Usul 5, 24 & 102 Prioritas Bappenas

DALAM rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, bertema “Pemerataan untuk pertumbuhan berkualitas”, Bappenas mengusulkan lima Prioritas Nasional (PN), 24 Program Prioritas (PP), dan 102 Kegiatan Prioritas (KP). Dalam Forum Konsultasi Publik (FKP), ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Bambang Brodjonegoro, peserta dibagi ke dalam lima kelompok berdasarkan jumlah PN

Pertama, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan Pelayanan Dasar. Kedua, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Keempat, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air. Kelima, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum.

Penetapan lima PN tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjawab isu-isu strategis tahun 2019. Khususnya, persentase penduduk miskin masih tinggi. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang. Walaupun secara garis besar persentase jumlah penduduk miskin menurun, angka pengangguran terbuka pada Agustus 2017 masih tinggi (5,50%).

Penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang multidimensi. Disadari, salah satu faktor penghambat terwujudnya pemerataan dan kebangkitan pembangunan daerah adalah kesenjangan, baik pada aspek kebijakan, sebaran penduduk, potensi sumber daya manusia, potensi pendapatan daerah, serta pengembangan potensi ekonomi. Dengan kata lain, agenda pembangunan nasional akan berjalan sesuai dengan amanat UUD 1945, jika didukung dengan kebijakan dan afirmasi perlakuan yang berlandaskan pemerataan menuju kesetaraan.

Realisasinya tentu harus dengan memperhatikan kearifan dan potensi lokal setempat. Beberapa persoalan kesenjangan wilayah di antaranya, terkonsentrasinya industri manufaktur di kota-kota besar di Pulau Jawa, melebarnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan, kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar wilayah serta terabaikannya pembangunan daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan.

Pembangunan ekonomi suatu bangsa, lanjut Bambang, merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. “Jika pembangunan ekonomi berhasil, itu akan memberikan multiplier effect kepada pembangunan bidang lain. Sektor industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata, dan jasa merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Keempat sektor tersebut memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan,” katanya.

Tak kalah penting adalah pemantapan ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan air. Ketahanan pangan merupakan isu strategis tersendiri dalam RKP Tahun 2019 karena pangan merupakan hak dasar manusia yang harus diupayakan secara revolusioner. Sedangkan ketahanan energi merupakan salah satu kunci penting untuk pencapaian partumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Ketahanan air juga merupakan hal yang sangat vital penjamin keberlangsungan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Karenanya, ketersediaan, akses dan stabilitas energi, pangan dan air merupakan hal yang sangat penting dan masih menjadi agenda yang di-highlight dan prioritas bagi pemerintah.

Terkait dengan tahun 2019 adalah tahun politik (pemilihan umum dan pemilihan presiden akan dilangsungkan serentak), stabilitas keamanan akan menjadi isu krusial yang harus disiapkan solusinya. Sehingga penyelenggaraan dan manfaat pemilu dapat berjalan dengan optimal dan rakyat Indonesia.

Share This:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *