Urgensi Digitalisasi Untuk Koperasi

Implementasi teknologi digital menjadi kebutuhan yang mendesak di koperasi. Tanpanya, ruang gerak koperasi menjadi terbatas dengan hanya mengandalkan anggota atau mitra eksisting.

Urgensi digitalisasi

“Perkembangan teknologi yang begitu cepat merupakan tantangan bersama bagi gerakan koperasi di era milenium. Oleh sebab itu, kita perlu beradaptasi dan mereformasi koperasi kita”

Pernyataan diatas merupakan sepenggal ungkapan Presiden Joko Widodo pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-69 Tahun 2016, di Jambi pertengahan tahun silam. Proses adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi (IT)  terutama digital mutlak dilakukan koperasi jika tidak ingin terlindas perubahan zaman.

Pada praktiknya, digitalisasi membuat proses bisnis lebih menjadi lebih efisien dan meningkatkan daya saing. Ambil contoh, di industri perbankan yang dalam lima tahun terakhir berlomba-lomba menginvestasikan modalnya untuk memperkuat pelayanan digital. Bahkan, kini digitalisasi bukan lagi sebagai cost center, tetapi sudah menjadi bagian dari profit center. Dengan teknologi yang mumpuni, perbankan bisa meningkatkan fee based income dan tidak lagi terlalu bergantung pada pendapatan bunga kredit. Terlebih dengan tren less cash society, nantinya seluruh aktivitas akan terintegrasi dengan layanan berbasis teknologi digital.

Menyadari pentingnya teknologi digital bagi pertumbuhan koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong penerapan teknologi finansial (fintech) di koperasi. Tujuannya agar dapat memudahkan anggota untuk bertransaksi sekaligus menggenjot daya saing.

“Masyarakat lebih leluasa menyimpan uangnya di bank karena faktor kemudahan dalam bertransaksi dengan dukungan IT,” ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Braman Setyo pada acara penandatanganan nota kesepahaman‎ dengan PT Finnet Indonesia tentang solusi fintech untuk peningkatan bisnis koperasi beberapa waktu lalu.

Proses adaptasi koperasi dengan perkembangan IT akan memperluas ruang geraknya yang selama ini belum memiliki jaringan konektivitas seluas perbankan. Selain itu, operasional juga akan lebih efisien, meski diawal harus merogoh kocek untuk investasi.

Kemenkop akan mendorong koperasi untuk terhubung dalam suatu jaringan antarkoperasi dan terhubung juga dengan jaringan keuangan perbankan, serta jaringan pembayaran payment point online banking. Selain itu, bisa terhubung dalam sistem online dengan pihak kementerian.

Dalam program fintech, Kemenkop menargetkan dalam satu provinsi akan ada satu koperasi yang menerapkan fintech sebagai proyek percontohan. Dalam jangka panjang, setidaknya 40% koperasi di Indonesia menerapkan fintech. Koperasi yang sudah bergabung dapat memanfaatkan layanan mobile banking dengan platform berbasis Android, Apple, dan aplikasi berbasis web.

Dalam mendorong transformasi koperasi berbasis teknologi dan digital ini peran pemerintah amat dibutuhkan. Lahirnya regulasi tentang fintech termasuk untuk koperasi perlu terus direview apakah cukup memberi manfaat bagi koperasi atau sebaliknya.

Sementara bagi pelaku usaha koperasi, penggunaan teknologi digital ala fintech akan memberi beberapa keuntungan. Pertama, sebagai sumber pendapatan layanan jasa (fee based income). Pendapatan ini diperoleh jika koperasi menyediakan layanan transaksi anggota seperti untuk mengisi pulsa seluler, pembayaran PAM, listrik, dan lain-lain. Termasuk untuk membayar simpanan pokok dan wajib bisa dilakukan anggota dengan mengetikkan ujung-ujung jari di atas keyboard laptop atau ponsel. Dengan cara ini, anggota tidak perlu repot-repot datang ke kantor koperasi yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal, terutama untuk koperasi yang berada di luar Jawa.

