sisi perundang-undangan dan Perda, keberadaan operasionalnya menyalahi aturan alias ilegal. Mulai dari UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP 74/2014, Perda DKI No. 5/2014, Kepmenhub No. 35/2003, dan Pergub No. 1026/ 1991.

Dalam aturan untuk menjadi angkutan publik (UU No. 22) dipersyaratkan, perusahaan harus memiliki badan hukum yang jelas, membayar pajak penghasilan (1% per tahun untuk omzet di bawah Rp4,8 miliar), dan memakai pelat kuning. Jika masih gunakan pelat hitam, statusnya mobil sewa/rental. “Kalau jadi taksi, atau mobil rental, Grab dan Uber harus menggunakan argo. Yang pasti mereka semua harus terdaftar dan diuji KIR-nya,” kata Pelaksana Tugas Dirjenhubdar, Sugihardjo.

Berkaitan dengan perizinan, karena Uber mendaftarkan diri di BKPM, bukan di Dephub, “Kantor perwakilan Uber di Indonesia sebenarnya tidak diperbolehkan melakukan bisnis. Makanya yang kita keluarkan (hanya) izin KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing) untuk portal website,” ujar Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis.

Dalam keikutsertaan yang agak aneh, Menkominfo Rudiantara menyatakan Grab Car dan Uber Taxi telah sepakat mengajukan koperasi sebagai badan hukum usaha mereka. “Jadi, koperasi ini mewadahi para individu yang memiliki mobil yang digunakan sebagai bagian dari bisnis transportasi online,” yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Menkop dan UKM, Anak Agung Gede Puspayoga, untuk membahas penampungan armada Grab Car dan Uber Taxi.

Atas ‘prakarsa’ kebijakan Menkominfo Rudiantara, Ketua Umum Front Transportasi Jakarta, Haryanto Tambunan, angkat bicara dengan sengit . Ia menilai Rudiantara telah menyalahi kewenangannya sebagai Menkominfo terkait persoalan layanan transportasi online. “Kominfo tidak ada kewenangannya karena itu ranah Menteri Perhubungan. Jalan keluar pembentukan koperasi untuk menaungi GrabCar dan Uber di Indonesia tidak tepat,” ujar Tambunan.

Di lapangan, pengguna jasa merasa diuntungkan karena tarif Uber/Grab lebih murah sekitar 30 persen pada kondisi normal. Hal ini dimungkinkan konsep “sharing economy” atau ekonomi berbagi yang lebih efisien. Sederhananya, Uber/Grab punya aplikasi, orang A punya mobil, dan orang B ingin menumpang. Uber/Grab tak memiliki satu pun mobil angkutan dan tak memperkerjakan satu pun sopir. Semuanya bersifat kemitraan. Tanpa ongkos perawatan mobil, seragam sopir, pool, dan sebagainya. Beda dengan konsep taksi tradisional yang semuanya serba memiliki (owning economy).

Mobil-mobil yang disediakan Uber, misalnya, tergolong mewah. Antara lain Toyota Camry, Alphard, hingga Mercedes-Benz S-Class. Mereka mematok tarif murah, yakni Rp 6.000, untuk satu kali buka pintu. Padahal, tarif resmi dari Organda Rp 7.500. Setelah hampir dua tahun beroperasi, masuk akal jika sopir taksi konvensional mengeluhkan penghasilan mereka terampas sampai 40 persen. Pada sisi lain, pengemudi Uber, misalnya, merasa nyaman karena lebih memiliki kepastian penghasilan.

 

Regulasi tak Tegas

Demo besar-besaran 22/3 yang diselingi tindak anarkis di sana sini tergolong sukses mendorong pemerintah bersikap. Bahwa perlu ada jalan keluar kompromistis antara aturan dan kebutuhan. Meski, sebagaimana dikemukakan pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, “Pilihannya cuma dua, benahi undang-undangnya (UU No.22/2009) atau larang,” kata pria yang sejak 2014 mengkritisi keberadaan layanan Taksi Uber dan Grab Car yang dioperasikan oleh perusahaan piranti lunak melalui jasa panggilan mobil yang disediakannya.

Selama ini, “Regulator terkesan tidak tegas terhadap hal ini. Meskipun hal ini menguntungkan konsumen dari sisi pemesanan (online) dan tarif yang lebih murah, tetap saja bermasalah kalau di kemudian hari ada apa-apa. Misalnya, pelanggaran berupa kriminal dan konsumen dirugikan, konsumen mau lapor ke siapa?” tutur Agus Pambagio.

