11 Tahun LPDB-KUMKM Melayani dan Menembus Akses Permodalan KUMKM

11 tahun beroperasi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir tercatat baru   menyalurkan pinjaman pembiayaan kepada mitra usahanya sebesar Rp 8,49 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui 4.299 mitra usaha yang selanjutnya  diserap oleh lebih dari satu juta UMKM. Jangkauannya ke seluruh pelosok tanah air, menyebar di 367 kabupaten dan 95 Kota.

18 AGUSTUS INI, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) memasuki tahun ke sebelas, sebuah perjalanan waktu yang relatif singkat. Namun tidak demikian halnya dengan kinerjanya sebagai lembaga penyedia akses permodalan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

Tak ada ingar bingar seremonial, ketika lembaga ini didirikan pada tahun 2006.  Bahkan baru dua tahun berselang Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Koperasi dan UKM ini dapat mengucurkan pinjaman pertamanya. Penyaluran dana bergulir ke KUMKM pada gilirannya diharapkan dapat mencapai misi lembaga ini untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta mendorong perkuatan ekonomi nasional.

Kendati begitu besar harapan kalangan KUMKM terhadap LPDB, tidak serta merta dana bisa mengalir begitu saja. BLU ini masih harus berkutat melawan stigma masa lalu yang mengidentikkan lembaga pembiayaan bentukkan pemerintah selalu berkonotasi hibah alias bantuan sosial. Selain itu besaran dana yang harus digulirkan ke LPDB juga menjadi pertimbangan mengingat jumlah UMKM yang hampir mendekati 60 juta unit. Dengan sejumlah pekerjaan rumah masa lalu itu, LPDB baru menjalankan fungsinya pada 2008 ketika dana bergulir pertama cair sebesar Rp35,12 miliar, dan selanjutnya terus meningkat seperti tampak pada tabel.

Pemberdayaan usaha kecil berbasis koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional menjadi fokus utama  LPDB. Hal itu sejalan dengan visi dan misi awal lembaga ini mengembangkan dan menyediakan akses pembiayaan bagi KUMKM melalui pola dana bergulir.

Hingga di usia kesebelas ini,  LPDB tetap konsisten menjaga visi dan misi awalnya sebagai ujung tombak pemberdayaan sekaligus pembuka akses modal bagi kalangan usaha kecil. Di bawah kepemimpinan DR Ir Kemas Danial (Dirut), Ir Sutowo MM (Direktur Umum dan Hukum), Fitri Rinaldi SE (Direktur Keuangan), Warso Widanarto SE (Direktur Bisnis) dan Ir Adi Trisnojuwono (Direktur Pengembangan Usaha),  berkomitmen bahu membahu untuk menjadikan LPDB-sebagai lembaga terdepan pemberdayaan ekonomi rakyat. Barisan di jajaran direksi semakin solid dengan dibentuknya Direktorat Syariah yang dipimpin oleh DR Jaenal Aripin. Direktur baru ini mendapat tugas penyaluran dana bergulir pola pembiayaan syariah senilai Rp600 miliar.

Komitmen menjadikan LPDB sebagai lembaga pembiayaan bergengsi bukan sekadar ‘cek kosong’. Hal itu terlihat dari berbagai kerja sama dengan sejumlah instansi; antara lain Dinas Koperasi & UKM di tingkat provinsi, kabupaten dan kota; Dirjen Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan; dan Kejaksaan Agung RI. Kerja sama dengan Dinas koperasi daerah diharapkan  memberi rekomendasi koperasi berkinerja baik. Dengan DJKN, karena lembaga ini mempunyai perangkat yang dapat menagih dan menyita kekayaan mitra usaha bermasah. Sedangkan dengan Kejaksaan Agung RI, dengan perangkatnya Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi, dapat mewakili LPDB untuk menuntut mitra usaha bermasalah ke ranah pengadilan.

 

Jemput Bola 

Hingga saat ini LPDB hanya berkantor di ibu kota negara, Jakarta, sehingga cukup menyulitkan bagi KUMKM yang ingin mengakses pembiayaan dari lembaga ini. Menyadari kendala tersebut, LPDB secara rutin melakukan sosialisasi dana bergulir bertajuk Walk In Assessment dan Bimbingan Teknis ke berbagai daerah di tanah air. Aksi ‘jemput bola’ ini cukup manjur dalam upaya penyebaran dana bergulir sehingga tidak hanya berputar di pulau Jawa saja.

Sejak beroperasi pada 2008 hingga per Juli 2017), realisasi outstanding pinjaman dana bergullir telah mencapai Rp8,49 triliun melalui 4.299 mitra usaha dan telah dimanfaatkan oleh 1.012.287 UMKM. Penerima pinjaman terbesar adalah KUMKM Provinsi Jawa Tengah Rp2,107 triliun (25,25%) dan  disusul Jawa Timur Rp 1,403 triliun (16,82%)  dan Jawa Barat (10,39%).

Untuk 2017 ini, pagu penyaluran dana bergulir LPDB sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ditetapkan sebesar Rp1,5 triliun. Dana tersebut akan disalurkan kepada 120.292 UMKM melalui 686 mitra usaha. Alokasi penyalurannya diprioritaskan kepada sektor koperasi (40%) dan selebihnya UKM (60%). Pergeseran angka presentase tersebut kata Dirut LPDB-KUMKM Kemas Danial, karena penyerapan dana bergulir tahun sebelumnya melebihi target. Khusus tahun 2016, dana bergulir mampu terserap 100,55 persen dari total target penyaluran Rp1 triliun. Selain itu, LPDB juga telah mencairkan dana bergulir yang diproses tahun 2015 (carry over) sebesar Rp845,4 miliar.

Dari panyaluran dana bergulir tahun anggaran 2016, LPDB mencatat akumulasi realisasi pendapatan sebesar Rp 205,43 miliar atau 130,02% dari target pendapatan sebesar Rp 140 miliar. Dengan demikian, LPDB memperoleh surplus sebesar Rp99,01 miliar atau 48,19 % dari realisasi pendapatan tahun 2016.   Realisasi pendapatan bersumber dari jasa layanan dana bergulir sebesar Rp 142,29 miliar atau 112,43% dari target Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebesar Rp126,54 miliar, serta pendapatan jasa lainnya sebesar Rp 63,13 miliar atau 444,88% dari target RBA sebesar Rp 14,08 miliar.

Jika pendapatan tersebut dihitung secara akumulatif (2007-2016), LPDB mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp1,12 triliun, bersumber dari  jasa layanan dana bergulir sebesar Rp 680,40 miliar (60,69%), pendapatan jasa lainnya Rp405,01 miliar (36,12%) dan pendapatan APBN sebesar Rp36,41 miliar (3,24%). Dari realisasi akumulasi pendapatan tersebut, LPDB membukukan surplus sebesar Rp625,89 miliar atau 55,83% dari total pendapatan yang diperoleh.   (Irsyad Muchtar)

 

Bagikan ke: