Sertifikasi Guru, Penguatan Prasyarat Kualifikasi

Di negara berkembang, kontribusi guru terhadap prestasi belajar siswa mencapai 34%. Pelaksanaan sertifikasi guru dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penilaian portofolio dan jalur pendidikan. Dilaksanakan sejak 2007, toh program ini tak serta merta mendongkrak bobot kompetensi para guru.

 

UU Sisdiknas pasal 11 ayat 1 mengamanatkan kepada pemerintah, baik di pusat maupun daerah, untuk menjamin terlaksananya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara. Terkait upaya tersebut, faktor-faktor mendasar yang menentukan keberhaslilan proses pendidikan mencakup: guru, siswa, sarana dan prasarana, kurikulum dan lingkungan pendidikan. Dalam proses kegiatan pembelajaran di sekolah, kedudukan guru kedudukan sangat penting.

Merujuk pada hasil penelitian Heynemen dan Loxely. di antara berbagai masukan (input) yang menentukan mutu pendidikan (yang ditunjukkan oleh prestasi belajar siswa) sepertiganya ditentukan oleh guru. Peranan guru semakin penting di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Di negara berkembang, kontribusi guru terhadap prestasi belajar siswa mencapai 34%, manajemen 22%, waktu belajar 18% dan sarana fisik 26%. Di banyak negara industri, guru 36%, manajemen 23%, waktu belajar 22% dan sarana fisik 19%.

Dari evaluasi Kemendikbud pun diketahui, pendidikan yang bermutu sangat bergantung pada keberadaan guru yang bermutu (guru profesional, sejahtera dan bermartabat). Banyak negara cenderung memilih kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru yang memadai. Antara lain, Singapura, Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat. Di negara-negara tersebut guru diharuskan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi guru.

ruang belajar

Undang-undang tentang guru dan dosen yang berlaku sejak 2005 merupakan kebijakan untuk intervensi langsung. Mutu kompetensi guru ditingkatkan melalui keharusan guru memiliki akademik Strata 1 atau Diploma IV dan memiliki sertifikat profesi. Secara prinsip, kebijakan meningkatkan mutu kompetensi guru ini seiring dengan peningkatan kesejahteraan guru.

Program sertifikasi yang dilaksanakan sejak 2007 tidak otomatis meningkatkan bobot kompetensi guru, terutama guru-guru PNS, meski lumayan dapat dirasakan hasilnya bagi guru-guru di sekolah swasta. Penyebabnya, proses pembelajaran pada satuan pendidikan masih menggunakan paradigma lama, pola kerja, peningkatan karier dan peningkatan kesejahteraan terikat dengan peraturan kepegawaian negeri sipil. Selain itu, masih banyak penyalahgunaan dokumentasi kualifikasi kompetensi pada program sertifikasi melalui jalur portofolio.

Para guru mengikuti program sertifikasi ini lebih untuk meningkatkan pendapatan penghasilan. Bukan upaya peningkatan kemampuan dan keberhasilan kariernya sebagai tenaga pendidik. Meskipun demikian, undang-undang tentang guru dan dosen merupakan suatu kebijakan yang mencoba mengangkat guru sebagai pekerja profesional agar mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kewajibannya. Dengan kompensasi yang layak untuk menopang biaya hidup, pendidik diharapkan dapat mengabdikan diri secara total pada profesinya.

 

Melindungi dari Praktik Inkompeten

Dalam UU tentang guru dan dosen diberlakukan ketentuan: Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran; Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma (D4) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru; Kompetensi profesi pendidik neliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Agar seorang pendidik dapat memenuhi standar profesional, guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. Sertifikasi guru hakikatnya bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran serta meujudkan tujuan pendidikan nasional; meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan; meningkatkan martabat guru; dan meningkatkan profesionalitas guru.

Program sertifikasi guru bermanfaat untuk melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru; melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak bermutu dan tidak profesional; meningkatkan kesejahteraan guru. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: penilaian portofolio dan jalur pendidikan.

Kedua cara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Permendiknas No. 18/ 2007 menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru wajib dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian protofolio yang mencakup: kualifikasi akademik; pendidikan dan pelatihan; pengalaman mengajar; perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; penilaian dari atasan dan pengawas; prestasi akademik; karya pengembangan profesi; keikutsertaan dalam forum ilmiah; pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; penghargaan yang relevan di bidang pendidikan.

Penetapan peserta sertifikasi, dilaksanakan melalui penilaian berdasarkan urutan prioritas masa kerja sebagai guru, usia, pangkat/golongan, beban mengajar, tugas tambahan dan prestasi kerja. Dengan persyaratan tersebut, diperlukan waktu yang cukup lama bagi guru muda yang berprestasi untuk dapat mengikuti program sertifikasi.

Cara kedua, untuk guru-guru muda berperestasi yang mengajar di SD dan SMP, sertifikasi dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan. Program sertifikasi melalui jalur pendidikan diselenggarakan selama-lamanya 2 (dua) semester dan diakhiri dengan asesmen. Hasil asesmen digunakan untuk menentukan kelayakan peserta mengikuti uji kompetensi (uji tertulis dan uji kinerja).

Share This:

You may also like...