Soko Guru Perekonomian Gagap Makna

Kita belum mampu memaknai istilah ‘koperasi sebagai soko guru’ perekonomian Indonesia. Istilah soko guru lebih sekadar kebijakan branded. Pemerintah setengah hati menumbuhkembangkan tatanan ekonomi kerakyatan secara menyeluruh. Sebagai entitas bisnis, Penggagas dan Pembina Pendirian BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) se-Kabupaten Rembang.

h abdullah yazid

Koperasi, katanya, harus bergerak di sektor riil. Koperasi simpan-pinjam hanya diarahkan untuk pemenuhan modal kerja dan investasi. “Idealnya, koperasi menjawab kebutuhan pokok pangan. Pemenuhan kebutuhan daging, gula, beras, harusnya bisa diselesaikan oleh koperasi,” tutur ayah empat putra, Pendiri dan Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

Keberpihakan terhadap masyarakat kecil yang tidak memiliki peran strategis dalam bidang ekonomi, khususnya keterbatasan akses ke lembaga keuangan. Sebagai praktisi bisnis mikro di pasar tradisional, dia dapat merasakan denyut nadi masyarakat yang termarjinalkan. Mereka hanya bisa menunggu uluran tangan dari pihak lain.

Eksistensi gerakan koperasi, khususnya yang berbasis syariah, adalah jawaban yang tepat atas keterbatasan peran masyarakat. Pemerintah berperan memberikan ruang  kepada koperasi. Terutama terkait regulasi dan implementasinya. Masalahnya, terkadang dari sisi regulasi oke tapi implementasinya kurang. Karenanya, dua hal jadi mendesak.  Pertama, bagaimana koperasi mendapatkan proteksi dan fasilitasi. Jangan gajah disuruh bertarung sama semut. Kedua, penataan organisasi koperasi itu sendiri.

Kategori koperasi masuk klaster bisnis menengah atau besar tergantung darimana menilainya. Jika disebut besar, penerima manfaatnya adalah semua anggota. Dari, oleh dan untuk anggota. Sebagai soko guru perekonomian, gerakan koperasi mestinya sudah melangkah jauh. Sampai tahun 2045 porsi koperasi hendaknya sudah menguasai 20% ekonomi nasional, setara dengan porsi BUMN. Jadi, separuh (40%-50%) kekuatan ekonomi dikuasai oleh rakyat dan negara, bukan pengusaha besar.

Pergumulan Abdullah Yazid selama 20 tahun (1996–2016) bukan waktu yang singkat. Jatuh bangun ia mengembangkan bisnis perkoperasian. “Kendala utama yang bahkan sampai sekarang belum mampu kami menuntaskan penguatan eksistensi kelembagaan koperasi, terutama dari aspek permodalan. Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, kami tak henti melakukan penataan dan penyempurnaan. Untuk menjawab tantangan MEA dan globalisasi, filosofi gerakan ekonomi sosial menjadi industri ekonomi sosial,” tuturnya.   (Nay)

Share This:

Next Post

Keberpihakan Pemerintah Belum Sepenuh hati

Rab Jun 29 , 2016
Koperasi  sudah mendapat tempat terhormat, tapi belum mencerminkan bahwa koperasi sebagai sokoguru perekonomian sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI Tahun 1945.  Sebab, pengembangannya hanya ada di satu kementerian yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Itu pun di sektor usaha keuangan saja. Faktanya, kementerian sektor riil tidak pernah memprogramkan pemberdayaan koperasi, tetapi […]