TKI, Terjepit di Antara Tiga Domain Hukum

Meski berbagai kasus menerpa para pendahulu, gelombang TKI/TKW ke negara tujuan favorit tak kunjung susut. Cermin mandegnya lapangan kerja di dalam negeri.

KERAJAAN Arab Saudi lagi-lagi mengeksekusi mati dua tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia. Hak hidup Siti Zainab dan Karni binti Medi Tarsim direnggut hanya berselang hari. Reaksi negatif pun bermunculan. Lebih-lebih karena eksekusi itu dilakukan tanpa notifikasi kepada pemerintah Indonesia. Pihak Kemlu yang aktif mengupayakan penyelamatan mereka sejak awal sangat kecewa. Nota protes kepada pemerintah Kerajaan Saudi dilayangkan. Dubes RI di Riyad, AM. Fachir, ditarik pulang.

Seperti peristiwa pilu sebelumnya, usaha negosiasi kandas karena perbedaan sistem hukum antarnegara. “Dalam konstitusi Saudi Arabia, tak ada keharusan penyampaian notifikasi kepada keluarga terpidana atau pemerintah asal pihak tereksekusi,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI & BHI) Kementerian Luar Negeri, Muhammad Iqbal. Bahkan, Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pun tak mendapatkan kabar soal eksekusi tersebut.

Majelis pengadilan Arab Saudi hanya mewajibkan kedatangan ahli waris korban. Di dalam proses pengadilan, jaksa akan menanyakan sebanyak tiga kali, “Apa keluarga korban akan mengampuni pelaku atau tidak?” Jika ada satu keluarga korban yang memberikan maaf, eksekusi bisa dibatalkan. Tanpa itu, tak ada tawar menawar dengan hukuman pancung. Eksekusi terhadap Siti Zainab, yang kasusnya diputus 8 Januari 2001, hanya tertunda menunggu Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, putra bungsu korban, mencapai usia akil balig.

demo tki

Berbagai upaya pemerintah untuk membebaskan Siti Zainab sudah dilakukan. Langkah diplomatik terhadap Raja Arab Saudi diikhtiarkan tiga Presiden RI yaitu Abdurrahman Wahid (tahun 2000), Susilo Bambang Yudhoyono (tahun 2011), dan Joko Widodo (tahun 2015). Permohonan senada juga disampaikan kepada para ulama Saudi dan Ketua Lembaga Pemaafan Madinah, berikut kesanggupan membayar diyat sebesar 600.000 riyal kepada ahli waris.

Rumitnya permasalahan TKI, di mata Muhammad Iqbal, Direktur  PWNI & BHI, karena ada tiga regulasi hukum yang mengatur. Yaitu hukum di Indonesia, hukum di negara tujuan, dan hukum internasional. Ini berimplikasi pada tidak sempurnanya perlindungan bagi para TKI di perantauan. Tanpa terobosan kebijakan pemerintah, 37 leher TKI kini sedang terancam hukum pancung di Arab Saudi, jika merujuk pada hukum pidana negeri itu. Buat Wahyu Susilo, Analisis Kebijakan Migrant Care, terobosan artinya, “Perubahan mindset mendasar di semua institusi dan lembaga negara yang menganggap buruh migran sebagai warga kelas dua”.

Bukan rahasia lagi, sempitnya lapangan kerja di dalam negeri dan godaan gaji besar di seberang laut merupakan magnet kuat bagi para calon TKI. Sekadar merujuk data LBH APIK, pada tahun 2000, TKW yang berasal dari ras Melayu (Sambas, Pontianak) dihargai 700-900 RM (Ringgit Malaysia), etnis Cina dibayar 1.300-1.500 RM, ras Dayak dan Jawa dihargai 900-1.200 RM. Jika dirupiahkan, gaji mereka memang cukup besar. Di Arab Saudi, tenaga PRT yang umumnya berasal dari NTB dan Indramayu/Jabar digaji 700 riyal atau sekira Rp1.610.000.

Buat negara, keberadaan TKI yang menyumbang devisa Rp100 triliun/tahun itu sangat menguntungkan. Mereka jelas-jelas membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan menyejahterakan hidup keluarga, sekaligus mengurangi pengangguran. Populasi TKI di luar negeri sangat besar. Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI (BNP2TKI) merekap 12 negara tujuan utama. Saudi di tempat teratas, dengan 1,4 juta pada kurun 2006-2012. Malaysia dan Taiwan di peringkat kedua dan ketiga.

TKI dibedakan atas TKI formal/yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dan TKI informal/minim kompetensi. TKI formal jelas memiliki peluang pekerjaan yang lebih baik/sesuai. Statistik Kemenakertrans tahun 2011 menyatakan, jumlah TKI formal 264.756 orang (45,56%), sedangkan TKI informal 316.325 (54,44%).

Share This: