Wacana Bandung dan Palangkaraya

Niat menghijrahkan Jakarta yang tak representatif dan makin crowded memang bukan isu baru. Pemerintah Hindia Belanda bahkan melakukan langkah-langkah kongkrit, pada tahun 1920.

Bandung jadi ibukota

Bukan belakangan ini Jakarta dianggap tak layak sebagai pusat pemerintahan. Wacana memindahkan ibukota ke lokasi lain bahkan telah digaungkan puak imperialis. Di awal abad lalu, Belanda amat serius mengasung Bandung sebagai ibukota Republik. Satu dekade pascakemerdekaan, Bung Karno jauh lebih visioner dengan menjagokan Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan baru.
Bandung diincar bermula dari studi tentang kesehatan kota-kota pantai di Pulau Jawa oleh Hendrik Freek Tillema, ahli kesehatan Belanda yang bertugas di Semarang. Tillema bilang, “Umumnya kota-kota pelabuhan hawanya panas, tidak sehat, mudah terjangkit wabah. Hawa tak nyaman membuat orang cepat lelah, semangat kerja menurun. Kota pelabuhan Batavia  kurang memenuhi syarat sebagai ‘pusat pemerintahan’ Hindia Belanda. Ia merekomendasikan Bandung sebagai ibukota (pusat pemerintahan) yang baru.

Oleh Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921), usul Tillema mulai dilaksanakan pada 1920. Pengusaha swasta menyambutnya. Meneer Steeflanda, pemilik Oliefabrieken Insulinde, memindahkan kantor pusatnya, diikuti Tentara Bala Keselamatan (Leger des Heils); lalu beberapa instansi pemerintah: Jawatan Kereta Api Negara, Dinas PU, Jawatan Metrologi, Jawatan Geologi, Departemen Perdagangan, Kantor Keuangan, Kementerian Peperangan. Yang belum sempat pindah: Depdagri, Departemen Pendidikan dan Pengajaran, dan Volksraad.

Kota alternatif lain adalah Palangkaraya. Ide ini muncul setelah Soekarno mengunjungi sejumlah kota di dunia. Pada 1956, ia membuat masterplan pengembangan Kota Jakarta, tapi berubah pikiran. Sejak merdeka, pemerintah belum menetapkan Jakarta sebagai ibukota negara. Jakarta sendiri adalah sebuah kota yang sudah jadi, terbentuk, terlalu sarat dengan simbol-simbol kolonial.

palangkaraya

Argumen untuk itu, pertama, Kalimantan adalah pulau terbesar yang terletak di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Kedua, menghilangkan sentralistik Jawa. Secara historis, pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda. Soekarno ingin membangun sebuah ibu kota yang bukan peninggalan penjajah, melainkan sesuatu yang orisinil.

“Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model,” ujar Soekarno saat meletakkan tonggak pembangunan kota di Kalimantan Tengah ini, 17 Juli 1957.
Soekarno juga ingin Sungai Kahayan secantik sungai-sungai di Eropa. Untuk mewujudkan ide itu, Soekarno bekerjasama dengan Uni Soviet. Para insinyur dari Rusia pun didatangkan untuk membangun jalan raya di lahan gambut.

Pembangunan awalnya berjalan dengan baik. Tapi seiiring dengan terpuruknya perekonomian Indonesia di awal 60an, pembangunan kota itu mangkrak. Kota idaman Bung Karno luasnya 2.678,51 km². Bandingkan dengan luas Jakarya  yang 661,52 km². Di Kalimantan, tak ada gunung api, dan Palangkaraya juga jauh dari potensi gempa.

“Empat hingga lima tahun lalu diam-diam saya memikirkan sudah saatnya Indonesia membangun pusat pemerintahan yang baru di luar Jakarta. Saya membentuk tim kecil untuk pikirkan pemindahan ibu kota,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatan keduanya, dalam keterangan pers di sela-sela kunjungan kerja di Saint Petersburg, Rusia, sebelum bertolak ke Tanah Air. Yudhoyono tahu persis, pemindahan pusat pemerintahan selain membutuhkan biaya yang tinggi juga memerlukan biaya politik yang tinggi.● (dd)

Share This: