Tiga Mata Uang Berlaku Paralel (1946)

uang kertas

Di era Soekarno (1945-68), Indonesia secara bergantian menggunakan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando/terpimpin. Sistem ekonomi liberal diterapkan ketika pemerintahan menganut sistem parlementer. Presiden Soekarno ‘dikudeta’ oleh Soeharto via Super Semar, saat Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando/demokrasi terpimpin, yakni demokrasi tangan besi ala Kim Jong-Un/Korea Utara yang berlaku saat ini.

Negara berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Kondisi sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan hampir bangkrut.

Agenda ekonomi tergencet konflik kepentingan antara kaum borjuis, militer, PKI, parpol keagamaan dan kelompok-kelompok nasionalis lainnya. Buntutnya, inflasi tinggi: 732% (1964-65) menjadi 697% (1965-66).

Buruknya kondisi keuangan antara lain karena inflasi dahsyat, jumlah uang beredar membengkak tidak terkendali. Pemerintah RI menyatakan tiga mata uang berlaku secara sah di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang imperialis Jepang. Bisa dibayangkan betapa runyamnya situasi itu, tatkala usia Republik masih bau kencur.

Tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai Sekutu. Pada Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Membanjirnya jumlah uang beredar sontak mendorong kenaikan tingkat harga. Lagipula, sejak November 1945, Belanda memberlakukan blokade ekonomi untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

Kas negara yang kosong ditanggulangi, antara lain, dengan Program Pinjaman Nasional/Menkeu Ir. Surachman, Juli 1946; diplomasi beras ke India, mengontak perusahaan swasta Amerika,; Konferensi Ekonomi Februari 1946 untuk mencari jalan keluar masalah ekonomi yang mendesak, yaitu masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, dan status dan administrasi perkebunan-perkebunan; mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

 

Share This:

You may also like...