SATU DEKADE LPDB KUMKM, MEMBUKA AKSES PEMBIAYAAN PRODUKTIF MASYARAKAT

Setelah 71 tahun  negeri ini merdeka, ternyata masih belum mampu memutus rantai kemiskinan, pengangguran  dan kesenjangan sosial. Pernyataan itu disampaikan dengan lugas oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2016. 

lpdb pembiayaan

Ditingkahi situasi politik dalam negeri yang kerap memanas serta perekonomian tak menentu, memang tak mudah bagi pemerintah mengatasi ketiga masalah sosial tersebut. Namun berbagai ikhtiar terus dilakukan melalui penciptaan iklim  ekonomi sehat dan terbuka. Lantaran itu pula Kabinet Kerja Presiden Jokowi menilai penting memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktivitas sektor usaha kecil mikro dan menengah (UMKM).

Kata kuncinya adalah membuka akses pembiayaan yang makin mudah bagi pelaku UMKM.  Makin lebar akses permodalan, makin  besar pula kemampuan UMKM mengembangkan usaha produktifnya. Itu sebabnya, tumpuan terhadap Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) juga semakin besar, karena keunggulannya memberi kredit pinjaman paling murah, hanya  2,5 persen per tahun.

Memasuki usia ke sepuluh tahun ini, LPDB telah mengucurkan pinjaman dana bergulir  total senilai Rp 7,4 triliun. Dana sebesar itu dimanfaatkan oleh hampir 900 ribu UMKM dan menyerap hampir 2 juta tenaga kerja. Masalahnya tidak banyak UMKM bisa mengakses  dana murah ini, selain jumlahnya yang relatif kecil (tahun ini hanya dianggarkan sebesar Rp1,5 triliun), LPDB juga harus memasang aturan ketat guna mengerem risiko pinjaman bermasalah.Bagi koperasi yang hendak mengajukan pinjaman disyaratkan sudah melaksanakan rapat anggota minimal dua tahun berturut-turut, neraca keuangan positif serta memiliki pengurus, pengelola dan anggota yang jelas. Sedangkan bagi UKM sektor riil disyaratkan mampu memberi nilai tambah pada lingkungan sekitarnya  melalui peningkatan jumlah angkatan kerja.

 

Spirit LPDB  adalah memberikan bantuan dana kepada kelompok tertentu dengan basis penerima manfaat yang lebih luas. Sasaran akhirnya (end user)  kalangan usaha mikro dan kecil di lapisan kelas menengah bawah.

Jika dilihat dari realitas perkembangan UMKM, masalah permodalan  memang menempati kebutuhan utama. Fakta selama ini menunjukkan sumber daya manusia dan sistem yang mumpuni sekalipun acapkali mandeg di tengah jalan karena keterbatasan modal.  Lantaran itu, pemerintah kemudian menekan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang semula 22% menjadi 9% dengan harapan dapat diakses sebanyak mungkin oleh pelaku UMKM.  Dari total plafon KUR sebesar  Rp120 triliun per 2016, sepenuhnya bersumber dari modal perbankan yang 70% dijamin pemerintah. Berbeda halnya dengan Dana Bergulir LPDB yang merupakan program pemerintah di bidang pembiayaan UMKM.  Program ini  sebelumnya pernah mengucur melalui Kementerian Koperasi UKM sejak tahun 2000 hingga 2007. Namun  pengembaliannya tersendat bahkan sebagian besar menguap  karena adanya dikotomi regulasi yang ambigu sehingga  dana bergulir dianggap sebagai hibah dan di sisi lain sebagai belanja modal yang harus dikembalikan ke kantong negara. Ketika LPDB berdiri pada  tahun 2006 dan mulai beroperasi pada tahun 2008, dengan tegas dinyatakan sumber dana lembaga  berstatus Badan Layanan  Umum (BLU) ini  berasal dari APBN dan wajib harus dikembalikan. Dengan status tersebut, kiprah LPDB memang tidak bisa disamakan dengan KUR yang kendali sepenuhnya pada perbankan. Lembaga ini harus menyalurkan pinjaman pembiayaan kepada koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan sifatnya  stimulus, kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial. Artinya,  dana  tersebut hanya sebagai pendorong agar KUMKM bisa jalan.  Itu sebabnya tingkat bunga ditekan serendah mungkin, 0,2% per bulan.

