Siap Bersaing dalam Ekonomi Digital

Investasi infrastruktur teknologi menjadi keharusan bagi koperasi agar bergerak lebih lincah di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Koperasi juga membutuhkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dari pemerintah.

DIGITALISASI menjadi tren baru yang telah mengubah wajah bisnis hampir di seluruh dunia. Ekonomi digital diyakini menjadi mesin pertumbuhan baru yang melampaui batas-batas teritorial. Kini, semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Termasuk usaha Koperasi di Tanah Air.

Agar tetap bisa bersaing, Koperasi didorong untuk berinvestasi infrastruktur teknologi digital sesuai dengan kapasitas usahanya masing-masing. Andy Arslan Djunaid, Ketua Umum Kospin Jasa mengatakan,  perkembangan digital yang sangat cepat membutuhkan respons yang tepat dari gerakan Koperasi. “Investasi infrastruktur digital merupakan keharusan agar Koperasi tetap bisa bersaing,” ujar Andy.

Kospin Jasa sebagai koperasi terbesar di Indonesia sejak jauh-jauh hari sudah mengambil ancang-ancang untuk tetap bertumbuh di era digital. Koperasi yang berpusat di Pekalongan Jawa Tengah ini telah mempersiapkan perangkat lunak maupun perangkat keras untuk bisa bersaing.

Andi menambahkan, dengan dukungan sistem dan infrastruktur digital yang andal, Kospin Jasa terus melakukan inovasi produk sesuai kebutuhan anggotanya. “Kospin Jasa sangat siap untuk memasuki era ekonomi digital,” ujar Andy.

            Setelah sukses mendirikan anak perusahaan, kini Koperasi yang dipercaya sebagai penyalur KUR oleh Pemerintah ini  tengah membidik “mimpi” besar sang founding father, yaitu membuka cabang di Los Angeles, Amerika Serikat. Sebelumnya, Kospin Jasa sudah menjalin kerja sama dengan beberapa negara tetangga seperti ANGKASA Malaysia. Selain itu, tengah menjajaki kerja sama dengan Koperasi di Thailand.

            Selain perlu didukung dengan digitalisasi dan pengelolaan yang profesional, kata Andi, Koperasi membutuhkan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah. Oleh karenanya, hubungan struktural antara Pembina Pusat (Kementerian Koperasi dan UKM) dan Daerah (Dinas Koperasi Provinsi, Kota dan Kabupaten) perlu diadakan perubahan. Koperasi juga seyogyanya diberikan kesempatan menangani proyek-proyek dari Pemerintah seperti halnya yang diberikan pada BUMN dan BUMD. “Berikan perlakuan yang sama kepada Koperasi untuk menangani proyek Pemerintah,” pungkas Andy.●(Kur)

Share This:

You may also like...