Inovasi Uber terletak pada penggunaan aplikasi yang mempertemukan sopir dengan mobil sewaannya ke penumpang yang memesan jasa transportasi dari aplikasi yang sama. Kondisi seperti itu sangat wajar terjadi di negara berkembang. Di satu sisi, inovasi semakin cepat terjadi karena didukung perkembangan teknologi, sedangkan di sisi lainnya, regulasi pemerintah belum siap dengan inovasi-inovasi tersebut.

Terhambat dan terlambatnya antisipasi regulasi boleh dibilang salah satu ciri khas negara berkembang. Tercecer jauh oleh perkembangan inovasi. Kondisi ini yang lazim dikenal dengan istilah ‘turbulensi’. Solusi dari kondisi turbulensi ini yaitu pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi dalam bisnis jasa transportasi.

Sehari pascademo, pemerintah memutuskan bahwa taksi Uber dan GrabCar harus mematuhi UU No. 22/2009. Kedua perusahaan tersebut harus bergabung ke dalam operator angkutan yang legal. Keputusan itu dihasilkan setelah rapat antara Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan Menkominfo di Ruang Bima Kemenko Polhukam itu dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

“Solusinya sudah ketemu. Mereka akan bekerja sama dengan operator angkutan umum yang memiliki izin operasi resmi, baik nantinya sebagai taksi atau angkutan sewa,” ujar Pelaksana Tugas Dirjenhubdar Kemenhub, Sugihardjo. Pemerintah memberikan dua alternatif: bergabung ke dalam perusahaan taksi atau berbadan hukum sebagai perusahaan juga perlu rental mobil.

Dari sisi teknis; terkait plat kendaraan dan KIR, Kemenhub telah setuju untuk mengeluarkan “peraturan baru dalam bentuk Kepmen, sehingga bisa mengakomodasi kemajuan teknologi,” sebagaimana dinyatakan Menkominfo Rudiantara.

Sebenarnya, bersamaan dengan taksi aplikasi ini, kasus gojek, blujek, grabike dan sejenisnya, mengisyaratkan problem yang sama. Bahkan kasus mobil gelap yang beroperasi sembunyi-sembunyi cuma beda-beda tipis dengan taksi aplikasi. Contohnya, mobil gelap asal Cileungsi dan Bogor, yang mengangkut penumpang kantoran pada pagi dan sore hari. Akankah pihak berwenang tetap bersikap pura-pura tidak tahu? Sampai kapan?

Adakah deadline untuk itu? Info dan kepastian tentang hal ini sama sumirnya dengan dua alternatif yang ditawarkan—yang dengan sendirinya membuka ruang untuk tawar-menawar, sementara waktu berjalan terus. Di Provinsi Bali, Gubernur I Made Mangku Pastika dengan tegas menghentikan operasi transportasi online. “Yang bisa stop atau tidak, itu adalah di Dishub masing-masing daerah, bukan kewenangan saya karena sudah diturunkan ke Pemprov,” ujar Ignasias Jonan.

Di Bandung, Wali Kota Ridwan Kamil masih mengumpulkan info yang cukup dari berbagai pihak terkait. Bagaimanapun, setiap inovasi baru selalu menimbulkan dinamika. “Pemkot Bandung pada dasarnya mendukung inovasi. Kalau ternyata secara legalitas tidak ada solusinya, inovasi ini belum bisa diizinkan sampai nanti ketemu format legalitasnya. Bagusnya ada inovasi legalitas dalam bentuk satu dan lain hal. Yang harus kita utamakan adalah pelayanan kepada warga,” tutur Kang Emil.

Menemukan titik kompromi dan sinergi antara tegaknya regulasi dan terfasilitasinya kemaslahatan (untuk) orang banyak adalah sebuah keniscayaan. Makin cepat jawaban win-win solution itu ditemukan berarti makin cepat pula pencegahan terjadinya friksi dan konflik horisontal—yang berpangkal dari ringkihnya iklim kepastian yang diperlukan banyak pihak. Kata kuncinya, tantangan realitas semacam ini harus memunculkan jawaban yang tepat, akurat, cerdas dan (kalau mungkin) inovatif. (Dody Mardanus)

Bagikan ke: