Sejatinya ekonomi Rakyat

Mengangkat martabat ekonomi rakyat melalui koperasi, itulah tujuan awal ketika  Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) ketika didirikan pada 12 Juli 1947. Pendirian wadah tunggal koperasi yang kini bernama Dekopin, kala  itu sungguh tidak mudah.

Sejumlah pegiat koperasi yang datang dari sejumlah daerah di tanah air, harus melewati hujan peluru dan suasana mencekam akibat agresi kolonial yang menghebat di masa menjelang meletusnya agresi pertama Belanda. Namun mereka rela menyabung
jiwa lantaran keinginan luhur untuk kehidupan berbangsa yang lebih layak melalui perkuatan ekonomi berbasis pemberdayaan rakyat.

suparno

Esensi perkoperasian yang sebelumnya tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, kala itu diyakini tidak sekadar wadah
ekonomi yang hanya berguna bagi anggotanya saja, tetapi  merupakan  soko guru perekonomian seluruh rakyat. Lantaran itu pula, pertemuan atau dikenal dengan Kongres I Koperasi yang berlangsung di Gedung Pabrik Tenun Perintis milik Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat itu menegaskan koperasi harus hadir  di segala lini perekonomian. Sebanyak 500 orang pegiat koperasi dari Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi di Kongres itu membuat 10 keputusan yang
fenomenal bagi kehidupan berkoperasi ke depan.  Keputusan yang merupakan tuntutan strategis  itu antara lain menyebutkan:
Kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 33 dengan Koperasi Rakyat sebagai alat pelaksana; Mendirikan Bank Koperasi Sentral; Menetapkan konsepsi Koperasi Rakyat Desa yang meliputi tiga usaha: kredit, konsumsi dan produksi;
Memperhebat dan memperluas pendidikan koperasi rakyat di kalangan masyarakat, Distribusi barang-barang penting harus diselenggarakan oleh koperasi dan Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia yang setiap tahun harus diperingati.

Parameter pejabat.

Semangat memajukan koperasi menghebat di masa Orde Baru. Selain konsisten merayakan Hari Koperasi 12 Juli yang dirangkai bersama Pertanian dan Keluarga Berencana (Pertasikencana), jumlah koperasipun dilaporkan bertambah setiap tahun. Bahkan parameter keberhasilan seorang pejabat adalah kemampuannya dalam menambah jumlah koperasi di daerahnya. Selain itu, kepedulian yang sangat tinggi pemerintahan Orde Baru terhadap koperasi berhasil mewujudkan bank
(Bukopin) dan sentra kulakan koperasi (Goro).

Sementara di pedesaan, pemerintah mengawal kelangsungan koperasi  unit desa (KUD) dengan berbagai bantuan kredit program. Pendek kata, Masa Orde Baru boleh dibilang masa keemasannya pertumbuhan koperasi di Indonesia. Tak hanya dalam hitungan jumlah, tetapi secara kualitatif juga ditunjukkan dengan berdirinya pilar-pilar kokoh perkoperasian diberbagai lini usaha, seperti  Ikopin (pendidikan), KJAN (audit keuangan), KAI (asuransi) dan Perbankan (Bukopin).

Masih terdapat sejumlah sekunder nasional koperasi lainnya yang menggalang beragam bisnis koperasi dari hulu hingga hilir. Pilar yang sebutkan itu hanya memberikan contoh bahwa disektor keuangan, koperasi kita pernah memainkan peran yang sangat signifikan.

Ketika rezim berganti, maka evaluasi terhadap kebijakan pembangunan koperasi pun berubah. Ada paradigma yang keliru   dalam mengukur tingkat keberhasilan koperasi dengan pendekatan kuantitatif.  Jumlah koperasi memang meningkat namun tidak diiringi peran ekonomi koperasi yang signifikan terhadap anggota maupun masyarakat. Mudahnya syarat mendirikan koperasi, bantuan sosial dan dana kredit murah membuat banyak orang tergiur mendirikan koperasi, namun hanya sekadar untuk menikmati fasilitas.

Maka secara perlahan peran bisnis koperasi pun mulai mengecil. Di era Kabinet Kerja ini kita bersyukur karena Menteri Koperasi AAGN Puspayoga menegaskan keberhasilan membangun koperasi tak ditentukan oleh jumlahnya yang meningkat, melainkan berapa besar perannya dalam membuka lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Maka sejumlah koperasi tidak aktif alias papan nama mulai  dibenahi. Tidak kepalang tanggung sekitar 60 ribu koperasi papan nama terancam dibubarkan. Guna menegaskan peran koperasi dalam kontribusinya terhadap ekonomi rakyat, dalam peringatan Hari Koperasi ke 68 di Kupang Nusa Tenggara Timur, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan koperasi harus menjadi usaha yang aktif, bukan hanya papan nama atau stempel. Koperasi juga disebut sebagai sokoguru ekonomi nasional karena sifat gotong royongnya yang konon jatidiri bangsa.

Dari 10 keputusan Kongres Koperasi Pertama 1947 itu, kini hanya satu keputusan saja yang masih bisa dilaksanakan yaitu
perayaan hari jadi koperasi yang tetap rutin diperingati saban tahun. Berlangsung massif, seremonial dan dihadiri segenap pelaku dan pegiat perkoperasian dari berbagai daerah di Tanah Air.

Saya tak ingin menyigi apakah para pentolan koperasi yang hadir diperayaan tahunan itu punya aktivitas koperasi yang riil, atau punya kantor dan anggota yang jelas. Itu bukan kewenangan saya.

Share This:

You may also like...