Selain untuk aktivitas transaksi, koperasi juga bisa mendesain aplikasi untuk perdagangan e-commerce yang dimiliki anggota. Di era borderless seperti sekarang, pelaku usaha tidak mutlak untuk menyewa toko yang membutuhkan biaya modal tinggi. Usaha bisa dikendalikan dari rumah atau ruang pribadi asalkan tersedia jaringan internet yang bagus. Koperasi bisa mengambil peran dengan menyediakan market place untuk transaksi antaranggota. Dengan anggota yang cukup banyak, seharusnya ini dikapitalisasi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi koperasi dan anggota. Jika pun tidak bisa menyediakan sendiri, koperasi dapat bersinergi dengan pelaku usaha e-commerce yang sudah mapan.

Layanan berbasis teknologi digital juga dapat dimanfaatkan koperasi untuk bekerja sama dengan merchant-merchant tertentu seperti pusat kuliner, toko oleh-oleh, dan pusat perbelanjaan. Anggota yang sesuai dengan persyaratan seperti memenuhi jumlah simpanan dalam level tertentu bisa menikmati ini. Dengan begitu, anggota dapat menerima nilai lebih dari keanggotaannya di koperasi. Sedangkan bagi koperasi ini bisa di-generate sebagai sumber pendapatan baru.

Tantangan

Untuk penerapan fintech yang dapat dikapitalisasi sebagai mesin pertumbuhan baru tentu bukan hal mudah. Setidaknya ada tiga tantangan besar yang dihadapi pelaku koperasi. Pertama, tingkat kepercayaan pasar (trust). Untuk bekerja sama dengan pihak lain seperti merchant, tentu dibutuhkan saling percaya. Faktanya, saat ini koperasi masih dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Sehingga tidak sedikit yang meragukan koperasi bisa menyediakan layanan sejajar dengan perbankan. Padahal, kalau melihat praktik koperasi di luar negeri, asumsi bias korporasi ini mudah sekali dipatahkan. Perusahaan seperti Zennoh di Jepang atau Ace Hardware di AS adalah perusahaan yang berbentuk koperasi.

Pemerintah terutama Kemenkop dan UKM perlu turun tangan secara serius dalam membangun citra positif terhadap koperasi. Dengan begitu diharapkan akan tumbuh kepercayaan dari pelaku bisnis terhadap koperasi. Bukan hal yang mudah memang, namun jika tidak dilakukan koperasi akan terus jalan di tempat.

Kedua, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan modal. Untuk memperoleh izin sebagai koperasi yang menyelenggarakan fintech saja harus memenuhi modal yang tidak kecil. Oleh karenanya, pegiat koperasi harus meningkatkan kapasitas permodalan yang mencukupi dan terus mengembangkan kompetensi SDM.

Ketiga, terkait dengan kualitas jaringan data di Indonesia. Seperti diketahui, banyak koperasi yang lokasinya berada jauh dari pusat kota sehingga masih sulit menerima layanan internet yang bagus. Apalahi urusan kecepatan dan cakupan layanan data masih menjadi problematika yang hingga kini belum terpecahkan.  Akses internet yang cepat dan stabil sangat diperlukan dalam aplikasi fintech. Oleh sebab itu, pemerintah dengan proyek palapa ring-nya harus bisa menyediakan kualitas layanan data yang cepat dan stabil.

Meski bukan hal mudah karena saat ini baru satu koperasi yang disetujui sebagai penyelenggara fintech, namun ini sudah menjadi kebutuhan koperasi. Tren penggunaan aplikasi mobile dan layanan data akan terus meningkat dan koperasi harus bisa memaksimalkan potensi tersebut. (Drajat).

 

Share This:

Next Post

Kontribusi BUMN Demi 1 Juta Rumah

Sab Mar 4 , 2017
Guna menyukseskan program membangun sejuta rumah, pihak-pihak terkait perlu saling dukung. Untuk itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BTN bekerja sama dengan BUMN Karya. Baik dengan Perumnas, PP Properti, Adhi Karya, maupun Wijaya Karya. Kerja sama ini sepenuhnya didukung Menteri BUMN. Sasaran utamanya agar masyarakat Indonesia merasakan manfaat kehadiran BUMN. […]