Usulan Lembaga Perkreditan UMKM satu pintu

Bentuk dan badan hukumnya boleh apa saja, yang jelas pembentukan sebuah lembaga khusus yang menangani penyaluran kredit ke kalangan koperasi,usaha mikro, kecil dan menengah, sudah mendesak. Agar tidak terjadi penyaluran yang tumpang tindih.

Rakor LPDB - KUMKM

Setahun lalu, ketika Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) melakukan sosialisasi dana bergulir ke provinsi Banten, daerah itu dinyatakan masuk 10 provinsi dengan penyerapan dana terendah.

Provinsi Banten hanya menyerap dana bergulir sebesar Rp 46 miliar pada tahun 2014, bandingkan misalnya dengan Jawa Tengah, atau Jawa Timur yang mampu menyerap dana bergulir LPDB hingga satu triliun rupiah. Namun demikian Pembina perkoperasian di daerah tersebut mengaku tidak berkecil hati. Sebaliknya bangga dapat menahan penyerapan dana bergulir ke kalangan usaha mikro, kecil dan menengah di Banten.

Pengakuan yang disampaikan Nurhanah, Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Banten itu tentu saja mengejutkan. Karena selama ini hampir setiap daerah berlomba agar dapat mengakses pinjaman dana bergulir dengan bunga sangat rendah itu. Namun Nurhanah menjelaskan, UMKM di daerahnya telah banyak menyerap bantuan permodalan maupun pinjaman lunak dari berbagai instansi dari Pusat. Padahal tingkat kolektibilitasnya masih mengganjal. Karenanya, jika penyerapan dana bergulir dibiarkan tatkala UMKM masih menunggak pinjaman dari lembaga pembiayaan lain, yang bakal terjadi adalah moral hazard.

Kondisi UMKM yang tidak sehat di sejumlah wilayah itu, kembali jadi topik hangat mengemuka dalam forum rapat koordinasi LPDB- KUMKM dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi seluruh Indonesia serta perwakilan dari Kementerian Keuangan.

Dalam konteks penyaluran maupun penagihan dana bergulir LPDB, rapat koordinasi yang berlangsung pada 18 November 2015 di Jakarta itu, memang strategis. Maklum, hingga kini LPDB masih berkantor tunggal di Jakarta sehingga dibutuhkan perpanjangan tangan guna penyebaran dana bergulir. Lembaga atau dinas yang membidangi perkoperasian dan UKM di daerah dinilai sangat tepat karena mengenal potensi UMKM di daerahnya.

Selain meningkatkan sinergitas penyaluran dana bergulir, dan penyelarasan kerja antara LPDB dengan dinas koperasi di daerah, rakor dimaksudkan untuk mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pasca pencairan dana bergulir LPDB.

Kendati tingkat pengembalian dana bergulir masih berjalan lancar, lembaga ini agaknya harus tetap menjaga konsistensinya dengan hanya menyalurkan pinjaman dana bergulir kepada mitra usaha yang layak. “Kementerian Keuangan kini memberikan batasan non-performing loan hanya 5%, maka implikasinya harus ditindaklanjuti dengan pengetatan penyaluran dana bergulir,” tukas Kemas Danial.

Mengenai sejumlah pengembalian dana bergulir yang macet, LPDB telah menyerahkan penagihannya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), karena lembaga ini memiliki perangkat penagihan atau punya otoritas daya paksa terhadap pinjaman macet. Penyerahan piutang macert ke KPKNL itu, kata Kemas Danial, adalah tindakan akhir (represif) yang dapat menjadi efek jera bagi mitra usaha yang bandel. Tetapi, mendesak pula dilakukan penanggulangan pinjaman macet secara preventif. Artinya, LPDB harus mempertegas sejumlah persyaratan, seperti legalitas usaha, manajemen, aset maupun kebijakan lainnya yang mempersempit terjadinya kredit macet. Bahkan, seperti diungkapkan Kemas, pihaknya telah menyampaikan usulan kepada Presiden Joko Widodo agar dibentuk sebuah lembaga atau badan perkreditan UKM Indonesia. Lembaga khusus tersebut diperlukan agar terjadi pelayanan satu pintu sehingga tidak terjadi tumpang tindih penyaluran kredit usaha rakyat. Saat ini, lanjut dia, telah terjadi tumpang tindih penyaluran kredit usaha rakyat, dan dana bergulir, yaitu disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, LPDB, PNM, maupun Kementerian lain dan BUMN.

“Saya sudah mengusulkan ke Presiden Jokowi agar dibentuk sebuah badan perkreditan indonesia, agar satu pintu dalam penyalurannya,” ujar Kemas, seraya menegaskan jika Presiden menyetujui usulan tersebut, maka payung hukumnya bisa melalui Perpres ataupun Undang-Undang; yang penting lembaga atau badan tersebut akan langsung di bawah presiden.

Sejak berdiri pada 2006 hingga pertengahan November lalu, LPDB-KUMKM telah menggelontorkan dana bergulir sebesar Rp 6,3 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada lebih dari 734 ribu UMKM melalui 4.013 mitra Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia. (Irsyad Muchtar)

Share This:

You may also like...