Tekan NPL Dana Bergulir dengan Pola Syariah

Prinsip bagi hasil, skim syariah diyakini tidak sekadar mampu menekan angka pinjaman bermasalah, tetapi juga dapat menggenjot penyerapan dana bergulir.  Lantaran itu, LPDB membentuk divisi pembiayaan syariah.

NPL Dana Bergulir

Angka pembiayaan bermasalah (non performing loan/NPL) di lembaga keuangan manapun selalu menjadi “tantangan.  Meningkatnya NPL dapat menurunkan kualitas aset sekaligus menandakan buruknya manajemen risiko kredit dari pengelolanya. Setiap lembaga keuangan pasti berjuang untuk menekan NPL di level yang paling minimal.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagai lembaga pengelola dana bergulir tidak lepas dari ancaman NPL. Meski selama ini angka kredit bermasalah selalu dapat dikendalikan namun tidak menyurutkan kewaspadaan untuk tetap lebih prudent. Tahun 2016, NPL dapat ditekan menjadi 0,44 persen dari tahun sebelumnya sebesar 0,47 persen.

Salah satu terobosan yang dilakukan adalah menggenjot pembiayaan dana bergulir syariah. Direktur Utama LPDB-KUMKM  Kemas Danial mengatakan, pembiayaan dengan pola syariah akan mampu menekan tingkat NPL. “Syariah itu lebih bisa meminimalisir risiko, karena berbasis bagi hasil, jika dibandingkan dengan pola konvensional simpan-pinjam,” ungkap Kemas  pertengahan Februari 2017.

Bentuk konkret dari keyakinan bahwa pola syariah dapat menekan NPL diwujudkan dengan rencana pembentukan Direktorat Syariah yang fokusnya khusus menangani pengajuan pembiayaan dengan pola syariah.

Penyaluran dana bergulir dengan pola syariah hingga 31 Desember 2016 mencapai Rp1,48 triliun atau 18,31 persen. Sedangkan tahun 2017, realisasi pinjaman syariah ditargetkan mencapi Rp 600 miliar dari total dana bergulir yang akan disalurkan sebesar Rp1,5 triliun. Sisanya Rp 900 miliar untuk pinjaman konvensional.

Rencana pembentukan Direktorat Syariah sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Koperasi dan UKM, selaku “atasan” LPDB. Dalam sebuah kesempatan, Menkop UKM, Puspayoga mendukung rencana LPDB yang notabene berada di bawah tanggung jawab kementeriannya untuk mendirikan Direktorat Syariah. Pembentukan direktorat baru berbasis bagi hasil ini diyakini dapat menekan angka NPL, selain meningkatkan serapan dana bergulir.

Sebaran pinjaman syariah bakal lebih banyak di Jawa, karena merupakan basis muslim terbesar. Oleh karenanya, LPDB akan menggandeng Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Indonesia, atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) untuk menyalurkan pinjaman di daerah tersebut.  “Jateng, Jatim, dan Jabar basis BMT-nya tinggi, sehingga pola pembiayaan syariah berkembang,” ujar Kemas.

MOTIF RELIJIUS

Selain motif ekonomi, implementasi sistem syariah juga didorong oleh motif relijius dalam Islam terkait dengan larangan penggunaan bunga (interest) dalam setiap transaksi.  Meski demikian, transaksi syariah ini tidak hanya untuk umat Islam saja, tetapi bisa digunakan oleh seluruh penganut agama lain.

Keseriusan LPDB terlihat ketika beberapa waktu lalu mempresentasikan rencana divisi syariah itu ke Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Setidaknya, awal Maret ini Menpan RB diharapkan sudah mengeluarkan keputusan sehingga operasionalnya segera dilakukan.

Pertimbangan lainnya adalah saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga audit keuangan pemerintah itu meminta agar penyaluran dana dengan pola syariah dan konvensional dipisahkan.

Mengenai alokasi dana bergulir untuk pembiayaan syariah sebesar  Rp 600 miliar, menurut Kemas Danial, bukan harga mati. Artinya, jika dalam perkembangannya pinjaman konvensional kurang terserap, akan digeser ke syariah.

Pihak paling sibuk dengan persiapan divisi syariah tentu saja Direktorat Bisnis yang dipimpin oleh Warso Widanarto.   Pembiayaan pola syariah, kata dia,  akan terus didorong seiring dengan banyaknya calon mitra dari KUMKM berbasis syariah, Baitul Maal Watamwil (BMT), Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS) yang mengajukan pembiayaan. “Ke depan skema syariah ini makin berkembang lagi, orang bank umum saja punya usaha otonom syariah. Berarti skema syariah itu berkembang dan akan  kita dorong terus,” kata Warso.

Pembukaan divisi syariah LPDB tampaknya ditunggu oleh para pelaku usaha yang menyukai pembiayaan bagi hasil. Hal itu diungkapkan  Joelarso, Ketua Umum Perhimpunan Baitul Mal wat Tamwil Indonesia (PBMTI).  Kehadiran divisi syariah LPDB, kata dia, bakal jadi angin segar bagi bisnis BMT yang belakangan memang kurang cerah. Faktor utamanya adalah persaingan ketat dan tidak sehat.  BMT tidak hanya tertekan dari kondisi makro ekonomi yang tidak mendukung, juga adanya kompetitor lembaga keuangan lain yang lebih besar.  Lantaran itu, Joelarso  meminta fasilitas yang adil seperti yang banyak diberikan ke perbankan. Salah satunya dengan memudahkan LPDB konvensional dan syariah.

Menurut dia, koperasi syariah atau BMT akan lebih mudah menyerap pembiayaan dari unit syariah LPDB ketimbang skema pembiayaan lainnya, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dikatakan,  subsidi bunga KUR atau margin imbal hasil yang diberikan pemerintah hanya cocok diterapkan kepada perbankan. “Kalau masih dengan skema seperti yang sekarang ini, koperasi belum bisa ikut menyalurkan KUR,” ujarnya kepada pers pertengahan Februari lalu.

Dilihat dari struktur pembiayaan di usaha koperasi, pernyataan Joelarso beralasan karena selama ini bisnis koperasi mengandalkan dana yang disimpan dari anggota, dan memiliki biaya dana (cost of fund) yang tinggi.  Sulit bagi koperasi menyalurkan kredit dengan bunga rendah seperti melalui skema KUR.  Jika KUR dipaksakan juga ke koperasi, malah akan   menghancurkan pasar sendiri. Padahal tidak semua anggota bisa dikasih KUR. Akibatnya pasar mikro malah hancur.

Kondisi tersebut berbeda dengan dana bergulir LPDB yang bukan sekadar subsidi bunga. Terlebih dengan dibentuknya divisi syariah yang menurut Joelarso peminatnya sangat besar tertuama di Pulau Jawa.

 

“Koperasi dengan LPDB sudah oke secara sistem, tapi masih campur dengan konvensional. Kami minta berilah modal tambahan pada LPDB dan dipisahkan untuk syariah,” pungkasnya.

 

Share This:

You may also like...