Tiga Kementerian Godok Regulasi Tangkal Ponsel Ilegal

seminar Indonesia Technology Forum (ITF) di Gedung Serbaguna Kemkoninfo di Jakarta, Jumat (2/8/19).-Foto: Irvan Sjafari

JAKARTA—–Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) mengungkapkan  setiap tahunnya terdapat 45 juta ponsel pintar baru yang masuk ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 20-30 persen atau sekitar 9 juta unit merupakan ponsel ilegal atau  berasal dari pasar gelap.

Jika diasumsikan harga ponsel per unit sebesar Rp2,2 juta, maka nilai ekonomis dari ponsel baru secara akumulaif menembus Rp 22,5 triliun. Dari nilai itu, beredarnya ponsel ilegal tanpa pajak itu negara kehilangan pendapatan sebesar 10 persen PPn dan 2,5 persen PPh atau setara dengan Rp2,8 triliun per tahun.

Pada 2019 ini  dipredikasi potensi kehilangan pajak akan lebih banyak sebab ponsel dari pasar gelap ini mencapai 30 persen dari 50 juta ponsel. Hal itu disebabkan pintu masuk ponsel black market di banyak negara seperti Turki, Pakistan, India, dan Rusia sudah mulai ditutup lewat kebijakan validasi IMEI.

Untuk menangkal beredarnya ponsel dari pasar gelap ini Pemerintah Indonesia sedang menggodok untuk mengeluarkan peraturan dari tiga kementerian, yaitu Kemenetrian Peridnustrian, Perdagangan, serta Komunikasi dan Informatika. 

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara regulasi ini berkaitan dengan validasi IMEI (pengendalian) IMEI.  Diharapkan Permen tiga menteri ini bisa ditandatangani pada pertengahan Agustus 2019 ini sebagai kado HUT Kemerdekaan RI ke 74.

“Kami harapkan aturan itu bisa keluar dan terealisasi secepatnya. Permen di masing-masing kementerian itu berbeda tapi substansinya itu terintegrasi,” kata Menkominfo Rudiantara dalam seminar Indonesia Technology Forum (ITF) di Gedung Serbaguna Kemkoninfo di Jakarta, Jumat (2/8/19).

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkominfo Ismail mengatakan, dalam pengendalian IMEI Kemkominfo bertugas meminta kepada operator untuk menyediakan SOP layanan lost and stolen.

“Kami akan  meminta operator untuk menyiapkan sistem penghubung antara Sibina dengan EIR,” pungkas dia.

Hadir dalam diskusi itu Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Harjanto, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tetrib Niaga Kemendag Veri Anggriono, perwakilan dari Ditjen Bea dan Cukai, Wakil Ketua ATSI Merza Fachya, serta Direktur YLKI Tulus Abadi (Irvan Sjafari).

Share This:

You may also like...