Trisakti di Persimpangan

DELAPAN belas tahun pascamerdeka, Bung Karno berpidato tentang Trisakti. Tiga hal hakiki terkait identitas, maqam dan marwah Indonesia sebagai sebuah bangsa. Bahwa kebermaknaan negara-bangsa ini seutuhnya ditentukan oleh terwujud/tidaknya tiga sendi mahaprinsip: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya.

Sepanjang usia kemerdekaan, realisasi amanah Trisakti itu tak berlangsung linear. Tapi tersekat-sekat, terpiuh, dan melenceng di sana-sini, sejalan dengan orientasi pragmatis 5 tahunan para presiden. Setengah abad kemuliaan, tekad anggun Bung Karno itu didengungkan ulang—oleh calon presiden Jokowi, dalam berbagai kesempatan kampanye. Lantas, setelah lima bulan Kabinet Kerja berkiprah, sudah sewajarnya publik mempersoalkan ‘apa kabar Trisakti?’

Di bidang politik, bukankah kedaulatan warga negara makin terbonsaikan oleh aktivitas oligarki elite-elite politik? Di bidang ekonomi, bukankah prinsip berdikari itu terkebiri dengan total hutang luar negeri yang hingga saat ini saja sudah US$298,6 miliar (setara Rp3.940 triliun)? Mungkinkah kita mengejar ketertinggalan dan kompetitif dengan mengandalkan produk seperti crude palm oil (CPO) dan turunannya, tekstil dan produk tekstil (TPT), karet dan produk karet, produk kayu, pulp dan furniture, produk kimia, dan makanan olahan?

Di bidang sosial budaya, kepribadian seperti apa yang layak dibanggakan dari ketegangan dan friksi yang bersumber dari persoalan ekonomi, kepemimpinan dan institusi politik? Ke mana sirnanya kearifan hidup bergotong royong?

Kebijakan pemerintah menaik-turunkan harga BBM—yang, sekali harga barang apa pun naik, musykil bisa turun; naiknya tarif dasar listrik, LPG, tiket kereta api ekonomi, PBB, materai; impor gula, beras, garam dan lain-lain adalah kabar buruk yang menggerus kualitas kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang sama, menguat gejala penisbian terhadap TAP MPRS No. XXV/1966, 5 Juli 1966, yang membubarkan PKI dan menyatakan Marxisme-Leninisme sebagai ideologi terlarang.

Tatkala implementasi Trisaksi di persimpangan jalan—dan PELUANG tidak mengangkat isu ini sebagai Fokus, liputan prioritas—di Yogyakarta 7 Maret 2015, Wapres M Jusuf Kalla dengan gagah bilang, “Pemerintah jatuh kalau ada dua krisis, krisis ekonomi dan krisis politik, bersamaan”. Dicontohkan Soekarno, yang terjerembab lantaran dipicu harga bensin dan beras mahal. Soeharto lengser dipicu krisis moneter dan diikuti dengan krisis kepercayaan.

perspektif-2

 

 

 

 

Salam,

Irsyad Muchtar

Share This: