Tancap Gas Kejar Legalisasi

tancap-gas

Mengaku sempat frustrasi atas lambannya prosedur legalisasi tanah selama ini, Sofyan Djalil memperkuat personel lapangan dengan 5.000-6.000 juru ukur bersertifikat dan tersumpah.

Tata penyelenggaraan pertanahan di Indonesia memasuki babak baru. Khususnya sejak meleburnya tata ruang dan pertanahan dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dengan simultannya tata ruang dan pertanahan, pemerintah menetapkan tiga target atau program kerja strategis sudah dicanangkan sepanjang 2016-2019 [lihat Boks: “(Optimisme) Selesai di Atas Kertas”].

Sekira dua bulan menyandang jabatan baru sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, pasca-reshuffle Kabinet Kerja jilid II, berbagai upaya telah dilakukan Sofyan Djalil. Antara lain bekerja sama dengan Pemda tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Tujuannya, mempercepat sertifikasi seluruh bidang tanah. Pada tahap pertama, upaya itu dilakukan di tiga wilayah, yakni Surabaya, DKI Jakarta, dan Batam.

Kerja sama menata ulang kawasan hutan juga digalang Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Pasalnya, terkait dengan semakin sempitnya ruang hidup manusia. Pemerintah juga akan mengoptimalkan peran swasta dalam kegiatan pertanahan. Khususnya survei, pengukuran dan pemetaan dengan meningkatkan peranan surveyor berlisensi, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kantor Jasa Penilai Publik.

Percepatan sertifikasi tanah sudah dideklarasikan Menteri ATR/Kepala BPN sebagai program pemerintah, di Surabaya. Jumlah total produk sertifikasi yang dirancang pun sudah dibunyikan, sekitar 25 juta. Deadline untuk itu pun sudah ditegaskan, yakni hingga akhir 2019. Model kerja gentleman dan terukur seperti ini—lepas dari soal apa pun hasilnya di ujung waktu—patut diacungi jempol.

Seberapa realistis itu? Bukan rahasia lagi, beberapa pimpinan dalam bidang pertanahan baik di pusat dan daerah justru ‘bermain’/melakukan pungutan liar. Situasi yang sama dengan yang terjadi dalam urusan pajak. Menteri tidak menutup mata. Setelah ditelusuri, beberapa ‘pemain’ tanah telah menerima sanksi atas ulahnya: diberhentikan. “Saya sudah ganti beberapa kepala. Saya bilang, kalau enggak bisa bantu, jangan ganggu,” tutur Sofyan Djalil.

Pada sisi lain, Sofyan pun meminta masyarakat untuk bersifat kooperatif dengan pemerintah. Apabila menemukan pejabat atau oknum PNS yang mempersulit proses sertifikasi lahan, masyarakat diminta segera melaporkan. Jika nantinya terbukti (bertindak fatal setelah diusut sebagaimana mestinya), maka pejabat atau oknum PNS tersebut akan diberhentikan (tidak dengan hormat, tentunya).

Meski sempat agak frustasi dengan masalah sertifikasi lahan ini, kini ada dua jurus untuk tancap gas mengejar target. Pertama, menambah jumlah juru ukur tanah sebanyak 5 ribu hingga 10 ribu orang, yang akan disebar pada berbagai daerah dalam waktu dekat. Keterbatasan jumlah juru ukur juga menjadi penyebab lambannya proses sertifikasi. Karenanya, Kementerian ATR/BPN akan mengeluarkan lisensi bagi juru ukur. Dalam dua tahun mendatang, jumlah juru ukur bersertifikat dan tersumpah bisa mencapai 5.000-6.000 orang.

Pihaknya juga siap mengangkat tim pengumpul data yuridis. Jurus kedua, Kementerian ATR kini tengah menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) sebagai payung hukum pengangkatan Juru Ukur Independen. “Sekarang (untuk) juru ukur sedang disiapkan Permen sebagai dasar pengangkatan, sehingga mereka bisa bekerja untuk laksanakan pengukuran itu,” ujar Sofyan.●(dd)

Share This:

Next Post

Skenario 25 Juta Sertifikat Lahan di Akhir 2019

Kam Okt 6 , 2016
Upaya sertifikasi lahan digencarkan BPN melalui program percepatan. Hingga kini, hampir separuh lahan di negeri ini belum kunjung memiliki kelengkapan aspek legal. Target 25 juta sertifikat per akhir 2019 itu merupakan bagian dari target sertifikasi total dalam 15 tahun ke depan. Pada tahun 2025, paling lambat 2030, seluruh tanah dan […]