“Kenapa LPDB tidak jor-joran berpromosi?  Karena selain bersifat stimulus, dana kami juga terbatas. Saat ini saja sudah 30 ribu proposal pengajuan pinjaman pembiayaan yang antre di LPDB. Kalau kami penuhi semuanya, sedikitnya butuh dana Rp 30 triliun,” tutur Kemas.

Lantaran sifatnya stimulus maka LPDB bukanlah usaha komersial, tetapi bukan berarti tidak boleh untung. Bahkan berkat kepiawaian pengelolanya,  BLU ini mengantongi keuntungan hampir Rp 700 miliar yang diperoleh dari akumulasi pengembalian bunga yang rendah tersebut.

 

Bukan dana Hibah

Memasuki tahun kesepuluh usia LPDB, tugas menggelontorkan dana bergulir boleh dibilang berhasil dengan parameter besaran dana tersalurkan dan jumlah penerima manfaat (KUMKM) yang terus meningkat.  Namun sebarannya masih terbatas di sejumlah tempat terutama hanya menumpuk di Jawa, karena lembaga ini hanya berada di Ibukota negara, Jakarta. Guna menyosialisasikan program dana  stimulus ini, LPDB secara rutin melakukan kunjungan ke berbagai daerah agar program dana bergulir memasyarakat  dan dikenal oleh pelaku UMKM di pelosok Tanah Air.

Sosialisasi tersebut dinilai penting karena sebelumnya program dana bergulir lekat dengan konotasi bantuan sosial (bansos). “Dana Bergulir LPDB bukan bansos. Ada sistem yang mengatur proses penyalurannya yang dibakukan dalam IS0 9001. Jadi sangat transparan dan tidak mungkin ada dana bergulir itu fiktif karena tanda tangan semua kontraknya di depan notaris,” tegas Kemas Danial.  Selain itu, untuk memperoleh dana bergulir sedikitnya ada delapan  langkah harus dilalui diawali pengajuan proposal ke LPDB. Setelah itu dilakukan evaluasi terhadap proposal dan tinjauan lapangan (on the spot). Kemudian  evaluasi bisnis dan risiko, sidang komite guna menyetujui atau menolak proposal yang diajukan. Jika disetujui, maka dikeluarkan surat pemberitahuan persetujuan  prinsip (SP3) yang ditindaklanjuti dengan akad dan pencairan pinjaman. Selesai !  Belum,  setelah itu LPDB  rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap debitur guna mencegah terjadinya pinjaman bermasalah ( Lihat tabel 1 ).  Berdasar standar ditetapkan LPDB, proses pencairan tersebut cair hanya dalam tempo 15 hari, namun menurut Kemas, realisasinya sulit karena banyak dari mereka yang mengajukan pinjaman tidak memenuhi syarat.

Kendati sulit menyisir mitra usaha kualitatif, namun tidak  membuat langkah LPDB surut. Upaya dilakukan antara lain menggandeng dinas koperasi di tingkat kabupaten/kota untuk menyisir mitra usaha yang sehat. Sedangkan kerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk menekan  mitra usaha nakal yang sengaja tidak mau mengembalikan pinjaman dana bergulir. Bagi mitra yang usahanya macet karena kerugian bisnis atau force majeur  tidak ada kewajiban mengembalikan pinjamannya. LPDB akan melakukan advokasi bahkan dapat memberikan pinjaman modal baru. Kemudahan seperti itu kata Kemas Danial, sesuai dengan misi utama LPDB  yaitu mengentaskan pengangguran dan kemiskinan melalui pemberian pinjaman  modal kepada  KUMKM sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Irsyad Muchtar)

Share This:

One Comment on “SATU DEKADE LPDB KUMKM, MEMBUKA AKSES PEMBIAYAAN PRODUKTIF MASYARAKAT”

  1. Saya punya usaha rumahan berupa cemilan,yang modal awalnya sangat minim,baru berjalan 3 bulan, lingkungan sekitar saya sangat merespon sekali dengan cemilan yang saya buat, dan usaha ini ingin saya kembangkan,bisakah saya mengajukan pinjaman, dan bagaimana caranya?, tolong admin balas ke email saya ya, trimakash

Comments are closed.